Rugi Miliaran Karena Kontrak Asal Tanda Tangan? Ini 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Banyak pengusaha berpikir urusan kontrak itu formalitas. Asal ada tanda tangan di atas materai Rp10.000, dianggap aman. Padahal di Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya, dan Medan, 70% sengketa bisnis bernilai miliaran yang masuk setiap tahun berakar dari satu hal: KONTRAK YANG CACAT SEJAK AWAL. Modal sudah keluar. Barang sudah dikirim. Proyek sudah jalan. Tapi ketika mitra wanprestasi, kontrak Anda tidak bisa menolong Anda. Justru balik menjerat Anda. Ini bukan artikel teori hukum. Ini rangkuman dari fakta pahit di lapangan. 1. Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata Ini kesalahan paling dasar tapi paling mematikan. Banyak kontrak bisnis UMKM hanya berisi hak dan kewajiban, tapi lupa 4 syarat sah perjanjian: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  2. Kecakapan untuk membuat perikatan  3. Suatu hal tertentu  4. Suatu sebab yang halal...

Gagal bayar pinjol legal 2 bulan, WA diteror debt collector mau sita rumah dan lapor polisi? Jangan panik dulu. Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Pimpinan Pilar Keadilan Law Office Di Tahun 2026 ini, OJK resmi memperketat aturan penagihan pinjol. Debt collector yang masih pakai ancaman penjara dan sebar data, justru dia yang bisa dipenjara. 1. Gagal Bayar Pinjol Apakah Bisa Dipidana Penjara? JAWABAN: TIDAK. 100% Perdata, bukan pidana. Dasar Hukumnya: Pasal 19 POJK No. 10 Tahun 2022: Pinjol adalah layanan pendanaan, bukan utang pidana.  UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru Pasal 60: Tidak ada penjara karena tidak mampu bayar utang perdata.  Yang bisa dipidana itu kalau kamu pakai KTP palsu / niat awal menipu sejak awal (Pasal 492 KUHP Baru tentang Penipuan). Kalau kamu memang nasabah asli yang gagal bayar karena ekonomi, itu BUKAN penipuan. Jadi kalau DC bilang "bayar atau saya penjarakan", itu bohong dan bisa kamu laporkan balik pemerasan Pasal 482 KUHP Baru. 2. ...

Kajian Yuridis Pasal 492, 477, dan 252 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penipuan Dengan Tipu Muslihat Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan kepercayaan terhadap hal gaib, enggan melapor karena menganggap perkaranya tidak bisa diproses hukum. Padahal dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, perbuatan tersebut telah diatur secara tegas sebagai tindak pidana. Dasar Hukum Penipuan Dengan Memanfaatkan Kepercayaan Terhadap Hal Gaib Dalam KUHP Baru, istilah gendam secara normatif tidak dikenal. Perbuatan tersebut dikualifikasi dalam beberapa pasal: 1. Pasal 492 KUHP Baru - Penipuan Pasal ini mengatur tentang perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang. Ancaman pidana 4 tahun penjara. Unsur pentingnya adalah adanya tipu muslihat, termasuk memanfaatkan...

Kajian Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023: Batasan Hukum Terhadap Pernyataan Memiliki Kekuatan Gaib Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan - Sidoarjo Di media sosial beredar informasi bahwa KUHP Baru mengatur tentang santet. Untuk menghindari salah tafsir, perlu dipahami secara yuridis bunyi dan unsur pasal tersebut dalam UU No.1 Tahun 2023 yang berlaku efektif 2 Januari 2026. Bunyi Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023 Pasal ini terdiri dari 2 ayat: Ayat (1): Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik kepada seseorang, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Ayat (2): Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV. Fok...

 Oleh R Deddy Darmawan, S.H. Banyak istri curhat suami flexing di medsos pamer motor baru, nongkrong di kafe mahal, tapi nafkah tidak dibayar berbulan-bulan. Anak susu habis, listrik nunggak, istri disuruh sabar. Padahal itu bukan cuma pelit, itu sudah masuk KDRT ekonomi. Suami flexing tapi nafkah tidak dibayar bisa dipidana dan istri berhak menuntut nafkah tertunggak hingga puluhan juta. Apa Arti Flexing Dalam Kasus Ini? Arti flexing adalah gaya hidup pamer atau show-off kekayaan dan kemewahan di media sosial atau medsos. Istilah flexing berasal dari bahasa gaul anak muda yang artinya memamerkan sesuatu untuk terlihat kaya dan hebat. Contoh flexing suami dalam rumah tangga adalah pamer motor baru, mobil baru, jam tangan mahal, iPhone baru, nongkrong di kafe mahal, liburan ke Bali, posting story di tempat karaoke, padahal di rumah nafkah tidak dibayar, anak tidak dibelikan susu, dan istri harus berhutang ke orang tua. Dalam kacamata hukum, flexing di medsos bukan sekadar gaya hi...

