Travel Umroh Ingkar Janji: Jerat Hukum 6 Tahun Penjara + Denda 10 Miliar dan Cara Gugat Uang Kembali 100%

Bayar lunas Rp 28 juta, koper sudah siap, manasik sudah ikut, H-2 keberangkatan dibatalkan. Alasan klasik: "visa belum keluar", "pesawat overbooked", "nunggu kuota". Faktanya? Uang jamaah sudah diputar untuk memberangkatkan jamaah lama. Ini bukan sekedar telat, ini wanprestasi berat dan bisa jadi penipuan.

 Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 
 

Pembuka - Kenapa Kasus Ini Selalu Berulang?

Pada 2024-2025 saja, ratusan jamaah melaporkan Hanania Travel ke Polda Metro Jaya dengan kerugian ditaksir Rp 60 Miliar setelah janji pengembalian dana tak kunjung ditepati. Polanya sama di semua kasus: umroh murah di bawah harga pasar.  

1. Apa Itu Travel Umroh Ingkar Janji Secara Hukum?

Hukum membedakan 2 bentuk:

A. Wanprestasi (Ingkar Janji Perdata)

Terjadi jika PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1238, debitur dinyatakan lalai setelah ada somasi. Akibat hukum dari gagalnya berangkat calon jamaah biro perjalanan ibadah umrah yaitu terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi.  

Bentuk wanprestasi travel umroh:

1. Tidak berangkat sama sekali 

      2. Berangkat tapi hotel tidak sesuai brosur (bintang 5 dijanjikan, bintang 3 diberikan) 

      3. Jadwal molor 3-7 hari tanpa kompensasi 

      4. Pesawat transit 12 jam padahal janji direct

      5. Tidak ada pendamping / muthawif 

Jika perjanjian sudah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata (sepakat, cakap, objek jelas, sebab halal), maka perjanjian itu sah, baik tertulis maupun lisan.  

B. Penipuan (Pidana)

Jika sejak awal travel TIDAK PUNYA NIAT dan TIDAK PUNYA KEMAMPUAN memberangkatkan, tapi memakai tipu muslihat, rangkaian kebohongan untuk menggerakkan jamaah menyerahkan uang, maka itu pidana penipuan. Dasarnya Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 UU 1/2023 KUHP Baru.  

2. Kenapa Travel Umroh Bisa Ingkar Janji?

Ini yang jarang dibahas media:

1. Skema Ponzi Umroh Murah: 

Harga modal umroh 2025-2026 adalah Rp 28-32 juta (tiket + hotel + visa + handling). Jika ada yang jual Rp 19-23 juta, pasti nombok. Cara tutupnya: uang jamaah baru dipakai untuk memberangkatkan jamaah lama.

2. Tidak Ada Rekening Escrow: 

UU mewajibkan PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah jika gagal, tapi praktiknya uang langsung masuk rekening pribadi owner, bukan escrow yang diawasi Kemenag.  

3. Izin PPIU Bodong atau Numpang: 

Banyak yang belum berizin tapi berani mengumpulkan jamaah. Padahal Pasal 115 UU No 8/2019 tegas: Umroh wajib melalui PPIU berizin.

4. Lemahnya Literasi Jamaah: 

Tidak cek SISKOPATUH Kemenag, tergiur brosur Ka'bah.

3. Dasar Hukum Lengkap Untuk Menjerat Travel Umroh Nakal

Ini senjata Anda:

A. UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pasal 122: Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000  

Pasal 126: PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Larangan itu ditegaskan di Pasal 118 dan Pasal 119 UU 8/2019.  

B. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pasal 19 Ayat (1): Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,        pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa   

     2. Pasal 19 Ayat (2): Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau           jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan   

      3. Pasal 62: Ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp 2 Miliar jika melanggar. 

C. KUH Perdata

1. Pasal 1243: Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. 

   2. Pasal 1267: Pihak dirugikan bisa memilih: paksa pemenuhan + ganti rugi, atau pembatalan                       perjanjian + ganti rugi.  

4. Kapan Masuk Perdata, Kapan Masuk Pidana?

Gugat Perdata (BPSK / Pengadilan Negeri) JIKA:

Travel berizin, ada itikad, tapi gagal karena kelalaian operasional.

