PKWT Habis Tapi Masih Disuruh Kerja? Awas Jadi PKWTT Otomatis! Ini Beda Kompensasi vs Pesangon Aturan 5 Tahun UU Cipta Kerja

JANGAN SENANG DULU MASIH DIGAJI Banyak pekerja kontrak mengalami ini: Surat PKWT sudah habis tanggalnya, HRD bilang "kontrak tidak diperpanjang", tapi minggu depan Anda masih disuruh masuk, absen normal, dan gaji masih ditransfer. Pertanyaannya: Anda masih karyawan kontrak atau sudah karyawan tetap? Apakah itu PHK? Apakah Anda berhak pesangon? Ini adalah wilayah abu-abu paling berbahaya dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pasca UU Cipta Kerja. Salah langkah, hak ratusan juta bisa hilang.

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 

1. APA ITU PKWT? FONDASI HUKUMNYA

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Dasar Hukum Terbaru:

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja (UU Cipta Kerja terbaru) - Pasal 56, 57,   58, 59, 61A 3. PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK - Ini peraturan     pelaksana paling teknis. 

Poin Kritis Pasca UU Cipta Kerja:

Dulu PKWT maksimal 2 tahun + perpanjangan 1 tahun. SEKARANG: PKWT beserta perpanjangannya maksimal 5 TAHUN. Aturan ini ada di Pasal 8 PP 35/2021.  

PKWT hanya boleh untuk pekerjaan yang BUKAN pekerjaan tetap, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara 

      2. Pekerjaan musiman 

      3. Pekerjaan terkait produk baru / kegiatan baru 

      4. Pekerjaan yang tidak bersifat tetap lainnya 

Jika PKWT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka demi hukum berubah menjadi PKWTT (karyawan tetap).  

Wajib dicatat: Pengusaha wajib mendaftarkan PKWT secara online ke Kemnaker maksimal 3 hari kerja setelah tanda tangan.

2. PHK DALAM SKEMA PKWT - BEDA DENGAN KARYAWAN TETAP

Ini yang paling sering salah kaprah.

A. Jika PKWT Berakhir Sesuai Tanggalnya (Tidak Diperpanjang):

Ini BUKAN PHK. Ini adalah berakhirnya perjanjian karena jangka waktu. Maka Anda TIDAK BERHAK PESANGON. Yang Anda dapat adalah UANG KOMPENSASI.

Dasar: Pasal 61A UU 6/2023 jo. Pasal 15-17 PP 35/2021.

1. Rumus Uang Kompensasi PKWT:

      2. Masa Kerja / 12 x 1 Bulan Upah

Contoh: Kerja 24 bulan dengan upah Rp 5.000.000 = 24/12 x 5.000.000 = Rp 10.000.000

B. Jika PKWT Diputus SEBELUM Waktunya Habis (PHK Sepihak):

Ini baru disebut PHK. Jika perusahaan memutus kontrak di tengah jalan tanpa alasan hukum yang sah, perusahaan WAJIB membayar:

1. Uang Kompensasi 

2. Ganti rugi sisa kontrak sampai seharusnya berakhir    

3. KASUS INTI: PKWT TIDAK DIPERPANJANG TAPI MASIH DIGAJI & DISURUH KERJA

Inilah bom waktu hukum.

Kronologi yang sering terjadi:

Tanggal 31 Mei 2026 kontrak habis. Tidak ada surat perpanjangan. Tapi 1 Juni - 20 Juni Anda tetap masuk, kerja, dan pada tanggal 25 Juni gaji tetap masuk.

Apa Status Hukumnya?

Menurut Pasal 58 UU Cipta Kerja dan PP 35/2021, ada 2 tafsir hukum yang sangat menguntungkan pekerja:

TAFSIR 1: 

Terjadi Perpanjangan Secara Diam-Diam, Lalu Berubah Jadi PKWTT.

Jika pengusaha tetap mempekerjakan pekerja setelah PKWT berakhir tanpa perpanjangan tertulis, maka hubungan kerja dianggap berlanjut. Jika ini terus dibiarkan melebihi batas waktu 5 tahun atau untuk pekerjaan tetap, maka PKWT batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT.

Artinya: Anda bukan lagi karyawan kontrak, Anda sudah menjadi KARYAWAN TETAP. Jika setelah itu perusahaan baru mem-PHK Anda, maka perusahaan harus membayar Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 PP 35/2021, bukan cuma kompensasi PKWT.

TAFSIR 2: 

Perusahaan Lalai, Pekerja Berhak Menuntut Kejelasan.

Gaji yang terus dibayarkan adalah bukti adanya hubungan kerja yang masih ada. Perusahaan tidak bisa berdalih "sudah habis kontrak" sementara upah masih berjalan. Dalam perselisihan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), hakim akan melihat fakta materiil: ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Itu adalah unsur hubungan kerja.

Jebakan untuk Perusahaan: Banyak perusahaan sengaja tidak memperpanjang tapi tetap mempekerjakan agar terhindar dari kewajiban membayar kompensasi. Padahal langkah ini justru membuat mereka terancam kewajiban pesangon PKWTT yang 3-4x lebih besar.

