[ Tanpa Pungli ] Prosedur Pencabutan Laporan Polisi dan Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol No.8 Tahun 2021

Prosedur Pencabutan Laporan Polisi dan Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol No.8 Tahun 2021

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office

Pendahuluan

Dalam praktik hukum pidana, banyak masyarakat beranggapan bahwa Laporan Polisi (LP) yang telah dibuat tidak dapat dicabut. Faktanya, mekanisme pencabutan dan penghentian penyidikan telah diatur secara tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepala Kepolisian No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Klasifikasi Perkara: Delik Aduan dan Delik Biasa

Penerimaan permohonan pencabutan sangat tergantung pada jenis delik:

A. Delik Aduan: Berdasarkan Pasal 75 KUHP, perkara delik aduan seperti pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perzinahan, dan KDRT ringan dapat dihentikan apabila pengaduan dicabut. Untuk perkara KDRT, Pasal 75 memberikan batas waktu pencabutan 3 bulan sejak pengaduan diajukan.

B. Delik Biasa: Untuk tindak pidana seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan, dan pengeroyokan, pencabutan laporan tidak secara otomatis menghentikan perkara. Penyelesaiannya harus melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

2. Syarat Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol 8/2021

Berdasarkan Pasal 5 Perpol No.8 Tahun 2021, penyidik dapat menerapkan keadilan restoratif apabila memenuhi:

Syarat Materiil (Pasal 5 ayat 1):

1.  Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat;

2.  Tidak berdampak konflik sosial;

3.  Tidak termasuk tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, tindak pidana terhadap nyawa, dan kejahatan seksual terhadap anak;

4.  Pelaku bukan residivis berdasarkan putusan pengadilan;

5.  Adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan korban mencabut laporan secara sukarela.

Syarat Formil (Pasal 5 ayat 6):

1.  Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;

2.  Surat pernyataan pencabutan keterangan dan tidak keberatan dari korban;

3.  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan.

3. Prosedur Pengajuan Pencabutan Laporan

Langkah 1: Kesepakatan Perdamaian

Mediasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan dapat difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau tokoh masyarakat, sesuai Pasal 6 Perpol 8/2021.

Langkah 2: Penyusunan Dokumen

a. Surat Perdamaian bermaterai yang memuat kronologi dan kesepakatan ganti rugi.

b. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang ditujukan kepada Kapolsek/Kapolres dengan mencantumkan Nomor LP.

Langkah 3: Pengajuan ke SPKT

Pemohon datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan membawa KTP, bukti LP, dan dua surat tersebut untuk diserahkan kepada penyidik yang menangani.

Langkah 4: BAP Tambahan

Penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak.

Langkah 5: Penghentian Penyidikan

Apabila disetujui oleh atasan penyidik, perkara dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi keadilan restoratif sebagaimana Pasal 13 Perpol 8/2021.

4. Biaya Penanganan Perkara

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 21 Perpol No.8 Tahun 2021 jo Pasal 22 Perkap No.6 Tahun 2019, proses penanganan perkara melalui keadilan restoratif merupakan bagian dari pelayanan publik Polri yang tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat menggunakan kanal pengaduan resmi Propam dan Ombudsman RI apabila menemukan ketidaksesuaian prosedur pelayanan.

Penutup

Tidak semua perkara dapat dihentikan melalui mekanisme ini. Perkara yang melibatkan korban anak di bawah umur dalam kejahatan seksual, residivis, atau adanya penolakan dari masyarakat tidak dapat diterapkan keadilan restoratif.

Profil Penulis: R. Deddy Darmawan, S.H. adalah Advokat di Sidoarjo, Pimpinan Pilar Keadilan Law Office, fokus pada pendampingan perkara pidana.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kajian edukasi hukum umum berdasarkan Perpol No.8 Tahun 2021 dan Perkap No.6 Tahun 2019 per Oktober 2026. Prosedur teknis dapat berbeda di masing-masing Polres/Polsek. Untuk kasus konkret, konsultasikan dengan penyidik atau advokat berlisensi.