Banyak korban breakout dan iritasi karena kosmetik viral di medsos yang tidak tahu hak konsumen skincare rusak. Padahal sebagai pembeli, kamu dilindungi undang-undang dan berhak menuntut ganti rugi skincare viral yang menyebabkan kerusakan wajah. Artikel ini akan mengupas tuntas cara lapor skincare berbahaya yang benar dan dasar hukum UU perlindungan konsumen kosmetik di Indonesia. Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Apa Itu Hak Konsumen Skincare Rusak Menurut Hukum? Secara hukum, hak konsumen skincare rusak diatur jelas dalam UU No 8 Tahun 1999. Pasal 4 menyebutkan setiap konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan barang. Artinya jika skincare viral membuat wajah merah, mengelupas, atau berjerawat parah, produk tersebut cacat hukum. Hak kamu dilanggar dan penjual wajib bertanggung jawab. Berapa Ganti Rugi Skincare Viral yang Bisa Dituntut? Ini bagian paling penting. Untuk ganti rugi skincare viral, kamu tidak hanya bisa minta refund. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib men...

Pungutan liar atau pungli selama ini dianggap sebagai "uang rokok" yang wajar. Mindset ini SALAH TOTAL di era KUHP Baru. Mulai 2 Januari 2026, juru parkir liar yang memaksa, oknum RT/RW, oknum kades, hingga ASN yang minta uang pelicin bisa langsung dipenjara dengan pasal pemerasan berat. Skema pemidanaan baru ini berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Artinya, semua penegakan hukum sekarang pakai KUHP Baru.   Oleh R Deddy Darmawan, S.H.    Apa Itu Pungli Secara Hukum? Pungli adalah pungutan yang dilakukan seseorang atau pejabat secara melawan hukum dengan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau dengan cara memaksa orang menyerahkan sesuatu. Dalam hukum, pungli tidak berdiri sendiri. Ia masuk dalam 3 rumpun kejahatan: 1. Pemerasan - memaksa dengan kekerasan/ancaman  2. Penyalahgunaan wewenang jabatan - Pasal 423 KUHP lama  3. Tindak Pidana Korupsi - suap dan gratifikasi   Pasal Pungli di KUHP Baru UU 1/2023 1. Pasal 482 KUHP Baru - Pasal Utama Jera...

Mau take over KPR? Ini cara resmi take over kredit perumahan, dokumen apa yang diserahkan bank ke pemilik baru, dan apakah masih butuh AJB dari pemilik lama. Jangan salah, bisa gagal balik nama! Oleh R Deddy Darmawan, S.H. Take over kredit perumahan atau over kredit rumah adalah jalan pintas paling dicari tahun 2026. Harga rumah naik, bunga KPR baru tinggi, KPR subsidi susah. Tapi 90% orang gagal paham: mereka pikir cukup bayar cicilan dilanjutin, padahal sertifikat masih nama orang lama. Ini kesalahan fatal yang bikin rumah tidak bisa dijual lagi dan sengketa 10 tahun kemudian. 1. Apa Itu Take Over Kredit Perumahan Secara Hukum? Secara hukum, take over KPR adalah peralihan debitur atas persetujuan kreditur. Bukan sekadar oper cicilan.[Bank] Ada 3 jenis di lapangan : A. Take Over Resmi dengan Bank yang Sama [Paling Aman] Pembeli baru menggantikan penjual sebagai debitur di bank yang sama. Bank menilai ulang kelayakan pembeli baru seperti pengajuan KPR baru. B. Take Over Antar Bank [...

Jebakan Maut yang Sering Tidak Disadari Klien Banyak klien yang karena sudah sangat percaya kepada Advokatnya, menandatangani surat kuasa yang di dalamnya tertulis klausul " kuasa ini tidak dapat ditarik kembali" atau "pemberi kuasa melepaskan hak untuk mencabut kuasa ". Itulah yang disebut Surat Kuasa Mutlak. Niatnya untuk mempermudah, akibatnya justru FATAL. Di mata hukum Indonesia, surat kuasa mutlak adalah TERLARANG, TIDAK SAH, dan BATAL DEMI HUKUM, apalagi jika dipraktekkan dalam hubungan Advokat dan Klien. Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Artikel ini mengupas dengan dasar hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 1. Apa Itu Surat Kuasa Mutlak? Secara hukum, kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata: perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya . Surat Kuasa Mutlak memiliki 3 unsur mutlak yang membuatnya ilegal: 1. Tidak dapat ditarik kembali / tidak dapat dicabut oleh pemberi kuasa.  2. Membe...

Akhirnya sah! UU No 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak hak PRT, aturan gaji & THR, larangan potong upah, jam kerja, dan sanksi bagi majikan & yayasan penyalur. Oleh R Deddy Darmawan, S.H.    Akhir Penantian 22 Tahun Setelah lebih dari dua dekade terkatung-katung, sejarah baru tercipta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 21 April 2026.   Momen ini bukan sekadar pengesahan biasa. RUU ini pertama kali diusulkan pada tahun 2004 dan baru kini berhasil disahkan, tepat di Hari Kartini sebagai simbol perlindungan bagi pekerja domestik yang didominasi perempuan. Negara mencatat ada lebih dari 5 juta PRT yang selama ini bekerja di ruang privat tanpa payung hukum yang jelas.   Payung hukum barunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentan...