Tuntutan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Perkawinan Sepihak: Analisis Yuridis Pasal 58, 1365, 1372 KUHPerdata dan KHI Pasal 13

Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan? Kajian Yuridis Lengkap

Oleh R Deddy Darmawan, S.H.

Pembatalan perkawinan sepihak menimbulkan kerugian nyata dan immateriil. Namun gugatan yang salah pasal akan ditolak demi hukum. Artikel ini menyajikan konstruksi hukum yang benar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

I. Dasar Hukum Janji Kawin: Tidak Mengikat, Kecuali Ada Pengumuman

1. KUHPerdata Pasal 58 BW

Bunyi lengkap Pasal 58 terdiri dari dua ayat yang tidak dapat dipisahkan:

Ayat 1: Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.

Ayat 2: Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

ARTI PASAL 58 KUHPerdata - PENJELASAN PER AYAT

AYAT 1 - PRINSIPNYA: JANJI KAWIN ITU TIDAK MENGIKAT SAMA SEKALI

"Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan..."

Artinya:

Negara tidak boleh memaksa orang untuk menikah. Janji kawin (misal: lamaran, tunangan, janji lisan "aku akan nikahi kamu") bukanlah kontrak jual-beli. 

Jadi kamu tidak bisa datang ke hakim dan bilang: "Pak Hakim, paksa dia nikahi saya karena dia sudah janji."

"...pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga... segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal."

Artinya:

Bahkan kamu juga tidak bisa menuntut ganti rugi uang. Bahkan kalau kalian berdua pernah bikin perjanjian tertulis "kalau batal, harus bayar 100 juta", perjanjian itu BATAL DEMI HUKUM. Dianggap tidak pernah ada oleh negara.

Contoh kasus Ayat 1:

Andi melamar Siti, Siti terima. Seminggu kemudian Andi batal tanpa alasan. Siti sudah beli baju kebaya Rp 3 juta. Menurut Ayat 1, Siti TIDAK BISA menuntut Andi ganti rugi Rp 3 juta itu. Karena baru sebatas janji.

Tiga kaidah imperatif dari Pasal 58 ayat 2:

a. Hanya kerugian nyata atas barang-barang yang dapat dituntut.

b. Kehilangan keuntungan (winstderving) dilarang dituntut.

c. Daluwarsa 18 bulan sejak pengumuman perkawinan.

Pengumuman dalam praktik peradilan dimaknai sebagai pendaftaran kehendak nikah di KUA / Dinas Dukcapil dan penyebaran undangan resmi kepada khalayak.

AYAT 2 - PENGECUALIANNYA: BARU BISA DITUNTUT JIKA SUDAH DIUMUMKAN RESMI

"Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman..."

Artinya:

Hukum membuka pintu pengecualian. Yang dimaksud "pemberitahuan + pengumuman" di zaman dulu adalah lapor ke Pegawai Catatan Sipil dan diumumkan di papan pengumuman. Di zaman sekarang, hakim memaknai sebagai:

1. Sudah daftar nikah resmi di KUA / Dukcapil (ada bukti pendaftaran) 2. Sudah sebar undangan resmi (cetak + sebar WA/IG) 3. Publik sudah tahu akan ada pernikahan 

Kalau 2 hal ini sudah terjadi, barulah janji kawin itu naik kelas dari janji pribadi menjadi peristiwa publik yang merugikan.

"...dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita... atas barang-barangnya..."

Artinya:

Baru boleh gugat, tapi hanya kerugian nyata yang benar-benar keluar dari kantong dan ada barang/buktinya.

Boleh: DP gedung hangus, catering hangus, baju MUA hangus, cetak undangan hangus.

"...tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan."

Artinya:

Kamu TIDAK BOLEH menuntut keuntungan yang seandainya kamu dapat. 

Tidak boleh: "Saya kehilangan amplop kondangan yang harusnya Rp 100 juta" atau "Saya kehilangan kesempatan nikah dengan orang lain yang lebih kaya". Itu dilarang.

"Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu."

Artinya:

Ini deadline mati. Kamu punya waktu hanya 18 bulan sejak undangan disebar untuk gugat. Lewat 18 bulan 1 hari saja, hak gugatmu hangus selamanya, hakim akan tolak.

Contoh kasus Ayat 2:

Andi dan Siti sudah daftar di KUA, undangan 500 lembar sudah disebar, gedung sudah DP Rp 20 juta. H-2 Andi batal sepihak dan ghosting. 

Maka Siti BISA gugat Andi berdasarkan Ayat 2 ini, untuk minta ganti Rp 20 juta DP gedung itu, asal gugatannya diajukan maksimal 18 bulan sejak undangan disebar.

