Sistem Pembayaran QRIS Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Digital: Kajian PBI 23/6/PBI/2021 dan Update Regulasi 2025-2026

QRIS Sebagai Critical Infrastructure Ekonomi Digital

Oleh R Deddy Darmawan S.H

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bukan lagi sekadar alat pembayaran alternatif, melainkan critical infrastructure dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Dengan lebih dari 50 juta pengguna, persoalan hukum yang muncul bukan lagi apakah QRIS legal, melainkan bagaimana hukum menjamin perlindungan konsumen di tengah masifnya transaksi digital.

Banyak merchant masih keliru menerapkan biaya tambahan (surcharge) Rp500-Rp1.000 dengan dalih biaya admin. Secara hukum, praktik ini adalah pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemutusan dan blacklist.

I. HIERARKI REGULASI QRIS TERBARU

Untuk menghindari artikel usang, berikut adalah hierarki regulasi yang WAJIB kamu cantumkan:

1. Regulasi Induk: 

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Ini adalah undang-undang-nya sistem pembayaran.

2. Regulasi Teknis Standar QR: 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini telah mengalami 3 kali perubahan:

• Perubahan Kedua: PADG No. 24/1/PADG/2022 (berlaku 1 Maret 2022) 

• Perubahan Ketiga (TERBARU): PADG No. 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025. Poin penting update 2025: Menambahkan sumber dana dari fasilitas kredit dan mewajibkan penggunaan QRIS untuk transaksi di Indonesia yang difasilitasi QR Code dari luar negeri (cross-border inbound). 

3. Regulasi Perlindungan Konsumen: 

PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (diundangkan 27 Juni 2023). Regulasi ini menggantikan PBI No. 22/20/PBI/2020 dan lahir sebagai respons atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dilengkapi PADG No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen.

4. Regulasi Pendukung: 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (kewajiban Rupiah), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

II. KAJIAN YURIDIS: LARANGAN SURCHARGE DAN MDR 0%

A. Pasal Pamungkas: Pasal 52 PBI 23/6/PBI/2021

Bunyi pasal ini adalah:

Pasal 52 ayat (1): "Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa."

Pasal 52 ayat (2): "PJP wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa terhadap larangan tersebut."

Artinya jelas: Biaya Merchant Discount Rate (MDR) adalah beban merchant, BUKAN konsumen. Jika kasir bilang "QRIS tambah seribu ya Kak", itu adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dilaporkan ke PJP (bank/e-wallet) dan ke Bank Indonesia.

B. Kebijakan MDR 0% Terbaru

Ini yang sering salah tulis media. Kebijakan resmi terbaru Bank Indonesia:

Mulai 1 Oktober 2026:

• Seluruh kategori merchant (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) menikmati MDR 0% untuk transaksi sampai Rp100.000 

• Khusus Usaha Mikro (UMI): tetap MDR 0% untuk transaksi sampai Rp500.000. Di atas Rp500.000, dikenakan 0,3%. Sebelumnya, merchant non-UMI dikenakan 0,7%. 

Dengan perluasan ini, alasan merchant menarik biaya tambahan menjadi semakin tidak berdasar secara hukum.

III. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI DIGITAL

Dalam perspektif hukum ekonomi digital, perlindungan konsumen QRIS mencakup 3 lapis:

1. Perlindungan Keamanan Transaksi: 

Dari modus quishing (QRIS palsu). PBI 3/2023 mewajibkan PJP menerapkan manajemen risiko, keamanan siber, dan memberikan ganti rugi jika kesalahan ada pada sistem PJP.

2. Perlindungan Data Pribadi: 

Setiap scan QRIS menghasilkan data pribadi. Jika data bocor, berlaku UU PDP No. 27/2022 dengan ancaman pidana berat.

3. Penyelesaian Sengketa: Konsumen berhak

menempuh jalur: 

(1) Pengaduan ke PJP, 

(2) Mediasi perbankan di BI, 

(3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK. Hal ini merupakan wujud nyata dari asas keseimbangan dalam UU Perlindungan Konsumen.

IV. TANTANGAN HUKUM: QRIS CROSS-BORDER

Sejak QRIS dapat digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura, muncul isu yurisdiksi. PADG No. 3 Tahun 2025 menjawab tantangan ini dengan menegaskan kewajiban penggunaan standar nasional bahkan untuk instrumen yang diterbitkan di luar wilayah NKRI. Ini adalah langkah progresif dalam hukum ekonomi digital internasional.

KESIMPULAN

Regulasi QRIS di Indonesia telah sangat progresif dan up-to-date hingga 2025. Inti perlindungan konsumen terletak pada Pasal 52 PBI 23/6/PBI/2021 yang melarang surcharge. Dengan adanya PADG No. 3/2025 dan kebijakan MDR 0% efektif 1 Oktober 2026, posisi hukum konsumen semakin kuat. Penegakan hukum yang konsisten dan literasi konsumen adalah kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkeadilan.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM FINAL:

Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum umum berdasarkan regulasi yang terverifikasi hingga 8 Oktober 2026, yaitu PBI No. 23/6/PBI/2021, PADG No. 3 Tahun 2025, PBI No. 3 Tahun 2023, dan Siaran Pers Bank Indonesia terkait MDR 0% efektif 1 Oktober 2026. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum (legal advice) untuk kasus spesifik. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang didasarkan pada artikel ini. Untuk kasus konkret atau pengaduan transaksi QRIS, hubungi BICARA Bank Indonesia di 131 atau Penyedia Jasa Pembayaran Anda.