Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 2026: Dasar Hukum, Prosedur Resmi di KPKNL, dan Hak Debitur Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. - Revisi Oktober 2026 Rumah akan dilelang bank di bawah harga pasar? Memahami prosedur adalah kunci. Lelang Hak Tanggungan bukan aksi sepihak. Satu cacat prosedur dapat menjadi dasar perlawanan di pengadilan. Artikel 2025 ini telah direvisi total menyesuaikan PMK No. 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menggantikan PMK 213/2020. A. DASAR HUKUM 2026 1. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 20 UUHT mengatur 3 jalur: Pasal 6 Parate Eksekusi, Pasal 14 ayat (2) jo 20 ayat (1) huruf b Titel Eksekutorial dengan fiat PN, dan Pasal 20 ayat (2) Penjualan Bawah Tangan. 2. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Ratio decidendi: frasa "cidera janji" tidak boleh ditentukan sepihak. Jika debitur membantah dan menolak serah sukarela, kreditur wajib minta penetapan eksekusi dari PN. 3. PMK No. 122/PMK.06/2023 tentang ...

Apakah Hutang Bisa Dipidana? Kupas Tuntas Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. Pilar Keadilan Law Office Diteror debt collector dengan kalimat "Bayar atau saya penjarakan!"? Anda tidak sendiri. Pertanyaan "Apakah hutang bisa dipidana?" adalah pertanyaan paling banyak dicari di Google tahun 2026. Jawabannya akan membuat Anda tenang, tapi juga waspada. JAWABAN TEGAS: TIDAK, HUTANG MURNI TIDAK BISA DIPIDANA. Ini adalah prinsip paling fundamental dalam hukum Indonesia yang wajib Anda pegang. Dasar hukumnya sangat jelas: 1. Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang." 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung: MA secara konsisten memutuskan bahwa sengketa utang piutang adalah ranah HUKUM PERDATA, bukan pidana. 3. Pasal 9 KUH Perdata: Seseora...

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Negara Mengambil Alih Menjadi Tanah Negara Oleh R. Deddy Darmawan, S.H.  Pilar Keadilan Law Office Punya tanah SHM, HGB, atau HGU tapi dibiarkan kosong, semak belukar, dan tidak diurus bertahun-tahun? Hati-hati, Bos. Di tahun 2026, Kementerian ATR/BPN sedang gencar-gencarnya menertibkan Tanah Terlantar. Tanah Anda yang bersertifikat pun bisa ditetapkan menjadi Tanah Terlantar dan diambil alih negara untuk Reforma Agraria. Jangan sampai warisan orang tua hilang hanya karena tidak dirawat. Simak kupas tuntas ini. A. Apa Itu Tanah Terlantar? Dasar Hukum Terbaru 2026 Banyak orang salah paham, mengira tanah terlantar hanya tanah tanpa pemilik. SALAH BESAR. Definisi resmi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar adalah: "Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang t...

Apa Itu Pecah Dan Pisah Sertifikat ? Beda, Biaya, dan Prosedur Lengkap di BPN  Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. Pilar Keadilan Punya tanah 1000 m2 mau dijual 500 m2 saja? Atau tanah warisan 1 sertifikat mau dibagi ke 3 anak? Jangan asal jual dengan kwitansi! Jika tidak dipecah sertifikatnya, pembeli tidak bisa balik nama. Inilah perbedaan Pecah dan Pisah Sertifikat yang 90% orang masih salah paham. A. Pengertian Pecah dan Pisah Sertifikat - BEDA TOTAL BOS! Walaupun sering dianggap sama, di mata BPN (ATR/BPN) ini dua produk layanan yang berbeda sesuai PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021. 1. PECAH SERTIFIKAT (Pemecahan): Adalah memecah 1 bidang tanah yang sudah bersertifikat menjadi BEBERAPA bidang baru, dan semuanya berganti pemilik atau statusnya berubah. • Sertifikat induk: HILANG / DITARIK BPN, tidak berlaku lagi.  • Hasil: Muncul 2 atau lebih sertifikat baru dengan luas yang lebih kecil, dengan nomor sertifikat baru.  • Con...

