Jerat Pidana Suami Tidak Beri Nafkah: Pasal 49 UU PKDRT jo Pasal 429 KUHP Baru UU 1/2023

Apakah tidak memberi nafkah termasuk KDRT? Berapa lama penjara? Pasal berapa di KUHP Baru?

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 
 

1. Kenapa Isu Ini Viral Lagi di 2026?

Mulai 2 Januari 2026, KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 resmi berlaku menggantikan KUHP kolonial. Banyak yang mengira KDRT hanya soal pukul-memukul. Padahal, kasus paling banyak dilaporkan Komnas Perempuan adalah KDRT Ekonomi / Penelantaran Nafkah.

Jawabannya: YA, bisa dipidana. Bahkan ada DUA payung hukum yang menjerat.

2. Apa Itu Nafkah Tidak Dibayar Dalam Kacamata Hukum KDRT?

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membagi KDRT jadi 4:

1. Kekerasan Fisik 

2. Kekerasan Psikis 

3. Kekerasan Seksual 

4. Penelantaran Rumah Tangga / Kekerasan Ekonomi 

Nah, tidak bayar nafkah masuk ke poin ke-4.

Bunyi Pasal 9 UU PKDRT sangat jelas:

“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”  

Penjelasan lanjutannya di Pasal 9 ayat (2): termasuk mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak sehingga korban di bawah kendali pelaku.

Jadi, nafkah di sini bukan cuma uang belanja. Meliputi:

1. Nafkah istri lahir & batin selama perkawinan 

      2. Nafkah anak (makan, pendidikan, kesehatan) 

      3. Nafkah iddah, mut'ah, madhiyah pasca cerai yang sudah diputus Pengadilan Agama

      4. Membiarkan istri/anak dalam kesengsaraan padahal mampu  

3. Akar Pidana: Pasal 49 UU PKDRT

Ini pasal yang paling sering dipakai polisi dan jaksa.

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”  

Catat: Penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur UU PKDRT dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta  

4. Terus Apa Hubungannya Dengan KUHP BARU UU 1/2023?

Banyak yang salah paham. KUHP Baru tidak menghapus UU PKDRT. UU PKDRT adalah lex specialis (hukum khusus) yang tetap berlaku. KUHP Baru justru memperkuat.

Jejak Pasal Penelantaran di KUHP:

KUHP Lama Pasal 304:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian  

KUHP Baru Pasal 429 UU 1/2023:

Pasal 304 KUHP (Lama) / Pasal 429 UU 1/2023 (KUHP Baru): Mengatur tentang tindak pidana menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara (penelantaran)  

Bedanya di KUHP Baru:

1. Ancaman denda naik drastis menggunakan sistem Kategori. KUHP Baru tidak lagi pakai Rp 4.500,- tapi pakai Kategori. 

2. Deliknya jadi lebih jelas sebagai delik biasa (bukan delik aduan mutlak untuk anak), artinya siapa pun bisa lapor, tidak harus korban sendiri. 

3. Ada penegasan restitusi & kompensasi untuk korban di KUHP Baru. 

Sistem Denda KUHP Baru Pasal 79:

1. Kategori I: Rp1 juta 

      2. Kategori II: Rp10 juta 

      3. Kategori III: Rp50 juta 

      4. Kategori IV: Rp200 juta 

      5. Kategori V: Rp500 juta 

      6. Kategori VI: Rp2 miliar   

      7. dst sampai Kategori VIII 

Untuk penelantaran, jaksa biasanya menuntut Kategori II - III tergantung beratnya.

5. Kapan Nafkah Tidak Dibayar Berubah Dari Perdata Menjadi Pidana?

Ini kuncinya. Tidak semua suami yang bokek otomatis penjahat. Penyidik akan uji 4 unsur kumulatif:

Unsur Pidana Penelantaran Terpenuhi Jika:

Prinsip penting: Tidak semua kesulitan memberi nafkah otomatis merupakan penelantaran pidana. Harus diperiksa kewajiban hukum, kemampuan, kesengajaan, dan fakta konkret.  

