Pencemaran Lingkungan: Pabrik Buang Limbah ke Sungai Bisa Dipidana 10 Tahun & Denda Rp10 Miliar - Pasal 98 & 104 UU PPLH

Sungai di belakang pabrik tiba-tiba hitam, berbau, ikan mati. Warga lapor ke RT, RT lapor ke desa, tapi pabrik tetap jalan. Di mata hukum, ini bukan lagi pelanggaran administrasi. Ini Tindak Pidana Korporasi.

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 

1. Apa Itu Pencemaran Sungai oleh Korporasi?

Menurut UU 32/2009, pencemaran adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup ke lingkungan oleh kegiatan usaha. Buang limbah cair tanpa IPAL atau bypass IPAL langsung ke sungai sudah memenuhi unsur.

Unsur pidananya terpenuhi jika:

1. Ada perbuatan membuang / dumping limbah 

      2. Tanpa izin atau melanggar baku mutu 

      3. Menimbulkan pencemaran / kerusakan / bahaya kesehatan

Potensi pidana korporasi dapat dikenakan jika dilakukan oleh atau melibatkan perusahaan  

2. Dasar Hukum

Kamu harus pegang 2 undang-undang ini:

A. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH [jo UU Cipta Kerja 6/2023]

1. Pasal 98 ayat (1): 

Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar   

    2. Pasal 99: Karena kelalaian: pidana 1-3 tahun dan denda Rp1-3 miliar   

    3. Pasal 104: Larangan melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin   

   4. Pasal 116: Jika dilakukan atas nama badan usaha, pidana dikenakan kepada Badan Usaha, Orang            yang memberi perintah, dan Pihak yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan   

B. KUHP Baru - UU No. 1 Tahun 2023 [Berlaku 2 Jan 2026]

Ini game changer. Kalau dulu korporasi susah dipidana, sekarang jelas:

1. Pasal 45: 

Korporasi merupakan subjek tindak pidana

     2. Pasal 46: 

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut   

Artinya: Manager produksi, supervisor IPAL, sampai pemilik manfaat [beneficial owner] yang memerintahkan hemat biaya dengan buang langsung ke sungai bisa kena semua.

3. Tabel Ancaman Pidana Korporasi

Pidana Tambahan Khusus Korporasi [Pasal 119 UU 32/2009]:

Ini yang paling ditakuti pengusaha:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan 

2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha 

3. Perbaikan akibat tindak pidana [pemulihan sungai] 

4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan 5. Pembubaran korporasi  

4. Siapa Yang Dipenjara? PT nya atau Direkturnya?

Keduanya. Sistem Indonesia pakai double track:

1. Korporasinya didenda miliaran rupiah. 

2. Pengurusnya dipenjara. 

Pasal 46-50 KUHP 2023 mengatur mekanisme pembebanan tanggung jawab kepada korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat   

Jadi dalih "saya cuma disuruh atasan" tidak menghapus pidana. Yang menyuruh dan yang disuruh dalam lingkup usaha sama-sama kena.

5. 3 Jalur Penegakan Hukum Yang Bisa Jalan Bersamaan

Banyak pabrik pikir cukup bayar sanksi administrasi DLH selesai. Salah.

a. Administratif: Teguran, 

paksaan pemerintah, pembekuan & pencabutan izin lingkungan.

b. Perdata: Gugatan ganti rugi oleh warga atau pemerintah. 

Menggunakan asas Strict Liability - korban tidak perlu buktikan kesalahan pabrik, cukup buktikan ada pencemaran dan kerugian.

c. Pidana: Jalur penjara dan denda di atas. Ini yang membuat efek jera.

6. Cara Lapor Pabrik Buang Limbah ke Sungai 

Jangan cuma viral di Facebook. Laporan harus resmi biar punya kekuatan hukum.

Langkah Praktis:

1. Dokumentasi: Video durasi 1-2 menit ada titik koordinat, foto warna air, jam buang limbah biasanya malam/dini hari, ambil sampel air dalam botol mineral bersih jika berani. 

