Dituduh Menipu atau komen penipu di FB/IG, Apakah Bisa Dipidana?

Penulis Kontributor : R Deddy Darmawan, S.H

Pendahuluan: Kenapa Tuduhan "Penipu" di Facebook dan Instagram Marak?

Suara Keadilan News : Facebook dan Instagram bukan hanya media sosial, tapi sudah menjadi marketplace terbesar di Indonesia. Dari live shopping, Instagram Story jualan, hingga Facebook Marketplace, transaksi triliunan rupiah terjadi setiap hari tanpa toko fisik.

Masalah muncul ketika ekspektasi pembeli tidak sesuai. Barang telat 2 hari, ukuran tidak pas, warna sedikit berbeda, langsung muncul komentar: "PENIPU!!!", "JANGAN BELI DI SINI, PENIPU!", lengkap dengan screenshot profil penjual dan disebar ke grup-grup.

Di sisi lain, memang banyak penipuan murni: transfer Rp500 ribu, barang tidak pernah dikirim, akun langsung hilang.

Lantas, pertanyaannya: Jika Anda dituduh menipu di Facebook / Instagram, apakah Anda bisa dipidana? Dan jika Anda menuduh orang lain menipu tanpa bukti kuat, apakah Anda yang justru bisa dipidana? Jawabannya ada di UU ITE Terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ini mengubah total paradigma UU ITE lama yang dikenal karet. Sekarang batasannya jauh lebih jelas.

BAB 1: Dasar Hukum Penipuan Online - Bukan Lagi Pasal Karet

Banyak orang masih mengutip Pasal 28 ayat (1) UU ITE lama. Padahal, setelah 2 Januari 2024, yang berlaku adalah versi baru.

Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024:

> Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancamannya diatur dalam Pasal 45A ayat (1):

> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perhatikan perubahan frasanya. Di UU lama, frasanya "menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen". Di UU baru, ditambahkan kata "materiel" dan dipertegas dalam Transaksi Elektronik. Ini sengaja dibuat untuk mencegah kriminalisasi terhadap ulasan jujur atau wanprestasi biasa.

BAB 2: 4 Unsur Kumulatif Agar Bisa Dipidana Penipuan di Facebook / Instagram

Tidak semua penjual yang komplain bisa langsung dipolisikan. Penyidik Siber Polda dan Jaksa wajib membuktikan 4 unsur ini secara kumulatif, hilang satu saja, maka bukan pidana ITE.

Unsur 1: Dengan Sengaja (Opzet)

Harus ada niat jahat sejak awal. Contoh: Anda memang tidak punya barang, tapi Anda posting foto barang curian dari Google, lalu minta transfer. Itu sengaja.

Jika Anda memang punya barang, sudah packing, sudah kirim resi J&T / JNE, tapi paket hilang di kurir, itu BUKAN sengaja. Itu risiko bisnis.

Unsur 2: Pemberitahuan Bohong atau Informasi Menyesatkan

Bohong berarti sama sekali tidak benar. Misalnya: bilang "iPhone 15 Pro Max Original" padahal yang dikirim HDC.

Menyesatkan berarti informasinya setengah benar tapi dibelokkan. Misalnya: posting "Stok Ready Surabaya" padahal barang masih di luar negeri dan butuh 14 hari pre-order tanpa diinformasikan di awal.

Unsur 3: Mengakibatkan Kerugian Materiel Bagi Konsumen

Ini kunci dari UU ITE 2024. Kerugian harus bisa dihitung dengan uang. Ada bukti transfer Rp750.000, barang tidak datang, uang tidak kembali. Itu materiel.

Jika kerugiannya hanya "kecewa", "bad mood", "malu karena baju tidak pas" itu bukan kerugian materiel dalam konteks Pasal 28 ayat (1). Itu masuk ranah perdata.

Unsur 4: Dalam Transaksi Elektronik

Transaksi harus terjadi melalui sistem elektronik. Jual beli via DM Instagram, via Facebook Messenger, via WhatsApp yang link-nya dari Instagram, semua termasuk. Jika transaksinya offline ketemu di pasar, maka bukan UU ITE, tapi KUHP biasa.

Jika keempat unsur ini terpenuhi, barulah penyidik bisa menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Terbaru 2024.

