Kajian Yuridis Pasal 492, 477, dan 252 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penipuan Dengan Tipu Muslihat dan Kekerasan Psikis

Kajian Yuridis Pasal 492, 477, dan 252 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penipuan Dengan Tipu Muslihat

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan

Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan kepercayaan terhadap hal gaib, enggan melapor karena menganggap perkaranya tidak bisa diproses hukum. Padahal dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, perbuatan tersebut telah diatur secara tegas sebagai tindak pidana.

Dasar Hukum Penipuan Dengan Memanfaatkan Kepercayaan Terhadap Hal Gaib

Dalam KUHP Baru, istilah gendam secara normatif tidak dikenal. Perbuatan tersebut dikualifikasi dalam beberapa pasal:

1. Pasal 492 KUHP Baru - Penipuan

Pasal ini mengatur tentang perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang. Ancaman pidana 4 tahun penjara.

Unsur pentingnya adalah adanya tipu muslihat, termasuk memanfaatkan kepercayaan korban.

2. Pasal 477 KUHP Baru - Pencurian Dengan Kekerasan

Apabila dalam melakukan pencurian, pelaku membuat korban tidak berdaya, baik dengan kekerasan fisik maupun psikis, maka ancaman pidananya 9 tahun penjara.

Dalam praktik penyidikan, kondisi korban yang tidak berdaya akibat tipu muslihat yang intens dapat dikualifikasi sebagai kekerasan psikis.

3. Pasal 252 KUHP Baru - Tindak Pidana Perdukunan

Pasal ini mengatur tentang seseorang yang menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menimbulkan harapan atau ketakutan dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Ancaman pidana 1 tahun 6 bulan, dan jika dijadikan mata pencaharian 3 tahun.

Ketiga pasal tersebut dapat diterapkan secara berlapis (jo) tergantung fakta hukum di lapangan.

Upaya Hukum Bagi Korban Penipuan Dengan Modus Tipu Muslihat

Bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat modus penipuan tersebut, langkah hukum yang dapat dilakukan:

1.  Amankan bukti transaksi, bukti transfer, dan identitas pihak yang diduga.

2.  Segera lakukan pemblokiran terhadap rekening dan layanan perbankan apabila ada kerugian finansial.

3.  Amankan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Umumnya penyimpanan rekaman terbatas.

4.  Buat Laporan Polisi di Polres terdekat dengan membawa bukti. Dalam laporan, gunakan kualifikasi yuridis Pasal 492 jo Pasal 477 UU No.1 Tahun 2023 tentang penipuan dan pencurian dengan kekerasan psikis, disertai Pasal 252 jika ada pengakuan memiliki kekuatan gaib.

Hak Ganti Rugi Korban

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan dalam KUHP Baru, korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat digabungkan dengan perkara pidana.

Kesimpulan

Hukum Indonesia tidak mengakui kekuatan gaib sebagai kekuatan supranatural, namun hukum menghukum cara atau tipu muslihat yang digunakan untuk merugikan orang lain. KUHP Baru telah memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas.

Profil Penulis: R. Deddy Darmawan, S.H. adalah Advokat dan Pimpinan Pilar Keadilan Law Office & DNA Law Office, berdomisili di Sidoarjo, fokus pada pendampingan perkara pidana dan perdata.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kajian edukasi hukum umum berdasarkan UU No.1 Tahun 2023. Bukan merupakan nasihat hukum pribadi. Penerapan pasal dapat berbeda di setiap wilayah dan penegak hukum. Untuk kasus konkret, konsultasikan dengan advokat atau LBH terdekat.