Mengupas SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Indonesia memasuki era hukum pidana baru. Seiring berlakunya KUHP (UU 1/2023) dan KUHAP (UU 20/2025) secara efektif pada 2 Januari 2026, Mahkamah Agung bergerak cepat menerbitkan pedoman operasional.  

Oleh R Deddy Darmawan, S.H.

Itulah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026 oleh Ketua MA Sunarto. SEMA ini menjadi acuan utama bagi hakim dan aparatur peradilan agar tidak terjadi multitafsir.  

Apa saja poin kuncinya untuk masyarakat?

1. Aturan Peralihan: Pasal 3 KUHP dan Pasal 361 KUHAP

SEMA menegaskan ketentuan peralihan KUHP baru sebagaimana Pasal 3 KUHP dan ketentuan peralihan KUHAP baru sesuai Pasal 361 KUHAP. Artinya, perkara yang peristiwanya terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetapi disidangkan sesudahnya, harus diperiksa dengan prinsip lex mitior.  

2. Prinsip Lex Favor Reo - Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa

Prinsip lex mitior ditekankan sebagai rujukan utama, yakni mengutamakan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa apabila ada perbedaan hukum lama dan baru. Hakim tidak cukup membandingkan angka penjara, tapi juga jenis pidana, denda, dan sistem pemidanaannya.  

3. Redaksi Amar Putusan Baru yang Lebih Variatif

SEMA mengatur alternatif redaksi amar putusan berdasarkan KUHP baru. Pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga pemaafan hakim kini memiliki pedoman amar yang jelas. Hakim wajib menyusun pertimbangan dengan 11 aspek Pasal 54 KUHP, termasuk tingkat kesalahan, dampak, dan kondisi pribadi terdakwa.  

4. Keadilan Restoratif (RJ) Diperluas Hingga 5 Tahun

Ini kabar baik untuk perkara ringan di Sidoarjo. SEMA menyatakan tindak pidana yang diancam tepat lima tahun penjara dapat menggunakan mekanisme keadilan restoratif dan tidak dikecualikan. Pedoman ini juga merinci permohonan penetapan penghentian penyidikan dan penuntutan setelah ada kesepakatan damai.  

5. Pengakuan Bersalah / Plea Bargain Pasal 205 KUHAP Baru

Untuk pertama kalinya, KUHAP 2025 mengenal pengakuan bersalah. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan Pasal 205 KUHAP baru dan diperkuat SEMA 1/2026. Terdakwa yang mengakui perbuatan bisa mendapat keringanan proses dan pidana.  

6. Mekanisme Baru: Penggeledahan, Penyitaan, dan Penundaan Penuntutan

Diatur pedoman terkait hukum acara baru, meliputi penggeledahan dan penyitaan, sidang pemeriksaan perjanjian penundaan penuntutan (Pasal 328 KUHAP), hingga upaya hukum terhadap putusan lepas.  

7. Lampiran Pokja Jadi Bagian Tidak Terpisahkan

SEMA menegaskan hasil pembahasan kelompok kerja implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dan diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara pidana/jinayat.  

Bagi pencari keadilan, SEMA 1/2026 memastikan transisi hukum tidak liar. Hakim di PN Sidoarjo kini punya panduan yang sama dengan hakim di Jakarta untuk menerapkan RJ, kerja sosial, dan pemaafan hakim. Era corong undang-undang berakhir, hakim dituntut menjadi penegak keadilan substantif.

DISCLAIMER HUKUM:

Disclaimer: Artikel ini adalah edukasi hukum umum berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 dan UU No.1/2023 serta UU No.20/2025. Bukan nasihat hukum litigasi. Isi SEMA dapat berkembang melalui SEMA lanjutan dan yurisprudensi. Untuk kasus konkret, konsultasikan dengan advokat atau PN Sidoarjo. Sumber resmi: JDIH Mahkamah Agung RI.