4. HAK PEKERJA JIKA MENGALAMI KONDISI INI - JANGAN DIAM

Jika Anda dalam posisi "kontrak habis tapi masih digaji", lakukan ini:

1. Kumpulkan Bukti Kuat:

1. Screenshot absensi setelah tanggal kontrak habis 

      2. Bukti transfer gaji / slip gaji setelah kontrak habis 

      3. Perintah kerja via WA / Email dari atasan setelah kontrak habis 

      4. Foto Anda masih bekerja 

2. Minta Kejelasan Tertulis.

Kirim email sopan ke HRD: "Mohon kejelasan status hubungan kerja saya karena PKWT saya telah berakhir pada namun saya masih dipekerjakan dan menerima upah."[tanggal]

3. Jangan Tanda Tangan Surat Apapun Dulu.

Jangan tanda tangan surat pengunduran diri atau perpanjangan PKWT baru dengan tanggal mundur (backdate).

4. Hitung Hak Anda, Ada 2 Skenario:

1. Skenario A (Dianggap Berakhir): Anda berhak Uang Kompensasi. 

     2. Skenario B (Dianggap Berlanjut Jadi PKWTT): Jika kemudian di-PHK, Anda berhak Pesangon              (1x Pasal 40), UPMK, UPH.

  5. KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG SERING DILANGGAR

Perusahaan yang melakukan pola "tidak diperpanjang tapi masih digaji" melanggar:

1. Kewajiban memberikan kepastian hukum status pekerja 

      2. Kewajiban mendaftarkan PKWT (jika perpanjangan tidak didaftarkan, dianggap cacat hukum) 

      3. Kewajiban membayar kompensasi tepat waktu (maksimal 7 hari setelah PKWT berakhir)  

FAQ

Q: Kontrak habis, tapi disuruh kerja 2 minggu lagi untuk transisi, apakah jadi karyawan tetap?

A: Belum tentu. Jika hanya 2 minggu dan ada perjanjian transisi tertulis, masih dianggap perpanjangan PKWT. Tapi jika tanpa perjanjian tertulis dan berlangsung berbulan-bulan, kuat menjadi PKWTT.

Q: Apakah dapat pesangon jika kontrak tidak diperpanjang?

A: TIDAK. Yang Anda dapat adalah Uang Kompensasi PKWT, bukan pesangon. Pesangon hanya untuk PKWTT yang di-PHK.  

Q: Perusahaan bilang tidak perpanjang karena efisiensi, apakah sah?

A: Berakhirnya PKWT karena jangka waktu habis adalah sah dan bukan PHK karena efisiensi. Efisiensi hanya relevan untuk PHK karyawan tetap.

KESIMPULAN

Fenomena "PKWT tidak diperpanjang tapi masih digaji" bukanlah hadiah, tapi adalah cacat hukum yang bisa menjadi pedang bermata dua. Bagi pekerja, ini adalah celah untuk menuntut perubahan status menjadi PKWTT dan hak pesangon penuh. Bagi perusahaan, ini adalah bom waktu gugatan di PHI.

Selalu lihat fakta, bukan hanya surat kontrak. Terlebih lagi jika : 

PKWT Habis Tapi Masih Digaji seolah-olah kalau habis kontrak tapi masih ditransfer gaji itu wajar. Padahal di UU Cipta Kerja itu otomatis berubah status jadi karyawan tetap (PKWTT).

Ini aturannya:

1. Aturan 5 Tahun itu batas mati:

Untuk PKWT berdasarkan jangka waktu, total masa PKWT beserta perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 tahun

Dan Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 35/2021 PKWT dibuat untuk jangka waktu maksimal 5 tahun

2. Kalau habis 5 tahun tapi masih disuruh kerja & masih digaji, demi hukum jadi PKWTT:

Apabila pengusaha tetap memperkerjakan pekerja PKWT setelah jangka waktu lima tahun tanpa perubahan status, maka secara hukum hubungan kerja tersebut berubah menjadi PKWTT

Dan di UU Lama juga sama: Maka pekerja PKWT dapat bekerja selama 5 tahun, pekerja PKWT dapat berubah menjadi PKWTT apabila bekerja lebih dari yang ditetapkan

3. Bedanya Kompensasi vs Pesangon - Ini yang bikin kamu rugi:

1. PKWT habis normal: KAMU TIDAK DAPAT PESANGON. Kamu cuma dapat Uang Kompensasi (1 bulan gaji untuk 12 bulan kerja, sesuai PP 35/2021 Pasal 15). 

      2. PKWT habis tapi masih kerja terus digaji / lewat 5 tahun: Statusmu sudah PKWTT. Kalau di-                PHK diam-diam setelah itu, kamu WAJIB dapat Pesangon + UPMK + UPH full sesuai Pasal 40              PP 35/2021, bukan cuma kompensasi. 

Jadi jebakan PHK Diam-Diam yang sering dipakai HRD nakal adalah: PKWT-mu sudah habis, tidak diperpanjang secara tertulis, tapi kamu masih disuruh masuk dan masih digaji. Pas 1-2 bulan kemudian kamu ditendang dengan alasan "kontrak habis". Padahal secara hukum kamu sudah PKWTT.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM (WAJIB DIBACA):

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan optimasi konten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia per September 2026, yaitu UU No. 13/2003, UU No. 6/2023, dan PP No. 35/2021. Artikel ini BUKAN merupakan nasihat hukum (legal advice). Setiap kasus ketenagakerjaan memiliki fakta dan kronologi yang berbeda. Interpretasi hakim di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat berbeda.  Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kepastian hukum atas kasus spesifik Anda, sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Advokat Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, atau Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. Anda juga dapat memanfaatkan layanan mediator di Disnaker secara gratis.