Eksekusi Putusan PTUN Tidak Dilaksanakan Pejabat? Ini Sanksi Berat Dwangsom, Denda & Pidana

Ironi Kemenangan di Atas Kertas

Ditulis Oleh R Deddy Darmawan, S.H.

Banyak masyarakat yang sudah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun putusannya tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat. Kondisi ini dikenal dengan istilah non-executable judgement. Padahal, Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bersifat final dan mengikat.

Ilustrasi petugas pengadilan menyerahkan dokumen eksekusi putusan PTUN di ruang sidang dengan lambang Garuda

Lantas, apakah pejabat kebal hukum? Jawabannya TIDAK. Negara telah menyediakan mekanisme eksekusi yang sangat tegas.

Dasar Hukum Eksekusi Putusan PTUN

Eksekusi Putusan PTUN diatur secara rigid dalam beberapa regulasi:

1. UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN - Pasal 116

2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Pasal 80-81 3. PERMA No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Eksekusi Putusan PTUN Tahapan Eksekusi Putusan PTUN (Prosedur Resmi)

Jika pejabat (Tergugat) tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam 10 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat bisa melakukan langkah hukum ini:

1. Permohonan Eksekusi ke Ketua PTUN

Penggugat mengajukan permohonan tertulis agar Ketua Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan.

2. Penetapan & Teguran Resmi (Aanmaning)

Ketua PTUN akan memanggil dan memerintahkan secara tertulis kepada pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan.

3. Upaya Paksa Berupa Uang Paksa (Dwangsom) dan Sanksi Administratif

Inilah sanksi utamanya. Jika dalam 21 hari kerja setelah pengawasan eksekusi tidak ada itikad baik, maka:

• Uang Paksa (Dwangsom): Hakim dapat menetapkan denda harian yang dibebankan kepada pejabat pribadi, bukan APBN/APBD. Besarnya bervariasi mulai Rp. 100.000 - jutaan per hari hingga putusan dilaksanakan.

• Sanksi Administratif: Berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dengan tidak hormat oleh atasannya.

4. Pengumuman di Media Massa Cetak

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan akan diumumkan di media massa cetak lokal/nasional oleh Panitera Pengadilan sebagai bentuk sanksi moral dan publik.

5. Laporan kepada Presiden dan DPR

Jika semua upaya di atas gagal, Ketua Pengadilan akan mengajukan laporan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan, serta kepada DPR untuk fungsi pengawasan.

6. Sanksi Pidana Pasal 216 KUHP

Sebagai ultimum remedium, pejabat yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pejabat yang berwenang (Ketua PTUN) dapat dipidana karena tidak melaksanakan perintah jabatan sesuai Pasal 216 KUHP dengan ancaman pidana penjara.

Apa Bedanya Eksekusi PTUN Lama dan Setelah UU 30/2014?

Sebelum UU Administrasi Pemerintahan, eksekusi PTUN sangat lemah. Setelah UU No. 30 Tahun 2014, eksekusi menjadi lebih kuat dengan konsep Eksekusi Hirarkis, dimana atasan pejabat yang tidak patuh WAJIB memberikan sanksi kepada bawahannya. Jika atasan tidak memberikan sanksi, maka atasan tersebut yang akan dikenai sanksi.

Tips Agar Putusan PTUN Anda Dieksekusi

1. Pastikan putusan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

2. Simpan bukti surat permohonan eksekusi 3. Aktif berkoordinasi dengan Panitera Pengawas Eksekusi di PTUN setempat 4. Gunakan jasa Advokat TUN untuk mengajukan dwangsom Kesimpulan

Putusan PTUN bukan sekadar rekomendasi, melainkan perintah hukum yang wajib ditaati. Pejabat yang mengabaikan putusan PTUN dapat dikenai

4 lapis sanksi: Dwangsom, Sanksi Administratif Berat, Sanksi Sosial (Media), dan Sanksi Pidana. Jangan takut, hukum melindungi warga negara yang menang di PTUN

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM:

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia per Oktober 2026. Isi artikel bukan merupakan nasihat hukum (legal advice) formal. Untuk kasus spesifik dan pendampingan eksekusi putusan PTUN, sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Advokat / Konsultan Hukum Tata Usaha Negara yang berlisensi. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang diambil berdasarkan artikel ini tanpa konsultasi profesional.

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...

Cari Blog Ini