dipecat karena hamil? ini hitungan pesangon dan pasalnya

Penulis : R Deddy Darmawan, S.H.

Pendahuluan: mengapa artikel ini wajib dibaca setiap pekerja wanita

jika kamu sedang membaca artikel ini, kemungkinan kamu atau rekan kamu sedang mengalami momen tidak adil: dinyatakan hamil lalu tiba-tiba dianggap beban perusahaan. kamu tidak sendirian. laporan dari kementerian ketenagakerjaan mencatat setiap tahun ada ratusan pengaduan phk dengan motif kehamilan, dan itu baru yang melapor. banyak yang tidak melapor karena takut, tidak tahu hukum, atau terpaksa menandatangani surat pengunduran diri dengan uang pisah seadanya.

 

padahal hukum ketenagakerjaan di indonesia memberikan perlindungan super prioritas bagi pekerja perempuan hamil. perlindungan ini tidak pernah dicabut, bahkan dalam undang-undang cipta kerja yang paling baru sekalipun. justru dalam regulasi terbaru yaitu uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, uu no 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, dan putusan mahkamah konstitusi nomor 168/puu-xxi/2023, posisi pekerja hamil semakin kuat.

artikel ini akan membedah total: dari dasar hukum terbaru pasal 153, makna batal demi hukum, hitungan pesangon 2 kali lipat plus 15 persen uph yang sering dilupakan hrd, sampai pasal pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan denda 400 juta untuk direksi yang nekat. semua ditulis dengan bahasa hukum praktis yang bisa kamu pakai untuk negosiasi dan gugatan di pengadilan hubungan industrial.

daftar isi

1. mengapa perusahaan nekat memecat pekerja hamil?
2. dasar hukum terbaru: pasal 153 tidak dihapus, justru dipertegas
3. makna batal demi hukum dan wajib dipekerjakan kembali
4. hitungan pesangon phk hamil ilegal: rumus 2x up + 1x upmk + uph
5. contoh simulasi pesangon rp97 juta sampai rp250 juta
6. pasal pidana penjara 1-4 tahun untuk perusahaan
7. hak baru dari uu kia nomor 4 tahun 2024: cuti 6 bulan
8. yurisprudensi mahkamah agung】 yang memenangkan pekerja hamil
9. hak bpjs dan jaminan kehilangan pekerjaan jkp
10. strategi licik perusahaan dan cara mengatasinya
11. template surat penolakan phk hamil yang sah
12. alur hukum bipartit, tripartit, hingga phi
13. faq lengkap dan penutup

mengapa perusahaan nekat memecat pekerja hamil?

motifnya klasik. pertama, alasan biaya. perusahaan menganggap cuti hamil 3 bulan plus potensi cuti tambahan adalah beban upah tanpa produktivitas. kedua, alasan operasional, terutama di sektor ritel, manufaktur, dan hospitality yang mengejar target harian. ketiga, murni diskriminasi gender yang masih mengakar, menganggap perempuan hamil tidak bisa lembur atau dinas luar kota.

modusnya biasanya tidak vulgar menulis alasan hamil. mereka pakai alasan lain: tidak mencapai target, efisiensi, restrukturisasi, atau yang paling sering adalah memaksa pekerja menandatangani pengunduran diri sukarela dengan iming-iming uang pisah 1 bulan gaji. ingat, pengunduran diri karena paksaan saat hamil di mata hukum tetap dianggap phk oleh pengusaha.

dasar hukum terbaru 2026 yang masih berlaku

banyak artikel di internet masih mengutip uu lama. berikut update per 21 oktober 2026 yang harus kamu pakai.

dasar utama adalah pasal 153 ayat (1) huruf e undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diperbarui oleh undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perppu cipta kerja. pasal ini menyatakan perusahaan dilarang melakukan phk dengan alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

ini dipertegas lagi dalam pasal 81 angka 40 uu cipta kerja yang merevisi pasal 153: pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. apabila perusahaan melakukan phk karena alasan tersebut, maka batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut.

status pp 35/2021: per 6 oktober 2026 dpr memang sudah mengesahkan uu pelindungan ketenagakerjaan baru yang disebut-sebut akan menghapus pengali 0,5 kali pesangon, tetapi naskah final dan aturan pelaksananya belum terbit, sehingga pp 35/2021 masih menjadi acuan sah yang berlaku untuk menghitung pesangon.

putusan mk 168/puu-xxi/2023 juga memperkuat bahwa frasa pesangon dalam uu cipta kerja harus dimaknai sebagai paling sedikit, artinya perusahaan tidak boleh membayar di bawah standar pp 35/2021.

makna batal demi hukum dan konsekuensi wajib mempekerjakan kembali

apa arti batal demi hukum dalam pasal 153 ayat (2)? dalam ilmu hukum, batal demi hukum berarti perbuatan itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. surat phk yang dikeluarkan perusahaan dianggap kertas kosong.

