Viral Doxing! Jangan Asal Sebar NIK dan Nomor HP Orang, Dendanya Rp5 Miliar + Penjara 5 Tahun Menurut UU PDP

Punya musuh? Jangan pernah kepikiran balas dendam dengan menyebar nomor HP, NIK, atau foto KTP-nya di grup Medsos. Niatnya bikin malu, ujungnya kamu yang dijemput polisi.

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 
  

Banyak yang belum tahu, sejak UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku penuh, nomor HP dan NIK di KTP itu BUKAN lagi data sepele. Itu adalah Data Pribadi yang dilindungi negara. Dan jika Menyebarkannya tanpa izin bisa dipidana 4-5 tahun, serta kalau pakai pasal berlapis UU ITE bisa tembus 10 TAHUN PENJARA.

1. Nomor HP dan NIK KTP Itu Masuk Data Apa Sih?

Menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 4, data pribadi dibagi dua:

Data Pribadi Umum: 

Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nomor HP, NIK, foto KTP, alamat rumah masuk kategori ini.

Data Pribadi Spesifik: 

Data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, pandangan politik. Ini hukumannya lebih berat.

Jadi, NIK dan nomor HP meskipun terlihat umum, tetap dilindungi secara hukum.

2. Bunyi Pasal Larangannya 

Ada 3 UU yang menjerat pelaku doxing / sebar data:

A. UU PDP - Pasal 65 Larangan Keras

Pasal 65 ayat (2) UU PDP secara tegas melarang setiap orang untuk mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. 

Lebih lanjut Pasal 65 ayat (1) juga melarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data. 

Ini termasuk memfotokopi, scan, dan menyebar e-KTP. Dirjen Dukcapil sendiri sudah menegaskan bahwa memfotokopi e-KTP sembarangan adalah pelanggaran PDP karena NIK adalah data pribadi. 

B. UU ITE Perubahan Kedua (UU No. 1 Tahun 2024) - Pasal Mematikan 10 Tahun

Inilah yang membuat hukuman bisa 10 tahun.

Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE melarang siapa pun tanpa hak memindahkan, mentransfer, atau menyebarkan Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik milik orang lain.

Ancaman pidananya berlapis:

1. Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2): penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda Rp3 Miliar karena memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik kepada sistem orang lain yang tidak berhak.   

     2. Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 48: penjara maksimal 8 hingga 10 tahun serta denda Rp2             Miliar hingga Rp5 Miliar untuk penyebaran data pribadi.   

    3. Dalam dakwaan jaksa untuk kasus pembobolan data, pelaku bahkan dijerat Pasal 46 atau 48 UU             ITE dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar dan Pasal 32 Ayat (1)             jo Pasal 48 ayat (1) bisa 8 tahun penjara.    

3. Rincian Hukuman - Tabel Biar Jelas

Jadi, klaim 10 tahun itu REAL, tapi dengan pasal berlapis. Polisi biasanya akan jerat Pasal 67 UU PDP + Pasal 48 UU ITE. Totalnya bisa komulatif.

4. Kapan Baru Bisa Dipidana? Unsur Kuncinya

Tidak semua share otomatis pidana. Harus memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum":

1. Tanpa Persetujuan (Consent): 

Korban tidak pernah kasih izin tertulis atau jelas. 

2. Melawan Hukum: Tidak ada dasar hukum sah seperti penegakan hukum, kepentingan publik, atau perintah UU. 

3. Merugikan: Menimbulkan kerugian materiil, mental, doxing, spam pinjol, penipuan mengatasnamakan korban.

Contoh yang PASTI kena: Sebar nomor HP mantan di grup jual beli, sebar foto KTP orang yang ngutang di Instagram Story, jual database nasabah, share NIK KTP orang untuk bahan meme.

5. Contoh Kasus Nyata 

• Kasus pinjol ilegal yang menagih utang sambil sebar KTP dan hina nasabah, statusnya naik penyidikan dan dijerat pasal berlapis termasuk Pasal 67 ayat (2) UU PDP.

• Kasus pembobolan data Denny Siregar, pelaku difoto datanya lalu disebar, dijerat Pasal 48 UU ITE dengan ancaman 10 tahun.    6. Kalau Jadi Korban, Lapor Kemana? 

1. Screenshoot bukti sebaran (link, akun, tanggal). 

2. Lapor ke Aduan Konten Kominfo di aduankonten.id 

3. Lapor pidana ke Polres / Polda bagian Siber (Ditreskrimsus) bawa bukti dan KTP. 

4. Lapor ke Lembaga Pelindungan Data Pribadi (akan dibentuk pemerintah).  

7. Tips Biar Kamu Tidak Terjerat 

• Blur NIK, nomor HP, alamat lengkap saat posting bukti transfer, resi paket, atau lowongan kerja. 

• Jangan pernah jadikan foto KTP sebagai syarat giveaway atau pendataan liar. 

• Kalau mau lapor penipu, sensor dulu data pribadinya. Laporkan nomornya saja ke cekrekening.id, jangan sebar KTP-nya. 

• Perusahaan / panitia acara: Stop fotokopi e-KTP! Gunakan card reader, itu pesan resmi Dukcapil.   

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

FAQ - Yang Sering Ditanya Google

Q: Sebar nomor HP di grup WA komplek karena dia berisik, pidana gak?

A: Ya, bisa. Itu termasuk mengungkapkan data pribadi tanpa izin dan melawan hukum. Ancamannya 4 tahun penjara.

Q: Kalau cuma share foto KTP yang sudah viral di internet?

A: Tetap kena. Menyebarluaskan ulang tetap dihitung sebagai "mengungkapkan" dalam UU PDP.

Q: Bedanya UU PDP dan UU ITE?

A: UU PDP fokus ke data pribadinya, UU ITE fokus ke media elektroniknya (HP, komputer, medsos). Polisi sekarang pakai keduanya biar hukuman maksimal.

DISCLAIMER HUKUM

DISCLAIMER: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi hukum umum (general legal information) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia per tanggal publikasi, yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Artikel ini BUKAN merupakan nasihat hukum (legal advice), pendapat hukum, atau pengganti konsultasi dengan advokat/pengacara profesional. Penerapan pasal tergantung pada fakta, bukti, dan penilaian penyidik, jaksa, dan hakim di setiap kasus. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik, segera konsultasikan dengan Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum terpercaya di kota Anda.

Semua ancaman pidana yang disebutkan adalah ancaman maksimal berdasarkan bunyi undang-undang, putusan akhir tetap berada di tangan pengadilan

Tambahan

Pasal 67 ayat (1) UU PDP = yang ngumpulin data orang:

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar  

Pasal 67 ayat (2) UU PDP = yang menyebar / mengungkapkan NIK & No HP orang:

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar