Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan = Tidak Sah & Tidak Bisa Masuk KK Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Banyak yang adopsi hanya secara adat / di bawah tangan dengan surat pernyataan. Akibatnya fatal: anak tidak bisa masuk Kartu Keluarga, tidak bisa buat akta lahir baru, tidak dapat waris, dan bisa direbut kembali oleh orang tua kandung. Adopsi sah WAJIB lewat penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama. 1. Dasar Hukum Adopsi Anak di Indonesia • PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  • Permensos No.2 Tahun 2012 tentang Taman Asuh Anak (TAA)  • SEMA No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pasal 2 SEMA No.2/1979 (Adopsi harus penetapan Pengadilan)  • Kompilasi Hukum Islam (untuk muslim) & Staatsblad 1917 No.129 (untuk Tionghoa)  2. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) - Ini Paling Sering Gugur Syarat Umum (Wajib): • Sehat jasmani rohani (surat dokter)  • Usia minimal 30 tahun, maksimal 55 tahun  • Sudah menikah minimal 5 tahun...

Punya Petok D Berarti Punya Tanah? Belum Tentu. Oleh R Deddy Darmawan, S.H.  Di desa-desa Jawa, masih banyak warga pegang kertas Petok D / Letter C / Girik dan merasa sudah jadi pemilik sah. Padahal di mata BPN, Petok D BUKAN bukti kepemilikan. Itu hanya bukti pajak. Jika tidak segera disertifikatkan, tanah Petok D rawan digugat, tumpang tindih, bahkan hilang diambil negara. Ini penjelasan tuntasnya. 1. Apa Itu Petok D? Petok D (atau Letter D, Letter C, Girik, Ketitir) adalah buku register pertanahan peninggalan kolonial Belanda yang disimpan di Kantor Kelurahan/Desa sebagai catatan pemungutan Pajak Bumi (PBB/Ipeda) sebelum ada UUPA 1960. Fungsi asli: Catatan siapa yang bayar pajak tanah, BUKAN siapa pemilik tanah. Karena dulu belum ada BPN. Ciri fisik: Kertas tua, tulis tangan, ada nomor persil, kelas tanah, luas, dan nama wajib pajak. Disimpan di Desa, bukan di BPN. 2. Kekuatan Hukum Petok D Menurut Hukum Agraria Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34/K/Sip/1960 dan UU No...

Grondkaart Adalah Dokumen Peta Pendaftaran Tanah Belanda Sebagai Bukti Penguasaan Lahan PT KAI Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. - Pilar Keadilan Law Office Grondkaart adalah dokumen atau peta pendaftaran tanah peninggalan masa kolonial Belanda yang sering digunakan sebagai tanda bukti penguasaan atau pengelolaan lahan, terutama oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Inilah definisi paling tepat dan paling sering digunakan di lapangan. Jika Bos bingung apa itu Grondkaart, cukup ingat 3 kata kunci: DOKUMEN - PETA PENDAFTARAN - BUKTI PENGUASAAN KAI. Mari kita bedah tuntas biar tidak salah paham. A. Grondkaart Sebagai Dokumen dan Peta Pendaftaran Tanah Peninggalan Belanda Pada zaman Belanda, belum ada BPN dan SHM seperti sekarang. Semua pencatatan tanah dilakukan oleh Jawatan Kadaster Belanda (Kadaster Dienst). Setiap tanah milik perusahaan Belanda, termasuk perusahaan kereta api SS (Staatsspoorwegen) dan NISM (Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij), wajib didaftarkan dan dipetakan. H...

Definisi Hak Pengelolaan Lahan dan Hak Pakai: Perbedaan, Dasar Hukum, dan Jangka Waktu Menurut PP 18 Tahun 2021 Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Pakai adalah dua jenis hak atas tanah yang paling sering membingungkan masyarakat. Banyak yang mengira tanah HPL bisa langsung dijual, padahal tidak. Banyak juga yang tidak tahu bahwa Hak Pakai di atas HPL berbeda dengan Hak Pakai di atas tanah negara. 1. Dasar Hukum HPL dan Hak Pakai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan HPL dan Hak Pakai Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Hak 2. Definisi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP No. 18 Tahun 2021, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya s...