Debt Collector Rampas Motor di Jalan Bisa Dipidana Perampasan 2026

JAMINAN FIDUSIA DITARIK PAKSA DI JALAN? JANGAN TAKUT, BISA LAPOR PIDANA PERAMPASAN! Ini Aturan Hukum & Cara Melawannya

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 
Pimpinan Pilar Keadilan Law Office 

Motor atau mobil kredit telat 1-2 bulan langsung dihadang di tengah jalan oleh debt collector dan dirampas paksa? Jangan panik dan jangan serahkan kunci! Tindakan itu ILEGAL dan bisa dipidana. Banyak leasing masih nekat melakukan penarikan paksa padahal Mahkamah Konstitusi sudah melarang keras.

Simak kupas tuntas hukum jaminan fidusia terbaru 2026 agar kamu tidak jadi korban kebrutalan mata elang.

1. Apa Itu Jaminan Fidusia?

Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Intinya, kendaraan yang kamu kredit secara hukum milik kamu, hanya BPKB-nya dijaminkan ke leasing sebagai jaminan hutang. Selama cicilan belum lunas, leasing TIDAK berhak memiliki kendaraan, apalagi merampasnya di jalan.

Setiap perjanjian fidusia WAJIB didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan memiliki Sertifikat Fidusia. Jika tidak didaftarkan? Maka leasing tidak punya hak eksekusi sama sekali.

2. Penarikan Paksa di Jalan Itu Dilarang! Ini 

Putusan Kuncinya

Dulu leasing berlindung di Pasal 15 UU Fidusia yang berbunyi sertifikat fidusia punya kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

Kini aturan itu sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi:

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan:

1.  Eksekusi tidak boleh sepihak. Harus ada kesepakatan bahwa debitur WANPRESTASI dan debitur SUKARELA menyerahkan kendaraan.

2.  Jika debitur keberatan dan tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka eksekusi HARUS melalui Pengadilan Negeri, tidak boleh oleh debt collector di jalan.

3.  Penarikan paksa oleh debt collector adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 dan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penagihan harus santun, tidak boleh menggunakan ancaman dan kekerasan.

3. Ditarik Paksa Bisa Dilaporkan Pidana Perampasan, Bukan Sekadar Perdata!

Jika motormu dirampas di jalan dengan paksaan, itu bukan lagi urusan hutang-piutang, tapi sudah masuk TINDAK PIDANA. Kamu bisa laporkan debt collector dan oknum leasing dengan pasal berlapis:

A. Pasal 368 KUHP tentang Perampasan / Pemerasan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain menyerahkan barang. Ancaman pidana 9 tahun penjara.

B. Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan:

Jika kendaraan diambil dengan kekerasan di jalan. Ancaman pidana 12 tahun penjara.

C. Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan:

Jika kamu dipaksa, diancam, dihadang hingga ketakutan di jalan.

D. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan:

Jika kendaraan atau kunci dirusak saat penarikan.

4. Cara Melawan & Melapor Jika Kendaraan Ditarik Paksa di Jalan

LAKUKAN INI SAAT DIHADANG:

1. JANGAN SERAHKAN KENDARAAN. Tetap di atas motor, kunci stang. 

2. Rekam Video. Tanyakan: Nama, dari leasing apa, mana surat tugas, sertifikat fidusia, dan surat kuasa eksekusi. Debt collector wajib punya ini. Jika tidak ada, itu bodong. 

3. Teriak & Minta Tolong Warga. Jangan dibawa ke tempat sepi. 

4. Hubungi Polisi 110. Laporkan percobaan perampasan di jalan. 

5. Jangan Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima secara paksa. 

SETELAH KEJADIAN, LAPORKAN RESMI:

1. Datang ke Polres/Polsek terdekat, buat Laporan Polisi (LP) dengan Pasal 368/365 KUHP. 

2. Laporkan Leasing ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) via call center 157 atau email konsumen@ojk.go.id. 

3. Laporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 

4. Ajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan jika kendaraan sudah terlanjur ditarik.  

5. Syarat Sah Eksekusi Jaminan Fidusia yang Legal

Penarikan yang sah HANYA boleh jika:

• Ada Sertifikat Fidusia yang terdaftar 

• Ada Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) terlebih dahulu 

• Ada kesepakatan wanprestasi dengan debitur 

• Debitur menyerahkan secara sukarela, ATAU melalui putusan Pengadilan Negeri 

• Didampingi Polisi, bukan preman 

• Debt Collector bersertifikasi dan punya ID Card dari Asosiasi 

Tanpa itu semua? Itu adalah PERAMPASAN.

PENUTUP:

Jangan takut dengan gertakan debt collector. Telat bayar adalah wanprestasi perdata, penyelesaiannya di pengadilan, bukan dengan kekerasan di jalan. Negara menjamin keamananmu. Jika kamu dirampas, kamu adalah korban pidana, bukan pelaku. Segera lapor!

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER 6 POIN: 

1. Informasi Hukum Umum: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum spesifik untuk kasus per kasus. 

2. Bukan Pengganti Konsultan Hukum: Penulis bukan pengganti pengacara. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan Advokat/Pengacara atau LBH terdekat. 

3. Peraturan Dinamis: Peraturan perundang-undangan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan MK dan POJK yang dikutip adalah yang berlaku saat artikel ini ditulis. 

4. Tidak Ada Hubungan Hukum: Membaca artikel ini tidak menciptakan hubungan klien-pengacara antara pembaca dan penulis. 

5. Tanggung Jawab Pembaca: Segala tindakan hukum yang diambil berdasarkan artikel ini menjadi tanggung jawab penuh pembaca. 

6. Sumber Resmi: Selalu cek kebenaran aturan di situs resmi Mahkamah Konstitusi (mkri.id), OJK (ojk.go.id), dan Polri.