Cv dan Kajian Hukumnya: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis Sekutu Aktif dan Pasif, serta Prosedur Pendirian Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer masih menjadi bentuk usaha paling populer di Indonesia untuk tender, kontraktor, dan UMKM yang ingin naik kelas dari usaha perorangan. Namun banyak yang belum paham kajian hukumnya: tanggung jawab sekutu tidak sama dan aset pribadi bisa ikut disita. 1. Definisi dan Dasar Hukum CV Berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab penuh di satu pihak, dan satu atau beberapa orang sebagai pelepas uang di pihak lain. Dasar hukum lengkap CV di Indonesia: Pasal 19, 20, 21 KUHD tentang Persekutuan Komanditer Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer dan Firma PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (...

Hukum Adat Indonesia: Pengertian, Ciri-Ciri, Sumber, dan Pengakuannya dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office Hukum Adat Indonesia adalah hukum asli yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia jauh sebelum hukum Belanda datang. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat tidak dikodifikasi dalam satu undang-undang, tetapi hidup dalam kesadaran, tradisi, dan putusan para tetua adat seperti di ilustrasi di atas. 1. Pengertian Hukum Adat Indonesia Menurut Prof. Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara dan hukum yang timbul karena peraturan kebiasaan. Sederhananya, hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebias...

Debt Collector: Aturan Hukum, Etika Penagihan, Hak Debitur, dan Cara Melapor ke OJK Jika Diintimidasi Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office Debt collector atau penagih utang seringkali ditakuti karena image-nya yang kasar dan mengintimidasi. Padahal di Indonesia, debt collector legal dan diatur ketat oleh OJK. Jika melanggar aturan, debt collector justru bisa dipidana. 1. Definisi dan Dasar Hukum Debt Collector Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga jasa keuangan untuk melakukan penagihan utang debitur yang wanprestasi. Dasar hukumnya: POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan - Pasal 50 mengatur tata cara penagihan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan KUHP Pasal 335, 368, 406 untuk penagihan dengan kekerasan dan pemerasan 2. 5 Aturan Wajib Debt Collector Menurut OJK (Seperti...