KESIMPULAN SINGKATNYA:

Pasal 58 itu adalah pasal untuk melindungi kebebasan menikah, tapi juga melindungi korban yang sudah terlanjur umumkan pernikahannya.

• Belum umumkan = tidak bisa gugat (lindungi kebebasan). 

• Sudah umumkan = boleh gugat, tapi dibatasi hanya rugi nyata dan 18 bulan (lindungi korban tapi jangan berlebihan).

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

(2) Kebebasan tersebut dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat.

Prinsip bebas memutuskan pinangan tidak menghapus tanggung jawab perdata jika pembatalan dilakukan dengan tata cara tidak baik yang merugikan pihak lain.

II. Konstruksi Gugatan yang Tepat: Perbuatan Melawan Hukum

Kekeliruan umum adalah menggunakan Wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata. Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 1644 K/PDT/2020 menegaskan bahwa ingkar janji kawin bukan wanprestasi, karena janji kawin bukan perjanjian kebendaan Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan ranah kesusilaan dan kepatutan.

Konstruksi yang tepat adalah Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur Pasal 1365:

1. Perbuatan membatalkan sepihak 

2. Melawan hukum: melanggar Pasal 58 ayat 2, norma kesusilaan, kepatutan, dan KHI Pasal 13 ayat 2 tentang tata cara tidak baik 

3. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian 

4. Kerugian 

5. Hubungan kausal 

Keunggulan PMH: tidak memerlukan somasi terlebih dahulu dan membuka ruang ganti rugi immateriil.

III. Ruang Lingkup Ganti Rugi

1. Ganti Rugi Materiil - Berdasar Pasal 58 ayat 2

Hanya kerugian nyata: DP gedung, katering, dekorasi, MUA, fotografi, percetakan undangan, seserahan yang tidak dapat dikembalikan. Wajib dibuktikan dengan kuitansi asli.

2. Ganti Rugi Immateriil - Berdasar Pasal 1365 jo. Pasal 1372-1373 KUHPerdata

Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai ganti rugi atas penghinaan atau pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan para pihak. Dalam perkara batal nikah yang telah diumumkan secara luas, pembatalan sepihak yang mempermalukan keluarga dapat dikualifikasi sebagai penghinaan, sehingga hakim dapat menetapkan ganti rugi immateriil.

Dalam yurisprudensi MA 1644 K/PDT/2020 yang mengadili perkara adat Banyumas, hakim mengabulkan Rp 13.950.000 untuk materiil dan Rp 50.000.000 untuk immateriil dengan pertimbangan hukum adat setempat dan rasa malu yang diderita Penggugat.

3. Batasan Seserahan dan Hadiah Khitbah

Untuk pasangan Muslim, pengembalian hadiah khitbah / seserahan diperbolehkan. Namun tuntutan pengembalian dua kali lipat bukan merupakan hukum nasional, melainkan 'urf atau ta'zir yang berlaku di wilayah tertentu seperti Kuta Baro Aceh Besar dan hanya berlaku jika ada kesepakatan atau kebiasaan yang disepakati para pihak. Tanpa kesepakatan, hanya nilai nyata yang dapat dituntut kembali.

IV. Kompetensi Pengadilan dan Daluwarsa

Gugatan ganti rugi akibat pembatalan janji kawin / khitbah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, karena termasuk sengketa perbuatan melawan hukum, bukan sengketa perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan akadnya diatur Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi Muslim.

Daluwarsa: 18 bulan untuk gugatan berdasar Pasal 58 ayat 2, dan 30 tahun untuk gugatan PMH murni Pasal 1365 berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata.

V. Penutup

Pembatalan pinangan adalah hak, tetapi pelaksanaan hak tersebut tidak boleh dilakukan dengan tata cara tidak baik yang merugikan orang lain. Jika telah ada pengumuman kawin, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi materiil nyata dalam tenggat 18 bulan berdasarkan Pasal 58 ayat 2, dan ganti rugi materiil serta immateriil berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPerdata.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM FINAL DEFINITIF

Artikel ini merupakan karya tulis hukum untuk tujuan edukasi dan informasi hukum umum, disusun berdasarkan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1644 K/PDT/2020 per 8 Oktober 2026. Analisis mengenai Pasal 58 ayat 1 dan 2 termasuk batasan kerugian nyata, larangan perhitungan kehilangan keuntungan, daluwarsa 18 bulan, serta penerapan Pasal 1365 jo. 1372-1373 KUHPerdata telah diverifikasi dengan sumber primer. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum individual (legal advice). Setiap perkara memiliki fakta spesifik yang harus dibuktikan di persidangan. Pembaca wajib berkonsultasi dengan advokat berlisensi sebelum melakukan upaya hukum.