Langsung ke konten utama

Pasal 147 KUHAP Baru: Ibu Hamil Dihindarkan dari Rutan

Revolusi besar terjadi dalam sistem penahanan di Indonesia. Setelah 44 tahun menggunakan KUHAP Lama, Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026. Salah satu norma paling progresif dan humanis adalah perlindungan bagi kelompok rentan.

Oleh : R Deddy Darmawan, S.H Dan Tim Advokasi Pilar Keadilan

Jika dulu ibu hamil bisa ditahan sama seperti tersangka lain tanpa pengecualian, kini paradigma itu dibalik total.

Ilustrasi dua perempuan berhijab dengan seorang ibu menggendong bayi di ruang sidang pengadilan untuk artikel Pasal 147 KUHAP Baru tentang perlindungan ibu hamil

Bunyi Norma Pasal 147 KUHAP Baru

Dalam naskah Daftar Investaris Masalah Penjelasan dan sosialisasi resmi KUHAP Baru, norma ini dirumuskan secara tegas:

Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang hamil, menyusui, atau memiliki beban pengasuhan anak di bawah 18 tahun harus dihindarkan dari penahanan rumah tahanan atau pemenjaraan

Rumusan yang sama juga ditegaskan dalam DIM DPR sebagai:

Perempuan hamil, menyusui ataupun dengan beban pengasuhan terhadap anak di bawah usia 18 tahun harus dihindarkan dari penahanan rutan dan pemenjaraan

Secara teknis di berbagai draf final, norma ini berada pada klaster Pasal 91-147 tentang Penahanan dan Penjelasan Kebutuhan Spesifik Perempuan, yang kemudian populer disebut sebagai Pasal 147 KUHAP Baru oleh praktisi.

Apa Makna Yuridis Kata "Dihindarkan"?

Ini adalah kunci utama yang sering salah tafsir. Dalam hukum acara pidana, ada gradasi kekuatan norma:

1. Dilarang = Larangan Mutlak (Prohibition)
Jika dilanggar, penahanan batal demi hukum dan bisa menjadi objek praperadilan.

2. Dihindarkan = Larangan Relatif Bersyarat (Strong Presumption to Avoid)
Ini BUKAN berarti tidak boleh ditahan sama sekali. Makna yuridisnya:

Penahanan Rutan adalah Ultimum Remedium yang harus dihindari dengan mengutamakan alternatif lain. Penyidik Wajib membuktikan dan menuangkan dalam Berita Acara Penahanan bahwa alternatif penahanan tidak memungkinkan.

Menurut KUHAP Baru, penahanan harus benar-benar ultimum remedium dengan alasan yang diperketat dan dikaitkan dengan proporsionalitas.

Konsekuensi yuridis dari kata "dihindarkan":

Beban Pembuktian Berbalik ke Penyidik: Negara harus membuktikan kenapa harus Rutan, bukan tersangka yang memohon tidak ditahan.

Wajib Asesmen Kebutuhan Spesifik: Penyidik wajib melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas/rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan.

Wajib Pertimbangkan Alternatif: Sebelum Rutan, wajib pertimbangkan Pasal 105-106 KUHAP Baru: Tahanan Kota, Tahanan Rumah, atau Pengawasan Elektronik, dan Jaminan.

Jika Tetap Ditahan di Rutan, Harus Ada Alasan Berat: Misalnya: tindak pidana berat dengan ancaman di atas 10 tahun, kekhawatiran nyata melarikan diri yang didukung bukti objektif (bukan subjektif), mengulangi tindak pidana, atau membahayakan janin/anak jika tidak diawasi.

Jika tidak ada alasan itu dan tetap memaksakan Rutan, penetapan penahanan cacat formil dan dapat dibatalkan lewat Praperadilan yang kini objeknya diperluas.

Perbandingan KUHAP Lama vs KUHAP Baru

Aspek

KUHAP Lama (UU 8/1981)

KUHAP Baru (UU 20/2025) Pasal 147

Pengaturan Ibu Hamil

Tidak ada pengecualian, semua sama di mata hukum

Harus dihindarkan dari Rutan

Sifat Penahanan

Cenderung diskresi subjektif penyidik

Harus objektif, proporsional, berbasis 2 alat bukti

Alternatif Penahanan

Ada tapi jarang digunakan

Wajib dipertimbangkan terlebih dahulu

Perspektif HAM

Retributif

Korektif, Restoratif, Rehabilitatif dan berperspektif gender (Bangkok Rules)

Implementasi Praktis Bagi Advokat dan Penyidik

Bagi Advokat - Langkah Pembelaan:

Segera lampirkan bukti: 

  1. buku KIA, surat keterangan hamil dari dokter kandungan, akta kelahiran anak, dan surat keterangan menyusui.
  2. Ajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari Rutan ke Tahanan Kota/Rumah disertai jaminan keluarga.
  3. Gunakan dalil: Pasal 147 KUHAP Baru jo. UU Perlindungan Anak jo. Bangkok Rules for Treatment of Women Prisoners.
  4. Jika ditolak tanpa asesmen, ajukan Praperadilan Pasal 158-164 KUHAP Baru.

Bagi Penyidik/Jaksa:
Wajib membuat Berita Acara Asesmen Kebutuhan Spesifik Perempuan. Tanpa itu, penahanan Rutan rawan dianggap tidak sah.

FAQ 

Apakah ibu hamil pelaku korupsi atau pembunuhan tetap tidak bisa ditahan di Rutan?
Bisa, tapi hanya sebagai pengecualian. Karena kata kuncinya "dihindarkan" bukan "dilarang", untuk tindak pidana berat dengan bukti kuat akan melarikan diri, Rutan masih dimungkinkan dengan alasan yang sangat ketat dan harus diawasi kesehatannya.

Apa bedanya tahanan rumah dan tahanan kota?
Tahanan rumah: tersangka tidak boleh keluar dari rumah kediaman. Tahanan kota: tidak boleh keluar dari wilayah kota dan wajib lapor berkala. Keduanya adalah alternatif utama untuk memenuhi Pasal 147.

Kapan anak yang dibawa ke Rutan harus dipisahkan?
Merujuk praktik lama, anak yang dilahirkan di Rutan/Lapas umumnya dapat bersama ibu hingga usia 2-3 tahun, setelahnya diserahkan ke keluarga. KUHAP Baru mendorong agar sejak awal ibu tidak di Rutan sehingga tidak perlu pemisahan.

Artikel ini membahas secara khusus norma perlindungan maternitas dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis HAM yang menjadi jiwa KUHAP Baru 2025.

DISCLAIMER HUKUM:
Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum, bukan nasihat hukum (legal advice) spesifik untuk perkara Anda. Penafsiran Pasal 147 KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) masih menunggu Peraturan Pelaksana (PP), Peraturan Polri, dan yurisprudensi. Setiap kasus memiliki fakta berbeda. Untuk pendampingan perkara penahanan ibu hamil/menyusui, konsultasikan langsung dengan Advokat dan hubungi Lembaga Bantuan Hukum terdekat. Penulis tidak bertanggung jawab atas penggunaan artikel ini sebagai dasar gugatan tanpa pendampingan profesional.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...