Kajian Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023: Batasan Hukum Terhadap Pernyataan Memiliki Kekuatan Gaib

Kajian Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023: Batasan Hukum Terhadap Pernyataan Memiliki Kekuatan Gaib

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan - Sidoarjo

Di media sosial beredar informasi bahwa KUHP Baru mengatur tentang santet. Untuk menghindari salah tafsir, perlu dipahami secara yuridis bunyi dan unsur pasal tersebut dalam UU No.1 Tahun 2023 yang berlaku efektif 2 Januari 2026.

Bunyi Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023

Pasal ini terdiri dari 2 ayat:

Ayat (1): Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik kepada seseorang, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV.

Ayat (2): Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV.

Fokus Pemidanaan Pada Pernyataan, Bukan Pada Pembuktian Gaib

Kata kunci dalam pasal ini adalah "menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib".

Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut asas pembuktian materiil. Oleh karena itu, yang menjadi objek pemidanaan bukanlah eksistensi kekuatan gaib itu sendiri, melainkan pernyataan, penawaran jasa, dan transaksi yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat.

Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini meliputi:

1.  Seseorang yang menyatakan diri memiliki kemampuan tertentu dan menawarkan jasa yang berkaitan.

2.  Seseorang yang memperdagangkan barang atau jasa dengan klaim kekuatan gaib untuk tujuan keuntungan.

3.  Seseorang yang menjadikan pengakuan tersebut sebagai mata pencaharian.

Korelasi Dengan Pasal 492 dan Pasal 477 KUHP Baru

Jika perbuatan dengan memanfaatkan kepercayaan terhadap hal gaib tersebut digunakan untuk mengambil harta milik orang lain, maka kualifikasinya dapat masuk pada:

1.  Pasal 492 KUHP Baru tentang Penipuan dengan Tipu Muslihat, ancaman 4 tahun.

2.  Pasal 477 KUHP Baru tentang Pencurian Dengan Kekerasan, dimana kondisi korban yang tidak berdaya dapat dikualifikasi sebagai kekerasan psikis, ancaman 9 tahun.

Dapatkah Laporan Dibuat Tanpa Bukti Transaksi?

Dalam praktik penyidikan, pelapor perlu melengkapi:

1.  Bukti adanya pernyataan atau penawaran jasa, seperti tangkapan layar percakapan, rekaman, atau keterangan saksi.

2.  Bukti adanya transaksi atau permintaan sejumlah uang.

3.  Bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan.

Tanpa adanya bukti pernyataan dan transaksi, laporan yang hanya berdasarkan keyakinan pribadi akan sulit diproses karena keterbatasan alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Ancaman Pidana Berdasarkan Klasifikasi

1.  Pernyataan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa: 1 tahun 6 bulan.

2.  Dijadikan sebagai mata pencaharian: 3 tahun.

3.  Jika dalam praktiknya terbukti menggunakan racun atau kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dapat dikenakan Pasal 458 KUHP Baru tentang Pembunuhan dengan ancaman 15 tahun.

Kesimpulan

KUHP Baru tidak mengatur tentang pembuktian kekuatan gaib secara supranatural. Negara mengatur pada aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari penipuan yang memanfaatkan kepercayaan terhadap hal gaib untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Profil Penulis: R. Deddy Darmawan, S.H., Advokat, Pimpinan Pilar Keadilan Law Office, Sidoarjo. Fokus pada kajian pidana materiil UU No.1 Tahun 2023.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kajian akademik umum, bukan nasihat hukum pribadi dan bukan pembenaran terhadap praktik klaim kekuatan gaib