Lapor Pidana (Polisi) JIKA:

1. Dari awal tidak ada tiket & hotel yang di-booking 

      2. Uang dipakai untuk kepentingan pribadi / investasi lain 

      3. Ada pemalsuan visa / tiket • Owner kabur / kantor tutup 

Dalam praktik, Anda bisa jalankan DUA-DUANYA. Perdata untuk uang kembali, pidana untuk efek jera. 

Pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 UU No 8 tahun 2019 dengan pidana penjara selama lima tahun dalam kasus nyata di Gorontalo.  

5. 6 Langkah Hukum Tuntas (Jangan Langsung Emosi, Ikuti Urutan Ini)

LANGKAH 1: Kumpulkan Bukti Kunci (Paling Vital)

1. Kwitansi transfer (bukan bukti cash tanpa cap) 

      2. Brosur / screenshot janji di WA / Instagram

      3. Perjanjian / formulir pendaftaran 

      4. Rekaman janji pengembalian dana 

      5. Daftar nama jamaah senasib (gugatan kolektif lebih kuat) 

LANGKAH 2: Somasi Resmi 2x (Syarat Wajib Gugatan Wanprestasi)

1. Kirim Somasi 1 (7 hari), tidak digubris kirim Somasi 

    2. Isinya: rincian wanprestasi, tuntutan pengembalian dana + ganti rugi immateriil (kekecewaan                 spiritual), dan ancaman gugatan. Banyak travel langsung ciut di tahap ini.

LANGKAH 3: Lapor ke Kemenag via SISKOPATUH

Lapor ke Bidang PHU Kanwil Kemenag + aduan online di siskopatuh.kemenag.go.id. Kemenag berwenang berikan sanksi administratif sampai pencabutan izin.  

LANGKAH 4: Gugat ke BPSK (Gratis, Cepat, Tanpa Pengacara)

Ini jalur favorit karena pro-konsumen. Dasar: Pasal 56 UUPK, konsumen bisa gugat melalui BPSK di domisili konsumen.

Permohonan dapat diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal tergugat secara lisan maupun tertulis.

Putusan BPSK bersifat final, tapi pelaku usaha bisa ajukan keberatan ke PN dalam 14 hari kerja.  

LANGKAH 5: Lapor Pidana ke Polda / Polres

Bawa bukti Pasal 122 dan Pasal 126 UU 8/2019. Laporan tipu gelap + penggelapan. Jika kerugian di atas Rp 2,5 M, biasanya langsung diambil alih Ditreskrimum.

LANGKAH 6: Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Tuntut: Pengembalian BPIU 100% + Ganti Rugi Materiil (biaya paspor, vaksin, cuti kerja) + Immateriil (Rp 10-50 juta, untuk trauma gagal ibadah) + Bunga 6% per tahun.

6. Cara Cek Travel Umroh Resmi Biar Tidak Tertipu Lagi 

1. Buka siskopatuh.kemenag.go.id 

2. Cek nama travel ada di list PPIU berizin aktif 

3. Pastikan kantor cabang di Surabaya / Jawa Timur punya izin, bukan hanya agen 

4. Harga wajar 2026: Rp 28-35 juta untuk umroh 9-12 hari. Di bawah itu, wajib curiga.

5. Minta 5 kepastian: Tiket pulang-pergi sudah issued, Hotel sudah booking, Visa, Jadwal pasti, dan Asuransi. 

Checklist Sebelum Tanda Tangan: Jangan ada klausul "dana tidak dapat dikembalikan" - itu melanggar UUPK dan batal demi hukum.

Penutup: Jangan Ikhlaskan, Itu Ibadah Anda

Ingkar janji travel umroh bukan takdir, itu kejahatan atas niat ibadah. Hukum Indonesia sudah sangat kuat melindungi jamaah. Bedakan antara travel yang khilaf dengan travel yang memang menipu.

Jika Anda korban, jangan tunda. Somasi hari ini, BPSK minggu ini. Semakin cepat bergerak, semakin besar peluang uang kembali utuh.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

Disclaimer: 

Artikel ini adalah edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum spesifik. Untuk gugatan di atas Rp 50 juta, sangat disarankan didampingi Pengacara / LBH / Lembaga Perlindungan Konsumen.