Revolusi besar terjadi dalam sistem penahanan di Indonesia. Setelah 44 tahun menggunakan KUHAP Lama, Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026. Salah satu norma paling progresif dan humanis adalah perlindungan bagi kelompok rentan.
Oleh : R Deddy Darmawan, S.H Dan Tim Advokasi Pilar Keadilan
Jika dulu ibu hamil
bisa ditahan sama seperti tersangka lain tanpa pengecualian, kini paradigma itu
dibalik total.
Bunyi Norma Pasal 147 KUHAP Baru
Dalam naskah Daftar Investaris Masalah Penjelasan dan sosialisasi resmi KUHAP Baru, norma ini dirumuskan secara tegas:
Perempuan yang
berhadapan dengan hukum yang hamil, menyusui, atau memiliki beban pengasuhan
anak di bawah 18 tahun harus dihindarkan dari penahanan rumah tahanan atau
pemenjaraan
Rumusan yang sama juga
ditegaskan dalam DIM DPR sebagai:
Perempuan hamil,
menyusui ataupun dengan beban pengasuhan terhadap anak di bawah usia 18 tahun
harus dihindarkan dari penahanan rutan dan pemenjaraan
Secara teknis di
berbagai draf final, norma ini berada pada klaster Pasal 91-147 tentang
Penahanan dan Penjelasan Kebutuhan Spesifik Perempuan, yang kemudian populer
disebut sebagai Pasal 147 KUHAP Baru oleh praktisi.
Apa Makna Yuridis Kata "Dihindarkan"?
Ini adalah kunci utama
yang sering salah tafsir. Dalam hukum acara pidana, ada gradasi kekuatan norma:
Penahanan Rutan adalah Ultimum Remedium yang harus dihindari dengan mengutamakan alternatif lain.
Penyidik Wajib membuktikan dan menuangkan dalam Berita Acara Penahanan bahwa
alternatif penahanan tidak memungkinkan.
Menurut KUHAP Baru,
penahanan harus benar-benar ultimum remedium dengan alasan yang diperketat dan
dikaitkan dengan proporsionalitas.
Konsekuensi yuridis
dari kata "dihindarkan":
Beban Pembuktian
Berbalik ke Penyidik: Negara harus
membuktikan kenapa harus Rutan, bukan tersangka yang memohon tidak ditahan.
Wajib Asesmen
Kebutuhan Spesifik: Penyidik wajib
melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas/rujukan bagi kebutuhan khusus
perempuan.
Wajib Pertimbangkan
Alternatif: Sebelum Rutan, wajib
pertimbangkan Pasal 105-106 KUHAP Baru: Tahanan Kota, Tahanan Rumah, atau
Pengawasan Elektronik, dan Jaminan.
Jika Tetap Ditahan di
Rutan, Harus Ada Alasan Berat: Misalnya: tindak pidana berat dengan ancaman di atas 10 tahun,
kekhawatiran nyata melarikan diri yang didukung bukti objektif (bukan
subjektif), mengulangi tindak pidana, atau membahayakan janin/anak jika tidak
diawasi.
Jika tidak ada alasan
itu dan tetap memaksakan Rutan, penetapan penahanan cacat formil dan dapat
dibatalkan lewat Praperadilan yang kini objeknya diperluas.
Perbandingan KUHAP
Lama vs KUHAP Baru
|
Aspek |
KUHAP Lama (UU 8/1981) |
KUHAP Baru (UU 20/2025) Pasal 147 |
|
Pengaturan Ibu Hamil |
Tidak ada
pengecualian, semua sama di mata hukum |
Harus dihindarkan
dari Rutan |
|
Sifat Penahanan |
Cenderung diskresi
subjektif penyidik |
Harus objektif,
proporsional, berbasis 2 alat bukti |
|
Alternatif Penahanan |
Ada tapi jarang
digunakan |
Wajib
dipertimbangkan terlebih dahulu |
|
Perspektif HAM |
Retributif |
Korektif,
Restoratif, Rehabilitatif dan berperspektif gender (Bangkok Rules) |
Implementasi Praktis Bagi Advokat dan Penyidik
Bagi Advokat - Langkah
Pembelaan:
Segera lampirkan bukti:
- buku KIA, surat keterangan hamil dari dokter kandungan, akta kelahiran anak, dan surat keterangan menyusui.
- Ajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari Rutan ke Tahanan Kota/Rumah disertai jaminan keluarga.
- Gunakan dalil: Pasal 147 KUHAP Baru jo. UU Perlindungan Anak jo. Bangkok Rules for Treatment of Women Prisoners.
- Jika ditolak tanpa asesmen, ajukan Praperadilan Pasal 158-164 KUHAP Baru.
FAQ
Artikel ini membahas secara khusus norma perlindungan maternitas dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis HAM yang menjadi jiwa KUHAP Baru 2025.

Komentar
Posting Komentar
UNTUK KONSULTASI HUKUM SILAHKAN HUBUNGI KAMI