Apa Itu Upaya Administratif Dulu Sebelum ke PTUN? Wajib Tahu Biar Gugatan Tidak Ditolak

Banyak gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) ditolak hakim bukan karena salah substansi, tapi karena satu kesalahan fatal: tidak menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu. Padahal ini adalah syarat mutlak.

Penulis Artikel Oleh R Deddy Darmawan, S.H.

Lalu, apa itu Upaya Administratif dan bagaimana prosedurnya? Simak kupas tuntas berikut.

1. Dasar Hukum Upaya Administratif

Upaya Administratif diatur tegas dalam:

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75-78

• Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

• UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN

Pasal 75 UU 30/2014 menyebutkan: Warga Masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif.

2. Pengertian Upaya Administratif

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh warga yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan di lingkungan internal pemerintahan itu sendiri, sebelum membawa perkara ke PTUN.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki sendiri keputusannya (self-correction) sehingga sengketa bisa selesai tanpa pengadilan.

Upaya Administratif terdiri dari 2 jenis:

A. Keberatan (Bezwaar)

Diajukan kepada Badan/Pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri. Contoh: Anda tidak setuju dengan Surat Keputusan Kepala Dinas, maka Anda mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas tersebut.

Batas waktu: 21 hari kerja sejak KTUN diumumkan/diberitahu (Pasal 77 UU 30/2014). Pejabat wajib memutuskan dalam 10 hari kerja. Jika lewat 10 hari dianggap dikabulkan? Tidak, justru jika tidak dijawab, maka dianggap DITOLAK, sehingga bisa lanjut ke tahap Banding.

B. Banding Administratif (Administratief Beroep)

Diajukan kepada atasan dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan. Jika keberatan ditolak, Anda naik banding ke atasannya (misal dari Kepala Dinas ke Wali Kota/Bupati/Gubernur).

Batas waktu: 10 hari kerja setelah keputusan keberatan diterima. Atasan wajib memutuskan dalam 10 hari kerja.

3. Kapan Boleh Langsung Gugat ke PTUN?

Anda baru boleh mendaftarkan gugatan ke PTUN setelah:

1. Telah melakukan keberatan dan banding administratif dan ditolak, ATAU

2. Tidak ada jawaban dalam tenggang waktu (fiktif negatif), ATAU

3. Undang-undang sektoral secara khusus menentukan tidak perlu upaya administratif.

Jika Anda langsung gugat tanpa menempuh ini, maka gugatan Anda akan diputus TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) oleh Majelis Hakim PTUN.

4. Syarat Formil Surat Keberatan & Banding Agar Tidak Gugur

Biar tidak ditolak, pastikan memuat:

• Identitas lengkap pemohon

• KTUN yang menjadi objek sengketa (nomor, tanggal, pejabat yang mengeluarkan)

• Alasan keberatan (cacat wewenang, prosedur, atau substansi / melanggar AUPB) • Bukti-bukti pendukung (fotokopi KTUN, KTP, bukti kepemilikan dll)

• Tuntutan yang jelas: batalkan / cabut / perbaiki keputusan

5. Tips Agar Upaya Administratif Berhasil

• Jangan lewat tenggang waktu 21 hari! Ini daluwarsa mutlak.

• Gunakan bahasa hukum yang merujuk Pasal 52 UU 30/2014 tentang Syarat Sahnya Keputusan.

• Kirim via Pos tercatat atau PTSP dengan tanda terima resmi.

• Selalu cantumkan Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014 untuk mencegah fiktif positif disalahartikan.

Kesimpulan: Upaya Administratif bukan sekadar formalitas. Ini adalah filter wajib yang menentukan nasib gugatan Anda di PTUN. Tempuh dulu Keberatan, lalu Banding Administratif, baru gugat ke PTUN dalam waktu 90 hari sejak keputusan banding diterima.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM:

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi hukum umum (general legal information) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia per tanggal penulisan. Bukan merupakan nasihat hukum (legal advice) spesifik. Untuk kasus konkret, sangat disarankan berkonsultasi langsung dengan Advokat / Konsultan Hukum PTUN bersertifikat. Penulis tidak bertanggung jawab atas penggunaan artikel ini sebagai dasar pengambilan keputusan hukum tanpa pendampingan profesional.

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...

Cari Blog Ini