BAB 3: Bedakan Wanprestasi dan Penipuan - Ini Yang Menyelamatkan Banyak Seller

Ini kesalahan terbesar netizen. 70% kasus "dituduh penipu" yang masuk ke Ditressiber Polda ternyata bukan penipuan, melainkan wanprestasi.

Wanprestasi (Ingkar Janji) - Ranah Perdata:

- Barang telat karena kurir

- Ukuran kebesaran/kekecilan karena salah lihat size chart

- Warna beda sedikit karena efek cahaya kamera

- Barang cacat produksi 1 dari 100 pcs

Solusinya: Retur, refund, ganti barang, mediasi. Bukan pidana.

Penipuan (Bedrog) - Ranah Pidana:

- Tidak ada niat mengirim barang sejak awal

- Menggunakan identitas palsu, foto KTP palsu

- Setelah transfer, langsung blokir semua kontak

- Pola berulang, korban banyak dengan modus sama

Mahkamah Agung melalui yurisprudensi sudah menegaskan: Jika masih ada itikad baik menyelesaikan (misalnya mau refund, masih balas chat), maka itu bukan penipuan.

BAB 4: Justru Penuduh Bisa Dipidana Balik? Ini Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024

Inilah yang paling banyak tidak diketahui. UU ITE 2024 tidak hanya melindungi pembeli, tapi juga melindungi penjual jujur dari fitnah digital.

Jerat 1: Pasal 27A UU ITE Terbaru 2024 - Pencemaran Nama Baik

Bunyi Pasal 27A:

> Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dalam bentuk Informasi Elektronik.

Jika Anda menulis di kolom komentar publik, di feed, di story Instagram dengan tagar, "Toko @xxx PENIPU, JANGAN BELI", padahal Anda belum pernah beli, atau Anda beli tapi masalahnya hanya keterlambatan kurir, dan Anda tidak punya putusan pengadilan yang menyatakan dia penipu, maka Anda menyerang kehormatan orang lain.

Ancaman Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4): Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.

Yang paling penting: Pasal 27A ini sekarang adalah Delik Aduan Absolut. Artinya, hanya orang yang namanya dicemarkan yang bisa melapor. Tidak bisa dilaporkan oleh teman, LSM, atau netizen yang ikut geram. Polisi juga wajib menawarkan Restorative Justice / mediasi terlebih dahulu.

Jerat 2: Pasal 28 ayat (3) UU ITE Terbaru 2024 - Berita Bohong yang Menimbulkan Kerusuhan

Bunyi Pasal 28 ayat (3):

> Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Contoh: Anda memposting di grup Facebook Info Warga Surabaya dengan 200 ribu anggota: "AWAS PENIPU ONLINE, AKUN INI MALING UANG PELANGGAN, VIRALKAN!!!" Padahal faktanya hanya Anda yang komplain telat 1 hari, dan akibat postingan itu, toko tersebut digeruduk, di-review bintang 1 oleh 500 orang, dan rugi puluhan juta.

Kerusuhan di sini tidak harus kerusuhan fisik. Keributan, kegaduhan, keonaran di ruang digital yang membuat masyarakat resah juga termasuk.

Ancaman Pasal 28 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3): Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

BAB 5: Bagaimana Jika Sudah Terlanjur Menuduh dan Dituduh? Langkah Hukum Praktis

Jika Anda Seller yang Dituduh Menipu:

1.  Jangan Panik dan Jangan Balas dengan Emosi. Jangan balik memaki "Dasar pembeli tolol". Itu justru membuat Anda bisa kena Pasal 27A juga.

2. Kumpulkan Bukti Digital Secara Forensik. Simpan resi pengiriman asli, screenshot chat lengkap dari awal (bukan potongan), bukti transfer balik jika ada refund, dan bukti bahwa akun Anda masih aktif tidak kabur.

3.  Lakukan Somasi Digital Tertulis. Kirim DM dan email resmi: "Mohon Anda menghapus postingan yang menuduh kami penipu dalam 2x24 jam karena tidak sesuai fakta. Kami telah mengirim barang dengan resi XXX. Jika tidak dihapus, kami akan menempuh jalur hukum Pasal 27A UU ITE 2024."

4. Mediasi Melalui RT/RW Digital. Manfaatkan fitur mediasi di platform atau ajak ke Balai Mediasi atau ke Ditressiber untuk mediasi.

