Langsung ke konten utama

Suami Flexing di Medsos Tapi Nafkah Tidak Dibayar? Ini Pasal KDRT Ekonomi & Cara Tuntutnya

 Oleh R Deddy Darmawan, S.H.

Banyak istri curhat suami flexing di medsos pamer motor baru, nongkrong di kafe mahal, tapi nafkah tidak dibayar berbulan-bulan. Anak susu habis, listrik nunggak, istri disuruh sabar. Padahal itu bukan cuma pelit, itu sudah masuk KDRT ekonomi. Suami flexing tapi nafkah tidak dibayar bisa dipidana dan istri berhak menuntut nafkah tertunggak hingga puluhan juta.

Apa Arti Flexing Dalam Kasus Ini?

Arti flexing adalah gaya hidup pamer atau show-off kekayaan dan kemewahan di media sosial atau medsos. Istilah flexing berasal dari bahasa gaul anak muda yang artinya memamerkan sesuatu untuk terlihat kaya dan hebat.

Ilustrasi suami flexing di medsos tapi nafkah tidak dibayar

Contoh flexing suami dalam rumah tangga adalah pamer motor baru, mobil baru, jam tangan mahal, iPhone baru, nongkrong di kafe mahal, liburan ke Bali, posting story di tempat karaoke, padahal di rumah nafkah tidak dibayar, anak tidak dibelikan susu, dan istri harus berhutang ke orang tua.

Dalam kacamata hukum, flexing di medsos bukan sekadar gaya hidup. Bukti flexing di medsos menjadi bukti hukum yang paling kuat dan mahal untuk membuktikan bahwa suami sebenarnya mampu secara ekonomi, namun sengaja menelantarkan istri dan anak. Bukti flexing inilah yang sering dipakai hakim untuk menjerat pasal KDRT ekonomi.

Apa Itu KDRT Ekonomi Jika Nafkah Tidak Dibayar?

Secara hukum, KDRT ekonomi diatur jelas dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Artinya jika suami punya penghasilan, flexing di medsos, tapi sengaja nafkah tidak dibayar untuk istri dan anak, itu adalah penelantaran dan masuk kategori KDRT ekonomi. Bukan masalah rumah tangga biasa lagi, tapi sudah pidana.

Ciri suami kena pasal KDRT ekonomi karena nafkah tidak dibayar:

1. Suami bekerja dan mampu, tapi tidak memberi nafkah wajib minimal 3 bulan 

2. Suami flexing di medsos pamer harta, tapi alasan ke istri tidak punya uang 

3. Anak sakit tidak dibiayai, istri harus hutang ke orang tua  Berapa Nafkah Wajib Suami Yang Bisa            Dituntut Istri?

Ini bagian paling penting. Untuk nafkah tidak dibayar, istri tidak hanya bisa minta uang belanja harian. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, suami wajib memberi:

1. Nafkah Wajib Bulanan: Uang makan, tempat tinggal, dan pakaian layak. Minimal sesuai UMR kota         tempat tinggal Surabaya dan sekitarnya. 

2. Nafkah Anak (Nafkah Madhiyah): Biaya sekolah, susu, popok, dan kesehatan anak yang tertunggak.       Bisa dituntut sekaligus dari awal tidak dibayar. 

3. Nafkah Tertunggak: Jika 6 bulan nafkah tidak dibayar Rp 2 juta per bulan, total tuntutan bisa Rp 12         juta plus denda. 

4. Nafkah Iddah dan Mut'ah (Jika Cerai): Jika berujung cerai, istri berhak dapat nafkah selama masa             iddah 3 bulan dan uang mut'ah sebagai penghibur. 

Total tuntutan nafkah tidak dibayar bisa mencapai Rp 50 juta tergantung lama penelantaran dan bukti flexing di medsos sebagai bukti kemampuan ekonomi suami.

Penting untuk diketahui, banyak istri yang takut lapor karena dianggap aib. Padahal negara menjamin perlindungan penuh. Jika Anda mengalami nafkah tidak dibayar, Anda tidak sendirian. Ribuan kasus KDRT ekonomi di Surabaya / Sidoarjo Jawa Timur berhasil diselesaikan melalui DP3A tanpa harus cerai. Konsultasi di DP3A dan LBH itu gratis dan rahasia

Cara Lapor KDRT Ekonomi Jika Nafkah Tidak Dibayar

Jika somasi dan mediasi keluarga tidak digubris, lakukan cara lapor KDRT ekonomi berikut ini yang bisa gratis:

1. Simpan Bukti Flexing: Screenshot postingan flexing di medsos, story Instagram, status Facebook,         bukti transfer tidak ada, dan bukti hutang istri untuk kebutuhan anak. Ini bukti kuat di pengadilan. 

2. Lapor ke DP3A: Datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kotamu.             Gratis, dapat pendampingan psikolog dan pengacara. 

3. Lapor Polisi (Unit PPA): Bawa bukti ke Polres bagian Perlindungan Perempuan dan Anak. Suami           yang terbukti KDRT ekonomi karena nafkah tidak dibayar bisa dipidana maksimal 3 tahun penjara        sesuai Pasal 49 UU PKDRT. 

4. Gugat Nafkah di Pengadilan Negeri/Agama: Ajukan gugatan nafkah tertunggak di Pengadilan                Negeri/Agama. Hakim bisa sita gaji suami langsung dari perusahaan.  Dasar Hukum Nafkah Tidak         Dibayar dan KDRT Ekonomi di Indonesia

Dasar kuat untuk menuntut adalah UU PKDRT dan UU Perkawinan. 

Ada dua aturan utama:

1. UU No 23 Tahun 2004 Pasal 9: Melarang penelantaran dalam rumah tangga, termasuk tidak memberi     nafkah. 

2. UU No 23 Tahun 2004 Pasal 49: Pelaku KDRT ekonomi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau         denda Rp 15 juta. 

3. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 34: Suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup         rumah tangga sesuai kemampuannya. 

Jadi posisi istri sangat kuat jika suami flexing di medsos tapi nafkah tidak dibayar.

Kesimpulan

Jangan anggap sepele suami flexing di medsos tapi nafkah tidak dibayar. Itu bukan gaya hidup, itu KDRT ekonomi yang bisa dipidana. Kamu memiliki hak menuntut nafkah tertunggak yang sah. Segera simpan bukti flexing, lakukan cara lapor KDRT ekonomi ke DP3A dan Polisi, serta gugat nafkah sesuai UU.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER PENTING:

Artikel berjudul "Suami Flexing di Medsos Tapi Nafkah Tidak Dibayar? Ini Pasal KDRT Ekonomi & Cara Tuntutnya" ini disusun hanya untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum umum bagi masyarakat di Indonesia.

Bukan Nasihat Hukum Profesional: Isi artikel ini bukan merupakan nasihat hukum, konsultasi hukum, atau pembentukan hubungan klien-pengacara. Dasar hukum yang dikutip yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kasus spesifik KDRT ekonomi, Anda WAJIB berkonsultasi langsung dengan Advokat, LBH, DP3A, atau Unit PPA Polres di kota Anda.

Penulis dan penerbit blog tidak bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini tanpa pendampingan profesional.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...