Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2020

Prosedur Lelang Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet: Tahapan Lengkap, Biaya & Cara Debitur Menghentikan Lelang

Lelang Bukan Akhir Segalanya Oleh R Deddy Darmawan, S.H.   Gagal bayar KPR 3 bulan bukan berarti rumah langsung hilang. Bank WAJIB ikuti prosedur ketat UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Jika prosedur cacat, lelang bisa DIBATALKAN lewat Pengadilan. Pahami alurnya. 1. Dasar Hukum: Kenapa Bank Berhak Lelang Tanpa Putusan Pengadilan? Dasar kekuatannya ada di Sertifikat Hak Tanggungan yang punya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 14 UUHT). Ini punya kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 6 UUHT memberikan hak Parate Eksekusi = Hak kreditur menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum. 2. 7 Tahapan Prosedur Lelang Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Wajib Tahu) Tahap 1: Kredit Dinyatakan Macet & SP1, SP2, SP3 Bank memberi Surat Peringatan. Kolektibilitas 3 (macet) jika nunggak >270 hari menurut OJK. Tapi bank biasanya SP3 setelah nunggak 90 hari. Tahap 2:...

Hak Waris Istri Kedua Menurut Hukum Islam, KHI & KUHPerdata: Apakah Sah Dapat Warisan?

Isu yang Paling Sering Disengketakan di Pengadilan Agama Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Banyak yang mengira istri kedua tidak berhak atas warisan. Padahal, dalam hukum Indonesia, status istri kedua yang dinikahi secara SAH menurut UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16/2019 dan mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, memiliki kedudukan hukum yang SAMA sebagai ahli waris.  1. Syarat Mutlak Agar Istri Kedua Diakui Sebagai Ahli Waris Sah Istri kedua baru bisa mewarisi jika memenuhi 3 syarat kumulatif ini: a. Perkawinan Sah Secara Hukum: Ada izin poligami dari Pengadilan Agama (Pasal 3,4,5 UU Perkawinan). Jika hanya nikah siri, ia TIDAK dianggap istri sah di mata negara dan tidak bisa mewaris secara perdata, hanya bisa via wasiat wajibah atau hibah. b. Perkawinan Tercatat: Memiliki Buku Nikah / Akta Nikah dari KUA. c. Tidak Terhalang Mewarisi: Tidak terbukti membunuh pewaris, tidak murtad (dalam konteks waris Islam), dan tidak memfitnah. Jika nikah siri, solusinya adalah Itsbat Nikah...

Legitieme Portie Dalam Hukum Waris: Bagian Mutlak yang Tak Bisa Hilang

Legitieme Portie Dalam Hukum Waris  Perdata: Bagian Mutlak Ahli Waris yang Tidak Bisa Dihapus Wasiat Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. - Pilar Keadilan Law Office Papa membuat wasiat: "Semua harta Rp 10 Miliar untuk anak angkat, anak kandung tidak dapat apa-apa." Apakah wasiat ini sah? TIDAK SAH 100% jika melanggar Legitieme Portie. Inilah senjata rahasia ahli waris yang sering dilupakan notaris abal-abal. Legitieme Portie adalah perisai hukum yang melindungi anak kandung agar tidak disingkirkan dari warisan oleh wasiat yang tidak adil. A. Apa Itu Legitieme Portie? Legitieme Portie berasal dari bahasa Belanda, dalam Bahasa Indonesia disebut Bagian Mutlak. Pengertian: Legitieme Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang HARUS diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (anak/cucu/orang tua) menurut undang-undang, yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris dengan wasiat atau hibah. Dasar hukumnya sangat jelas: Pasal 913 KUHPerdata (BW): "Legitieme portie a...

Hak Asasi Manusia (HAM): Pengertian, Ciri, Macam-Macam & Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia

HAM Itu Bukan Hadiah Negara, Tapi Anugerah Tuhan Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Hak Asasi Manusia bukan pemberian pemerintah. Sejak lahir, setiap orang sudah punya hak untuk hidup, merdeka, dan diperlakukan sama. Negara hanya bertugas mengakui, melindungi, dan memenuhi. Jika negara gagal, itu disebut pelanggaran HAM. 1. Pengertian HAM Menurut Hukum Indonesia Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 1: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Diperkuat di: • UUD 1945 Pasal 28A - 28J (Amandemen Kedua)  • UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM  2. 4 Ciri Utama HAM yang Wajib Kamu Tahu (Agar Tidak Salah Paham) 1. Hakiki: Sudah ada sejak lahir, bukan karena jabatan atau kewarganegaraan.  2. Universal: Berlaku...

Jangan Takut Debt Collector! Ini 7 Aturan OJK yang Melindungi Debitur

JANGAN TAKUT TERHADAP DEBT COLLECTOR! Kenali Hak Anda yang Dilindungi OJK Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. - Pilar Keadilan Law Office Diteror debt collector pinjol jam 2 pagi? Diancam akan disebar data ke kontak? Didatangi segerombolan DC ke rumah sambil teriak-teriak? STOP! Anda tidak sendirian dan Anda DILINDUNGI HUKUM. 90% debitur takut karena tidak tahu aturan mainnya. Padahal OJK sudah buat aturan super ketat untuk melindungi debitur. Debt collector yang melanggar bisa dipidana dan perusahaannya bisa ditutup. A. Dasar Hukum yang Melindungi Anda (Simpan Ini!) 1. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.  2. POJK No. 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.  3. Peraturan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) tentang Pedoman Perilaku Penagihan.  4. KUHP Baru Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman.  Semua aturan ini intinya: Penagihan harus beretika, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan menjag...

Korban Investasi Bodong? Ini 5 Upaya Hukum Jitu Kembalikan Uang & Jerat Pelaku: Pidana, Perdata & OJK

Kenapa Uang Korban Investasi Bodong Sulit Kembali? Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Modus investasi bodong 2024-2026 makin canggih: robot trading, crypto abal-abal, koperasi bodong, trading binary. Janji profit 10-20% per bulan PASTI bodong. Korban sering salah langkah: hanya lapor di medsos, bukan lapor hukum. Akibatnya uang hilang selamanya. Ini jalur hukum yang benar. 1. Kumpulkan Bukti Sejak Dini - Ini Penentu Menang Kalah Sebelum lapor, kumpulkan: • Bukti Transfer (mutasi rekening, bukan hanya struk)  • Screenshot aplikasi, dashboard profit palsu, grup Telegram/WA  • Perjanjian / kontrak investasi • KTP pelaku / foto / link profil  • Bukti promosi (brosur, video janji profit) Tanpa bukti transfer ke rekening penampung, kasus lemah.  2. 5 Upaya Hukum Bagi Korban Investasi Bodong (Urut dari yang Wajib ke Opsional) UPAYA 1: Lapor ke Satgas PASTI (OJK) - Paling Cepat Blokir Dulu Satgas Waspada Investasi, sekarang Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilega...