Beda KUHP Lama dan KUHP Baru: Dari Hukuman Mati Sampai Hukum Adat

Indonesia resmi memasuki babak baru hukum pidana. Setelah 105 tahun menggunakan KUHP Lama peninggalan Belanda (Wetboek van Strafrecht 1918), kini berlaku KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023 yang mulai efektif 2 Januari 2026. Apa bedanya? Ini analisis dari Tim Pilar Keadilan Sidoarjo.

Penulis : R Deddy Darmawan,S.H.

1. Filosofi Pemidanaan: Dari Pembalasan ke Keadilan Korektif
KUHP Lama berorientasi pada pembalasan (retributive). KUHP Baru mengubah paradigma menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pasal 51-54 KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan maaf korban, pemulihan, dan masa depan pelaku. Penjara bukan lagi satu-satunya jalan.

2. Hukuman Mati: Tidak Lagi Hukuman Pokok

Ini perubahan paling disorot. Di KUHP Lama, hukuman mati adalah pidana pokok. Di KUHP Baru Pasal 98-102, hukuman mati menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun, hukuman bisa diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun. Ini memberikan ruang tobat dan koreksi, sesuai prinsip HAM.

3. Pengakuan Hukum Adat (Living Law) - Pasal 2

KUHP Lama hanya mengenal asas legalitas formal: tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. KUHP Baru membuat terobosan dengan mengakui Hukum yang Hidup di Masyarakat (Hukum Adat). Artinya, perbuatan yang dianggap pidana menurut adat setempat yang masih hidup bisa dipidana, meski tidak tertulis di KUHP, asal diatur dalam Perda. Ini pengakuan terhadap kearifan lokal Indonesia.

4. Pidana Alternatif yang Lebih Manusiawi

KUHP Baru tidak lagi melulu penjara. Ada 4 inovasi:

Pidana Pengawasan: Untuk ancaman di bawah 5 tahun, pelaku bisa dibina di luar penjara

Pidana Kerja Sosial: 8-240 jam untuk pidana di bawah 5 tahun, ganti penjara pendek

Pidana Denda Kategori: Denda dibagi 8 kategori dari Rp 1 juta hingga Rp 50 miliar, lebih adil

Restitusi dan Kompensasi: Korban lebih diperhatikan

5. Tindak Pidana Baru dan Penyesuaian

Beberapa pasal karet direformulasi dengan penjelasan ketat agar tidak multitafsir, seperti penghinaan presiden, makar, dan kohabitasi. KUHP Baru juga mengatur pidana korporasi, cybercrime, dan tindak pidana berat HAM secara lebih modern.

Kesimpulan :

KUHP Baru bukan untuk memperberat, tapi untuk membuat hukum lebih Indonesia, lebih manusiawi, dan lebih adil. Dari hukuman mati yang diberi kesempatan hidup, sampai hukum adat Sidoarjo yang kini diakui negara.

DISCLAIMER HUKUM

Disclaimer: Artikel ini merupakan edukasi hukum umum dan analisis akademik terhadap UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bukan merupakan nasihat hukum spesifik. Untuk konsultasi kasus pidana pribadi, silakan hubungi Kantor Pilar Keadilan Law Office Sidoarjo atau advokat terpercaya di wilayah Anda. Peraturan pelaksana dapat berubah sesuai Perda dan putusan hakim.