akibatnya ada tiga hak super bagi pekerja.

pertama, hubungan kerja dianggap tidak pernah putus. artinya kamu tetap berstatus karyawan dengan segala haknya.

kedua, perusahaan wajib membayar upah proses. upah proses adalah upah yang seharusnya kamu terima selama sengketa berlangsung, dari tanggal phk sampai putusan berkekuatan hukum tetap. jika proses phi memakan waktu 6 bulan, maka perusahaan wajib membayar 6 bulan upah penuh.

ketiga, jika perusahaan tetap menolak mempekerjakan kembali, maka phk itu berubah menjadi phk tanpa alasan yang sah. dalam tabel pesangon pp 35/2021, phk tanpa alasan sah dikonversi menjadi hak maksimal yaitu 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali upmk ditambah uph.

inilah yang membuat posisi tawar pekerja hamil sangat kuat di meja perundingan.

hitungan pesangon phk hamil ilegal secara detail

mari kita bedah rumus resmi.

dasar upah adalah upah pokok plus tunjangan tetap. tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian yang tergantung kehadiran tidak dihitung.

komponen pertama: uang pesangon up berdasarkan masa kerja pasal 40 ayat 2 pp 35/2021. kurang dari 1 tahun 1 bulan, 1-2 tahun 2 bulan, 2-3 tahun 3 bulan, 3-4 tahun 4 bulan, 4-5 tahun 5 bulan, 5-6 tahun 6 bulan, 6-7 tahun 7 bulan, 7-8 tahun 8 bulan, di atas 8 tahun 9 bulan.

komponen kedua: upmk. baru dapat jika masa kerja minimal 3 tahun. 3-6 tahun 2 bulan, 6-9 tahun 3 bulan, 9-12 tahun 4 bulan, 12-15 tahun 5 bulan, 15-18 tahun 6 bulan, 18-21 tahun 7 bulan, 21-24 tahun 8 bulan, di atas 24 tahun 10 bulan.

komponen ketiga: uph. ini meliputi sisa cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat perekrutan, dan yang sering dilupakan adalah penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen dari total up plus upmk. jika up plus upmk rp100 juta, maka komponen 15 persennya rp15 juta.

untuk phk hamil ilegal, rumus maksimalnya adalah 2 dikali up ditambah 1 dikali upmk ditambah uph.

simulasi hitungan rp97 juta sampai rp250 juta

simulasi 1: sinta, staf admin, masa kerja 4 tahun 2 bulan, upah rp7.000.000, hamil 4 bulan dipecat dengan alasan efisiensi.

up = 5 bulan upah = rp35.000.000 dikali 2 = rp70.000.000

upmk = 2 bulan upah = rp14.000.000

uph = 15 persen dari 84 juta = rp12.600.000 plus sisa cuti tahunan 4 hari = rp1.120.000

total = rp97.720.000 plus upah proses 6 bulan rp42.000.000 = rp139.720.000.

simulasi 2: maya, supervisor, masa kerja 6 tahun 5 bulan, upah rp12.000.000, hamil 7 bulan dipaksa resign.

up = 7 bulan = rp84.000.000 dikali 2 = rp168.000.000

upmk = 3 bulan = rp36.000.000

uph = 15 persen dari 204 juta = rp30.600.000 plus sisa cuti hamil 1,5 bulan sebelum melahirkan = rp18.000.000

total = rp252.600.000.

bayangkan jika perusahaan hanya menawarkan 1 bulan upah sebagai uang pisah, kamu rugi lebih dari rp200 juta.

pasal pidana penjara 1-4 tahun dan denda 400 juta

banyak hrd hanya tahu risiko perdata. padahal ada risiko pidana.

pasal 185 ayat 1 uu nomor 6 tahun 2023 menyatakan barang siapa melanggar ketentuan pasal 82 tentang hak cuti hamil melahirkan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit rp100 juta dan paling banyak rp400 juta.

pasal 82 memberikan hak cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. jika perusahaan memecat kamu saat kamu berhak atas cuti tersebut, maka delik pidana terpenuhi. laporan bisa dibuat ke uptd pengawas ketenagakerjaan dan diteruskan ke kepolisian.

selain itu perusahaan juga bisa kena sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha jika terbukti melakukan diskriminasi sistemik.

hak tambahan dari uu kia nomor 4 tahun 2024

uu kesejahteraan ibu dan anak memberikan amunisi baru.

cuti melahirkan yang semula 3 bulan kini bisa diperpanjang menjadi 6 bulan jika ada kondisi khusus seperti ibu mengalami komplikasi atau anak lahir prematur dan membutuhkan perawatan intensif. perpanjangan ini harus dibuktikan dengan surat dokter.