5. Baru Lapor Polisi. Jika somasi tidak diindahkan, lapor ke SPKT Polda dengan barang bukti lengkap.

Jika Anda Pembeli yang Merasa Ditipu:

1.  Bukti Adalah Raja. Jangan hanya modal "katanya". Simpan Link URL akun Facebook/ Instagram pelaku (bukan hanya screenshot nama), bukti transfer (harus ada nama penerima), seluruh chat, dan foto profil pelaku.

2.  Lapor Berlapis. Jangan hanya lapor di Instagram. Lakukan 3 langkah: (a) Report akun di Facebook/Instagram, (b) Lapor ke aduankonten.id Kominfo dan cekrekening.id, (c) Lapor ke Polisi dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE 2024 jo Pasal 492 KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023 tentang Penipuan).

3. Hitung Kerugian Materiel. Sebutkan nominal pasti. "Saya rugi Rp1.250.000, sudah transfer tanggal 20 Oktober 2026 ke rekening BCA atas nama XXX."

4.  Jangan Main Hakim Sendiri. Jangan sebar data pribadi pelaku (doxing) seperti NIK, alamat rumah lengkap, foto KTP. Anda bisa kena Pasal 65 UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dengan ancaman 5 tahun.

BAB 6: Studi Kasus Nyata yang Sering Terjadi di Surabaya dan Kota Besar Lain

Kasus A: Mbak R, seller baju di Instagram Surabaya. Seorang pembeli pesan dress ukuran M, dikirim M, tapi pembeli merasa kekecilan dan langsung komen di 10 postingan terbaru: "PENIPU, UKURAN TIDAK SESUAI". Mbak R masih mau ganti ukuran L, tapi pembeli menolak dan viralkan. Dalam kasus ini, Mbak R TIDAK bisa dipidana Pasal 28 ayat (1) karena tidak ada pemberitahuan bohong dan ada itikad baik. Justru pembeli berpotensi kena Pasal 27A.

Kasus B: Akun Facebook Marketplace menjual iPhone 13 Pro hanya Rp5 juta, minta DP Rp2 juta, setelah DP, akun hilang. Ini murni penipuan, memenuhi 4 unsur Pasal 28 ayat (1) dan juga Pasal 492 KUHP Baru. Korban bisa lapor pidana.

BAB 7: Tips Agar Seller Terhindar dari Tuduhan Penipu di Era UU ITE 2024

1.  Selalu buat Highlight "TESTIMONI & RESI" di Instagram.

2.  Cantumkan klausul jelas di bio: "Warna asli bisa beda 10% karena cahaya, harap maklum".

3. Gunakan Rekening Bersama / Marketplace untuk transaksi di atas Rp500 ribu.

4. Jangan pernah hapus chat pembeli, bahkan yang komplain.

5.  Jika telat kirim, proaktif info, jangan ghosting. Ghosting adalah pemicu utama orang menuduh penipu.

 Kesimpulan Akhir 

UU ITE Terbaru 2024 (UU No.1 Tahun 2024) sudah jauh lebih adil. Negara ingin melindungi dua pihak sekaligus.

Bagi pembeli: Anda dilindungi Pasal 28 ayat (1) jika benar-benar ditipu dengan kerugian uang nyata.

Bagi penjual jujur: Anda dilindungi Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3) dari fitnah dan berita bohong yang merusak nama baik usaha Anda.

Ingat, jempol Anda harimau Anda. Menulis "PENIPU" hanya butuh 1 detik, tapi menghapus jejak digitalnya dan mempertanggungjawabkannya di depan hukum bisa butuh 1 tahun.

Sebelum menuduh, buktikan. Sebelum melapor, mediasi.

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum dan pendampingan hukum lebih lanjut mengenai kasus ini, silakan hubungi kami melalui menu [Konsultasi Hukum] yang terdapat pada dasbor halaman depan website kami. Pada Link https://suara-keadilan-news.blogspot.com/p/konsultasi-hukum.html?

DISCLAIMER HUKUM PROFESIONAL

Artikel ini merupakan edukasi hukum umum (general legal information) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia per Oktober 2026, yaitu UU No.1 Tahun 2024, UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016, dan UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum khusus (specific legal advice), bukan hubungan klien-advokat, dan tidak menggantikan konsultasi langsung dengan Advokat, Konsultan Hukum, atau Penyidik yang berwenang. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum, kerugian, atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini tanpa didampingi profesional hukum bersertifikat. Untuk kasus konkret, segera hubungi LBH terdekat atau Advokat di kota Anda.