Contoh TIDAK pidana: Suami di-PHK, sudah jujur, sudah usaha cari kerja, masih kasih semampunya, komunikasi baik.

Contoh PIDANA: Suami gajinya 15 juta, sengaja kabur 8 bulan tidak transfer sama sekali, blokir WA, anak sakit tidak dipedulikan, istri dilarang kerja.

6. Nafkah Anak Pasca Cerai Juga Bisa Dipidana?

SANGAT BISA. Ini yang paling banyak terjadi.

Putusan cerai di PA sudah menetapkan nafkah anak Rp 2 juta/bulan. Mantan suami tidak bayar 2 tahun. Itu bukan cuma bisa dieksekusi perdata (sita harta), tapi bisa dilaporkan pidana penelantaran anak di bawah Pasal 49 UU PKDRT jo Pasal 304/429 KUHP.

Alasannya: kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak tidak putus karena perceraian.

7. Berapa Lama Proses dan Apa Bukti yang Dibutuhkan?

Langkah Hukum Korban:

1. Kumpulkan Bukti: Buku nikah, KK, akta anak, putusan PA tentang nafkah, mutasi rekening 6 bulan      terakhir (menunjukkan tidak ada transfer), chat WA yang meminta nafkah, bukti korban harus                  berhutang / jual barang. 

2. Visum Psikis / Surat Keterangan Ekonomi: Minta surat dari RT/RW, atau P2TP2A. 

3. Lapor: Ke Polres unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Bawa bukti. Laporan bisa                     didampingi LBH, Komnas Perempuan, UPTD PPA. 

4. Proses Mediasi: Penyidik biasanya akan panggil suami untuk mediasi dulu. Jika tetap bandel, lanjut         sidik. 

Pidana penelantaran adalah alternatif terakhir (ultimum remedium). Hakim akan lihat apakah penjara 3 tahun justru membuat anak makin tidak dapat nafkah. Makanya sering dijatuhkan pidana bersyarat atau denda + kewajiban bayar restitusi.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

Pertanyaan Paling Sering 

Q: Suami tidak kasih nafkah 3 bulan, langsung bisa lapor?

A: Bisa, asal buktikan unsur sengaja dan kesengsaraan. Idealnya ada somasi tertulis 1-2x dulu untuk memperkuat kesengajaan.

Q: Istri yang tidak kasih nafkah ke suami sakit bisa kena?

A: Bisa. Pasal 9 netral gender. Setiap orang yang wajib memberi pemeliharaan. Jika istri yang mampu dan suami sakit terlantar, istri bisa jadi pelaku.

Q: Bedanya KUHP Lama dan KUHP Baru untuk kasus ini?

A: Di KUHP Lama denda hanya Rp 4.500, di KUHP Baru denda kategori puluhan juta dan ada kewajiban restitusi ke korban. Ancaman penjara inti tetap ada, tapi penegakan lebih serius.

DISCLAIMER HUKUM WAJIB

Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi umum semata, bukan merupakan nasihat hukum (legal advice) spesifik untuk kasus Anda.

1. Interpretasi Pasal 9, Pasal 49 UU No. 23/2004 dan Pasal 304 KUHP Lama / Pasal 429 UU No. 1/2023 (KUHP Baru) dapat berbeda tergantung fakta persidangan, yurisprudensi, dan kebijakan penegak hukum di wilayah Anda. 2. KUHP Baru UU 1/2023 mulai efektif 2 Januari 2026, peraturan pelaksana dan putusan pengadilan terkait masih terus berkembang. 3. Penulis bukan pengacara Anda. Untuk kasus KDRT dan nafkah, sangat disarankan berkonsultasi langsung dengan Advokat, LBH, UPTD PPA, atau Posbakum di Pengadilan Agama/Negeri terdekat. 4. Penulis tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca hanya berdasarkan artikel ini tanpa konsultasi profesional. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban KDRT, segera hubungi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau UPTD PPA Kota/Kabupaten setempat.