Penulis Kontributor : R Deddy Darmawan, S.H Pendahuluan: Kenapa Tuduhan "Penipu" di Facebook dan Instagram Marak? Suara Keadilan News : Facebook dan Instagram bukan hanya media sosial, tapi sudah menjadi marketplace terbesar di Indonesia. Dari live shopping, Instagram Story jualan, hingga Facebook Marketplace, transaksi triliunan rupiah terjadi setiap hari tanpa toko fisik. Masalah muncul ketika ekspektasi pembeli tidak sesuai. Barang telat 2 hari, ukuran tidak pas, warna sedikit berbeda, langsung muncul komentar: "PENIPU!!!", "JANGAN BELI DI SINI, PENIPU!", lengkap dengan screenshot profil penjual dan disebar ke grup-grup. Di sisi lain, memang banyak penipuan murni: transfer Rp500 ribu, barang tidak pernah dikirim, akun langsung hilang. Lantas, pertanyaannya: Jika Anda dituduh menipu di Facebook / Instagram, apakah Anda bisa dipidana? Dan jika Anda menuduh orang lain menipu tanpa bukti kuat, apakah Anda yang justru bisa dipidana? Jawabannya ada di UU ITE ...

Penulis : R Deddy Darmawan, S.H. Pendahuluan: mengapa artikel ini wajib dibaca setiap pekerja wanita jika kamu sedang membaca artikel ini, kemungkinan kamu atau rekan kamu sedang mengalami momen tidak adil: dinyatakan hamil lalu tiba-tiba dianggap beban perusahaan. kamu tidak sendirian. laporan dari kementerian ketenagakerjaan mencatat setiap tahun ada ratusan pengaduan phk dengan motif kehamilan, dan itu baru yang melapor. banyak yang tidak melapor karena takut, tidak tahu hukum, atau terpaksa menandatangani surat pengunduran diri dengan uang pisah seadanya.   padahal hukum ketenagakerjaan di indonesia memberikan perlindungan super prioritas bagi pekerja perempuan hamil. perlindungan ini tidak pernah dicabut, bahkan dalam undang-undang cipta kerja yang paling baru sekalipun. justru dalam regulasi terbaru yaitu uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, uu no 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, dan putusan mahkamah konstitusi nomor 168/puu-xxi/2023, posisi pekerj...

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Cara Melawan Debt Collector Pinjol Ilegal yang Datang ke Rumah (Jalur Hukum Perdata & Pidana Terbaru 2026) Kedatangan debt collector (DC) pinjol ilegal ke rumah dengan teriakan, intimidasi, dan ancaman sebar data adalah tindakan melawan hukum. Per 2 Januari 2026, KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023 resmi berlaku, sehingga dasar pelaporan pidana Anda harus berubah. Berikut panduan profesional yang benar. Editor: R Deddy Darmawan, S.H. 1. Posisi Hukum Anda: Anda Sangat Kuat • POJK No. 10/POJK.05/2022 jo. POJK 40/2024: Pinjol legal wajib terdaftar di OJK. DC legal wajib bersertifikat AFPI, membawa surat tugas, dan hanya boleh menagih jam 08.00-20.00 WIB. Di luar itu = ilegal.  • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): Pasal 65-67. Menyebarkan KTP, foto, kontak HP ke luar tanpa izin dipidana 4-6 tahun penjara dan denda Rp4-6 Miliar.  • Pinjol ilegal tidak punya hak tagih. Perjanjian pinjol ilegal batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHP...