KUHAP Baru Pasal 235: Bukti Ilegal = Bebas Demi Hukum?

Ditulis oleh: Tim Redaksi Hukum | Ditinjau oleh: Advokat [R Deddy Darmawan, S.H.]

13 Oktober 2026 | Sumber Primer: UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 235

Selama 44 tahun, bukti hasil geledah ilegal masih bisa dipakai di pengadilan. Era itu selesai. KUHAP Baru (UU No.20 Tahun 2025) resmi mengkodifikasi Exclusionary Rule di Pasal 235 ayat (5). Prinsipnya tegas: bagaimana bukti diperoleh sama pentingnya dengan apa isi buktinya.

Jika cara perolehannya melawan hukum, buktinya wajib dikesampingkan demi hukum, dan dakwaan bisa gugur total.

DAFTAR ISI:

1. Apa Itu Exclusionary Rule KUHAP Baru?
2. Dasar Hukum Pasal 235 Ayat (5)
3. 7 Jenis Bukti Tidak Sah yang Wajib Ditolak Hakim
4. Konsekuensi: Dari Dikecualikan Hingga Bebas Demi Hukum
5. Beda KUHAP Lama vs KUHAP Baru

1. Apa Itu Exclusionary Rule?

Exclusionary rule adalah larangan mutlak menggunakan alat bukti yang diperoleh secara unlawful. Tujuannya bukan melindungi pelaku, tapi mendisiplinkan aparat agar tidak melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan tanpa prosedur sah.

Dua tataran uji hakim:

1. Autentikasi: Apakah bukti asli?
2. Legalitas: Apakah cara mendapatkannya sah?

2. Dasar Hukum Pasal 235 Ayat (5) KUHAP Baru

Ini pasal kuncinya. Pasal 235 ayat (1) huruf h jo ayat (5) menegaskan hakim sebagai gatekeeper.

Seluruh alat bukti harus autentik dan diperoleh tidak melawan hukum. Jika tidak, maka DIKECUALIKAN dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Daftar alat bukti kini diperluas: keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang berguna asal diperoleh secara sah.

3. 7 Jenis Bukti Tidak Sah yang Wajib Ditolak

1. Penyadapan Tanpa Penetapan Ketua PN

2. Penggeledahan & Penyitaan Ilegal Tanpa Surat

3. Keterangan Hasil Penyiksaan / Intimidasi

4. Bukti Elektronik Tanpa Chain of Custody (Screenshot, WA, CCTV editan)

5. Surat Palsu / Tidak Asli

6. Keterangan Saksi/Ahli Tidak Disumpah

7. Entrapment / Jebakan Melawan Hukum

4. Konsekuensi: Bebas Demi Hukum?

Inilah yang bikin viral. Alurnya:

Bukti Ilegal -> Dikesampingkan Hakim -> Pembuktian Jaksa Runtuh -> Putusan BEBAS Pasal 244 ayat (2) KUHAP Baru.

Ini adalah Vrijspraak (Bebas Murni), bukan Lepas (Onslag). Artinya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, statusnya bersih.

5. Beda KUHAP Lama vs Baru

Aspek	KUHAP Lama 1981	KUHAP Baru 2025
Aturan	Tidak eksplisit	Eksplisit Pasal 235 ayat 5
Alat Bukti	5 jenis tertutup	8+ jenis terbuka
Peran Hakim	Hanya menilai isi	Menilai ISI + CARA perolehan

Punya kasus bukti diperoleh tanpa izin? Konsultasikan strategi exclusionary rule dengan advokat Anda.

DISCLAIMER:

Artikel ini bersifat informasi dan edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum spesifik. Penerapan Pasal 235 KUHAP Baru tergantung pada fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Konsultasikan kasus Anda kepada advokat berlisensi.