Langsung ke konten utama

Privacy Policy

 KEBIJAKAN PRIVASI LENGKAP - SUARA KEADILAN NEWS

Portal Hukum Nasional Sidoarjo | Pilar Keadilan
Berlaku efektif: 9 Oktober 2026

1. PENDAHULUAN
Selamat datang di Suara Keadilan News. Kami adalah portal edukasi, berita, dan analisis hukum terpercaya dari Sidoarjo untuk Indonesia, di bawah naungan Pilar Keadilan. Kami berkomitmen melindungi privasi Anda. Kebijakan ini menjelaskan data apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan hak Anda.

2. INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN
a) Informasi yang Anda berikan secara sukarela: Nama, email, nomor WhatsApp, dan deskripsi perkara hukum saat Anda menggunakan halaman Layanan Hukum dan Konsultasi Hukum.
b) Informasi otomatis: Alamat IP, jenis browser, perangkat, ISP, halaman rujukan/keluar, dan jumlah klik. Data ini anonim dan hanya untuk analitik.

Kami TIDAK mengumpulkan NIK, nomor rekening, atau data sensitif lainnya melalui blog.

3. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI

Untuk merespons konsultasi hukum awal Anda

Untuk meningkatkan kualitas artikel hukum (KUHP Baru UU 1/2023, KUHAP, Lelang KPKNL PMK 122/2023, dll)

Untuk analisis trafik dan keamanan situs

Untuk menampilkan iklan yang relevan melalui mitra periklanan

Kami tidak pernah menjual, menyewakan, atau memperdagangkan data pribadi Anda kepada pihak lain.

4. COOKIES
Suara Keadilan News menggunakan cookies untuk menyimpan preferensi pengunjung dan melacak halaman yang diakses. Anda dapat menonaktifkan cookies melalui pengaturan browser Anda.

5. GOOGLE ADSENSE & DOUBLECLICK DART COOKIE
Google sebagai vendor pihak ketiga menggunakan cookies, termasuk DART cookie, untuk menayangkan iklan kepada pengunjung kami berdasarkan kunjungan mereka ke [alamat blog kamu] dan situs lain di internet.

Pengunjung dapat menolak penggunaan DART cookie dengan mengunjungi Kebijakan Privasi Jaringan Iklan Google di:

Mitra periklanan kami mungkin menggunakan cookies dan web beacon dalam iklan mereka yang muncul di situs kami.

6. KEBIJAKAN PRIVASI PIHAK KETIGA
Kebijakan Privasi ini hanya berlaku untuk Suara Keadilan News. Jika Anda mengklik iklan atau link ke situs pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke situs tersebut dan tunduk pada kebijakan privasi mereka.

7. PENYIMPANAN DAN KEAMANAN DATA
Data konsultasi hanya disimpan selama diperlukan untuk keperluan respons awal dan kemudian dihapus secara berkala. Kami menerapkan langkah keamanan teknis untuk melindungi data dari akses tidak sah. Namun tidak ada metode transmisi internet yang 100% aman.

8. HAK ANDA
Anda berhak untuk:

Meminta akses atas data pribadi Anda

Meminta koreksi atau penghapusan data

Menarik persetujuan kapan saja
Untuk itu, hubungi kami melalui halaman Konsultasi Hukum (Sidoarjo).

9. PRIVASI ANAK-ANAK
Suara Keadilan News tidak secara sengaja mengumpulkan informasi dari anak di bawah usia 13 tahun. Jika Anda yakin anak Anda memberikan informasi, segera hubungi kami dan kami akan menghapusnya.

10. DISCLAIMER HUKUM
Seluruh konten di blog ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat hukum resmi yang mengikat. Pendapat hukum final memerlukan penelaahan dokumen lengkap oleh advokat. Lihat halaman Disclaimer.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN
Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini sewaktu-waktu. Perubahan akan dipublikasikan di halaman ini dengan tanggal pembaruan terbaru.

12. PERSETUJUAN & KONTAK
Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui:
Halaman Layanan Hukum & Konsultasi Hukum - Suara Keadilan News, Sidoarjo, Jawa Timur.

 

Komentar

Posting Komentar

UNTUK KONSULTASI HUKUM SILAHKAN HUBUNGI KAMI

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...
Posting Komentar
Read More

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...
Posting Komentar
Read More

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...
Posting Komentar
Read More