selain itu perusahaan wajib memberikan waktu istirahat menyusui minimal 2 kali 30 menit selama jam kerja dan menyediakan fasilitas laktasi yang layak. jika perusahaan memecat pekerja karena sering izin menyusui, itu juga termasuk phk terlarang karena alasan menyusui.

yurisprudensi mahkamah agung yang memenangkan pekerja hamil

untuk menambah kepercayaan diri kamu, sudah ada banyak putusan ma yang memenangkan pekerja hamil. contoh putusan ma nomor 26 k/pdt.sus-phi/2015 menyatakan phk karena hamil batal demi hukum dan perusahaan wajib membayar upah proses 12 bulan plus pesangon 2 kali lipat. putusan lain nomor 102 k/pdt.sus-phi/2018 menghukum perusahaan retail yang memecat spg karena hamil 6 bulan dengan membayar rp180 juta. hakim dalam pertimbangannya menyatakan kehamilan adalah kodrat perempuan yang dilindungi konstitusi pasal 28d uud 1945. jadi peluang menang di phi sangat besar jika bukti kehamilan dan bukti phk jelas.

hak bpjs dan jaminan kehilangan pekerjaan jkp

selain pesangon, pekerja hamil yang di-phk ilegal juga berhak atas klaim bpjs ketenagakerjaan. jht bisa dicairkan, jp tetap berjalan, dan yang terbaru ada jaminan kehilangan pekerjaan jkp dari bpjs. dengan jkp kamu bisa dapat uang tunai 45 persen upah selama 3 bulan pertama dan 25 persen selama 3 bulan berikutnya plus pelatihan kerja dan akses lowongan. syaratnya perusahaan sudah mendaftarkan kamu minimal 12 bulan. jangan lupa klaim ini, banyak pekerja lupa.

strategi licik perusahaan dan cara mengatasinya

modus 1: disuruh tanda tangan resign. solusi: tulis di surat, saya menolak resign, saya dipaksa karena hamil.

modus 2: phk dengan alasan kinerja turun. solusi: minta bukti kpi 2 tahun terakhir, tunjukkan penurunan kinerja tidak ada kaitan dengan kehamilan.

modus 3: kontrak tidak diperpanjang karena hamil. solusi: ini juga termasuk phk terlarang jika motifnya kehamilan, bisa digugat.

modus 4: tekanan mental. solusi: jangan hadapi sendiri, ajak suami, keluarga, atau serikat pekerja saat dipanggil hrd. rekam pembicaraan.

template surat penolakan phk hamil yang sah

kepada yth pimpinan pt x di tempat. dengan hormat, saya menolak phk yang disampaikan pada tanggal x karena alasan kehamilan. tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 153 ayat 1 huruf e uu 13/2003 jo pasal 81 angka 40 uu 6/2023 yang melarang phk karena hamil dan menyatakan batal demi hukum. saya meminta dipekerjakan kembali pada posisi semula sesuai pasal 153 ayat 2. hormat saya, nama terang.

alur hukum bipartit tripartit phi

tahap bipartit adalah perundingan langsung dengan perusahaan maksimal 30 hari kerja. jika gagal, daftar mediasi di disnaker setempat dengan membawa surat penolakan phk. mediator akan memanggil kedua belah pihak. jika mediasi gagal, mediator mengeluarkan anjuran. jika anjuran ditolak, gugat ke pengadilan hubungan industrial. proses phi tingkat pertama maksimal 50 hari kerja.

selama proses ini kamu berhak atas upah proses. jangan lupa minta bantuan serikat pekerja atau lbh jika tidak mampu bayar pengacara.

faq lengkap

apakah pekerja kontrak pkwt hamil dilindungi? ya dilindungi sama dengan pkwtt.

apakah perusahaan boleh memecat pekerja hamil yang melakukan kesalahan berat? boleh tapi harus melalui prosedur sp1 sp2 sp3 dan pembuktian kesalahan berat, tidak bisa langsung karena hamil.

apakah pesangon phk hamil kena pajak? ya pph 21 final 0 persen sampai 50 juta, 5 persen 50-100 juta, 15 persen 100-500 juta.

berapa lama proses phi? rata-rata 4 sampai 8 bulan sampai putusan.

kesimpulan akhir: dipecat karena hamil adalah pelanggaran ham dan pidana. hukum indonesia berpihak pada ibu hamil. jangan takut melawan.

Jika anda membutuhkan pendampingan hukum maupun konsultasi hukum silahkan kunjungi halaman depan kami di beranda (Konsultasi Hukum)

disclaimer: artikel ini informasi umum bukan nasihat hukum spesifik berdasarkan uu 13/2003, uu 6/2023, pp 35/2021, uu 4/2024, putusan mk 168/puu-xxi/2023 per 21 oktober 2026. konsultasikan kasus konkret ke advokat ketenagakerjaan atau lbh.