Apa Itu Saksi Mahkota Dan Justice Collaborator? Beda, Syarat, dan Keuntungannya yang Bikin Hukuman Ringan Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. Pilar Keadilan Dalam kasus besar seperti korupsi berjamaah, narkoba jaringan, atau pembunuhan berencana, seringkali pelaku saling tutup mulut. Disinilah peran Saksi Mahkota dan Justice Collaborator (JC) menjadi kunci untuk membongkar kejahatan. Tapi 90% orang masih menganggap keduanya sama. Padahal BEDA TOTAL dan nasib hukumnya sangat berbeda. Jika Anda atau keluarga terseret kasus pidana bersama-sama, memahami perbedaan ini bisa menyelamatkan Anda dari hukuman maksimal. A. Apa Itu Saksi Mahkota? (Kroongetuige) Saksi Mahkota bukanlah istilah resmi di KUHAP, tapi praktik ini lahir dari yurisprudensi dan doktrin hukum. Pengertian: Saksi Mahkota adalah salah satu terdakwa / tersangka dari beberapa terdakwa dalam satu perkara pidana yang SAMA, yang dijadikan SAKSI untuk terdakwa lainnya, dengan cara perkara mereka DIPISAH (splitsing). Contoh paling mudah...

Pencabulan dalam UU Perlindungan Anak: Bunyi Pasal, Hukuman Berat, dan Hak Korban Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. Pilar Keadilan Law Office Kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak masa depan bangsa. Negara memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Memahami pasal ini penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat agar bisa melindungi anak dan tidak salah langkah dalam melapor. Artikel ini adalah edukasi hukum, bukan untuk dikonsumsi anak-anak dan tidak mengandung deskripsi perbuatan. A. Dasar Hukum Utama: UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU No. 23 Tahun 2002) UU Perlindungan Anak adalah payung hukum utama. Fokusnya ada di dua pasal kunci: Pasal 76E UU No. 35/2014: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Pasal ini adalah pasal ...

Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba: Hak untuk Sembuh, Bukan Dipenjara Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. Pilar Keadilan  Anak, suami, atau keluarga Anda tertangkap karena narkoba dengan barang bukti kecil? Jangan langsung berpikir hidupnya hancur di penjara. Hukum Indonesia menganut asas Pemakai adalah Korban, bukan penjahat. Mereka WAJIB direhabilitasi, bukan dipenjara. Ini adalah hak yang dijamin undang-undang, tapi 90% keluarga tidak tahu cara mendapatkannya. A. Dasar Hukum: Pemakai WAJIB Direhabilitasi Ini adalah senjata utama Anda: 1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial." Perhatikan kata "WAJIB". Bukan boleh, tapi wajib. Negara mewajibkan pemakai untuk disembuhkan. 2. Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika: Hakim yang memeriksa perkara pecandu dapat memutuskan untuk memerintahkan pecandu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi ...

Putusan Bebas dan Putusan Lepas: Sering Dikira Sama, Padahal Beda Jauh! Ini Penjelasan Lengkap yang Wajib Kamu Tahu Oleh R Deddy Darmawan, S.H. Pernah dengar terdakwa dinyatakan bebas di pengadilan? Banyak orang langsung mengira itu berarti tidak bersalah. Padahal dalam hukum pidana Indonesia, ada dua jenis putusan yang sama-sama membuat terdakwa tidak dipidana, tapi maknanya sangat berbeda: Putusan Bebas (Vrijspraak) dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging) . Salah paham soal dua putusan ini bisa fatal, terutama bagi pencari keadilan. Yuk, kita kupas tuntas dengan bahasa paling mudah, lengkap dengan dasar hukum dan contoh kasusnya. 1. Apa Itu Putusan Bebas (Vrijspraak)? Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP . "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Intinya: TID...