2. Lapor Resmi: 

1. Nasional: www.lapor.go.id [SP4N Lapor] - laporan terdokumentasi dan punya dasar hukum kuat untuk ditindaklanjuti baik administratif maupun pro-justitia   

      2. Jatim: DLH Provinsi Jatim - dlh@jatimprov.go.id / (031) 8543852 / Website dlh.jatimprov.go.id   

    3. Call Center 112 atau DLH Kabupaten/Kota 3. Tembuskan ke: Satgas Gakkum KLHK dan Polda             bagian Tipiter. 

Syarat laporan: 

1. Identitas pelapor dirahasiakan, 

      2. uraian kejadian, 

      3. lokasi, 

      4. dugaan sumber.

FAQ

Q: Berapa biaya jasa pengacara lingkungan untuk gugat pabrik?

A: Variatif. Konsultasi awal di LBH atau beberapa kantor pengacara lingkungan gratis. Untuk gugatan perdata, umumnya pakai sistem success fee 10-30% dari ganti rugi atau retainer bulanan. 

Q: Apakah warga bisa dapat ganti rugi?

A: Bisa. Melalui gugatan perdata perwakilan kelompok [class action] atau gugatan citizen lawsuit. Ganti rugi meliputi biaya kesehatan, kerugian tambak/ikan, dan biaya pemulihan.

Q: Pabrik sudah punya IPAL tapi masih mencemari, kena pidana?

A: Kena, jika terbukti IPAL tidak memenuhi baku mutu atau sengaja di-bypass malam hari. Ini masuk Pasal 99 dan 100.

KESIMPULAN 

Era pembiaran sudah selesai. Dengan KUHP Baru 2026, negara secara eksplisit menyatakan korporasi merupakan subjek tindak pidana. Kombinasi denda Rp10 Miliar + penjara direksi + perampasan keuntungan + penutupan pabrik membuat risiko buang limbah ke sungai jauh lebih mahal daripada membangun IPAL yang benar.

Buat pemilik usaha, audit IPAL dan izin lingkungan sekarang adalah investasi, bukan biaya.

1. Kalau sengaja mencemari sungai sampai baku mutu air terlampaui:

Pasal 98 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar  

Bahkan ada yang pakai Pasal 98 dan 104: menjerat pihak perusahaan menggunakan Pasal 98 dan 104 UU No. 32 Tahun 2009... yang mengancam pelaku pencemaran dengan hukuman pidana hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar  

2. Kalau buang limbah tanpa izin / tanpa IPAL:

Pasal 104 yang mengatur bahwa siapa pun yang membuang limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60, dapat dihukum dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 3 miliar  

Dan ditegaskan lagi: Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009... setiap orang yang melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin dan pengolahan sebelumnya dapat dikenai sanksi pidana hingga paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar  

Contoh nyatanya: perusahaan dapat dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 104, dengan ancaman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 3 Miliar  

3. Kalau limbahnya B3:

Barangsiapa memiliki limbah B3 serta tidak mengelolanya sesuai Pasal 59, dipidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 3 tahun, dengan pidana tambahan berupa denda minimal Rp1.000.000.000,00 serta maksimal Rp3.000.000.000,00  

Dan untuk korporasi bisa sampai: denda hingga Rp15.000.000.000,00

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM WAJIB:

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi umum mengenai hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku per September 2026. Bukan merupakan nasihat hukum [legal advice].

Setiap kasus pencemaran memiliki fakta dan pembuktian yang berbeda. Interpretasi Pasal 98, 99, 116 UU 32/2009 dan Pasal 45-50 KUHP Baru memerlukan analisis dokumen perizinan, hasil lab, dan audit lingkungan.

Penulis bukan advokat Anda. Untuk tindakan hukum spesifik seperti melapor, menggugat, atau pembelaan pidana korporasi, segera konsultasikan dengan pengacara lingkungan / konsultan hukum lingkungan bersertifikat atau datang langsung ke LBH terdekat dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Segala tindakan berdasarkan artikel ini menjadi tanggung jawab pembaca sepenuhnya.