Pungutan liar atau pungli selama ini dianggap sebagai "uang rokok" yang wajar. Mindset ini SALAH TOTAL di era KUHP Baru. Mulai 2 Januari 2026, juru parkir liar yang memaksa, oknum RT/RW, oknum kades, hingga ASN yang minta uang pelicin bisa langsung dipenjara dengan pasal pemerasan berat.
Skema pemidanaan baru ini berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Artinya, semua penegakan hukum sekarang pakai KUHP Baru.
Oleh R Deddy Darmawan, S.H.
 |
Apa Itu Pungli Secara Hukum?
Pungli adalah pungutan yang dilakukan seseorang atau pejabat secara melawan hukum dengan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau dengan cara memaksa orang menyerahkan sesuatu.
Dalam hukum, pungli tidak berdiri sendiri. Ia masuk dalam 3 rumpun kejahatan:
1. Pemerasan - memaksa dengan kekerasan/ancaman
2. Penyalahgunaan wewenang jabatan - Pasal 423 KUHP lama
3. Tindak Pidana Korupsi - suap dan gratifikasi
Pasal Pungli di KUHP Baru UU 1/2023
1. Pasal 482 KUHP Baru - Pasal Utama Jerat Pungli Jalanan & Preman Berkedok Petugas
Ini pengganti Pasal 368 KUHP Lama tentang pemerasan.
Bunyi intinya: Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Berdasarkan undang-undang hukum pidana nasional yang berlaku saat ini (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru), tindakan memeras warga dengan menyalahgunakan wewenang dapat dijerat dengan Pasal 482 tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun.
Praktiknya: parkir liar yang memaksa, pungli pembuatan KTP, pungli di sekolah, pungli di desa yang ada kuitansi tapi tidak resmi.
2. Pasal 610 KUHP Baru - Pasal Pembunuh Pungli Pejabat & ASN
Ini yang paling mematikan untuk oknum pejabat.
Pasal 610 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan dilarang yang dimaksud... menerima hadiah atau janji karena jabatan.
Rumusan lengkapnya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, janji, atau keuntungan lain yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya.
Kalau di KUHP Lama, praktik pungli yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diadili berdasarkan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Di KUHP Baru, ancamannya naik dan masuk kategori korupsi.
3. Pasal 603 - 606 KUHP Baru - Pungli Masuk Korupsi
Jangan kaget, pungli pejabat kini masuk Bab Tindak Pidana Khusus Korupsi.
Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 pasal yang mengatur korupsi ada pada pasal 603-606.
Jika pungli itu merugikan keuangan negara, menerima suap untuk mempercepat layanan, maka itu korupsi. Konstruksi hukumnya terkait dengan UU Korupsi Pasal 12E, di mana ancamannya bisa 4 tahun minimal.
Bahkan untuk pejabat desa/kades, Tindakan culas memanfaatkan jabatan ini dipastikan akan diuji menggunakan instrumen hukum terbaru, yakni Pasal 430 UU No. 1/2023 (KUHP Baru), dengan ancaman Pasal Tindak Pidana Korupsi & Pemerasan (Pasal 430 KUHP Baru) : Oknum kades diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
4. Pemberatan Hukuman 1/3 Untuk Pejabat
Ini bonusnya. Mengingat pelaku merupakan pejabat publik yang melanggar kewajiban khusus jabatannya, aparat penegak hukum dapat menambah masa hukuman sebanyak 1/3 dari hukuman. Dasarnya Pasal 58 KUHP Baru.
Tabel Perbandingan: Dulu vs Sekarang
3 Unsur Pungli Harus Terpenuhi Agar Bisa Dipidana
Tidak semua pungutan adalah pungli. Agar bisa dipidana di KUHP Baru, harus ada:
1. Unsur Melawan Hukum: Tidak ada dasar Perda, Perkada, atau tarif resmi.
2. Unsur Memaksa / Menyalahgunakan Jabatan: Ada ancaman, kekerasan, atau memanfaatkan kekuasaan. Seperti juru parkir liar yang melakukan pemaksaan atau pungutan tidak sah.
3. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri / Orang Lain: Uang tidak masuk kas negara/daerah.
Bagaimana Cara Memberantas Pungli Agar Tuntas? (7 Langkah Praktis)
Teori saja tidak cukup.
1. Digitalisasi Total & Tolak Tunai
Pungli subur karena transaksi tunai. Minta semua pembayaran via QRIS, virtual account, atau e-payment yang ada bukti digital.
2. Dokumentasikan, Jangan Lawan di Tempat
Rekam video, foto tarif, simpan kuitansi liar. Ini jadi bukti kuat Pasal 482.
3. Gunakan 4 Jalur Lapor Resmi (Gratis)
- Saber Pungli: 193 atau siberpungli.id
2. SP4N LAPOR!: lapor.go.id
3. Polri: 110 atau Polsek terdekat
4. Kejaksaan / KPK: Untuk pungli pejabat
4. Minta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dasar Hukum Tarif
Setiap layanan publik wajib pajang tarif. Jika petugas tidak bisa tunjukkan Perda, itu indikasi pungli.
5. Dorong Whistleblowing System di Kantor/Desa
Perusahaan dan instansi wajib punya saluran laporan anonim. Ini mencegah pungli internal.
6. Viral yang Terukur
Posting di media sosial dengan kronologi jelas + bukti. Tag akun resmi @DivHumas Polri dan @KemenPANRB. Jangan hanya maki-maki.
7. Tuntut Transparansi Anggaran
Pungli desa sering modus biaya administrasi. Minta APBDes dipublikasikan di papan desa.
Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.
FAQ Pungli KUHP Baru
Apakah memberi uang pungli juga bisa dipidana?
Bisa. Pemberi bisa dijerat Pasal suap Pasal 605-606 KUHP Baru jika tujuannya untuk mempengaruhi pejabat. Lebih aman lapor daripada memberi.
Parkir liar Rp 5.000 bisa dipenjara 9 tahun?
Tidak otomatis. Hukuman berat hanya dapat diterapkan jika praktik parkir liar memenuhi unsur tindak pidana pemerasan. Jika hanya minta uang tanpa paksa, bisa kena pidana denda kerja sosial, tapi jika ada ancaman dan paksaan, baru masuk 482.
Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.
DISCLAIMER HUKUM - WAJIB DICANTUMKAN
DISCLAIMER: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum publik semata, bukan merupakan nasihat hukum (legal advice) spesifik. Penjelasan mengenai UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru bersifat umum dan dapat berubah sesuai peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan kebijakan aparat penegak hukum. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus pungli spesifik yang Anda alami, konsultasikan langsung dengan advokat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau penyuluh hukum terdekat di wilayah Anda. Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan akurasi data per 25 September 2026.
Komentar
Posting Komentar
UNTUK KONSULTASI HUKUM SILAHKAN HUBUNGI KAMI