Prosedur Peralihan Gogol Hilir Menjadi Gogol Tetap dan Cara Sertifikasi Jadi SHM

Tinjauan Hukum dan Prosedur Administratif

Oleh : R Deddy Darmawan, S.H. 

Dalam khazanah hukum adat dan agraria di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, dikenal berbagai jenis hak penguasaan atas tanah komunal desa. Dua di antaranya yang sering muncul dalam dinamika pertanahan di tingkat desa adalah Gogol Hilir dan Gogol Tetap (atau sering disebut Gogol Baku).

Peralihan status dari Gogol Hilir menjadi Gogol Tetap bukanlah sekadar perubahan istilah administratif, melainkan peningkatan kualitas hak penguasaan tanah yang berimplikasi pada kepastian hukum bagi penggarapnya. Artikel ini akan membahas perbedaan mendasar kedua status tersebut, dasar hukumnya, dan mekanisme peralihannya.

Memahami Perbedaan: Gogol Tetap dan Gogol Hilir

Untuk memahami proses peralihannya, kita perlu mengenali karakteristik masing-masing status:

1. Gogol Tetap (Gogol Baku)

Gogol Tetap adalah anggota masyarakat desa yang memiliki hak turun-temurun yang kuat dan tetap atas sebidang tanah komunal desa.

Karakteristik: Hak ini melekat secara permanen pada individu atau keluarga tertentu dari generasi ke generasi.Administrasi: Nama pemegang hak tercatat secara tetap dalam Letter C desa atau Buku Desa sebagai pihak yang berhak menguasai dan menggarap tanah tersebut.

Kedudukan: Meskipun secara hukum asal-usulnya tetap tanah komunal desa, kedudukan Gogol Tetap sangat kuat dan mendekati kepemilikan pribadi, sehingga sering dianggap sebagai alas hak untuk memohon sertifikat hak milik kepada negara.

2. Gogol Hilir

Gogol Hilir adalah penggarap tanah desa yang statusnya belum sekokoh Gogol Tetap.

Karakteristik: Hak garap yang diberikan bersifat tidak tetap, temporer, atau bahkan bergilir. Biasanya diberikan kepada perangkat desa yang menjabat (tanah jabatan atau tanah bengkok) atau warga desa yang mendapat giliran menggarap tanah komunal.

Administrasi: Hak mereka sering kali tidak tercatat secara permanen atas nama pribadi dalam Letter C desa, melainkan tercatat sebagai tanah kas desa atau tanah komunal yang penggarapannya diatur oleh kebijakan desa setempat.

Esensi Peralihan Status

Peralihan dari Gogol Hilir menjadi Gogol Tetap adalah proses peningkatan kualitas hak. Proses ini mengubah penguasaan yang bersifat sementara/komunal bergilir menjadi penguasaan yang tetap dan turun-temurun kepada individu warga desa tertentu.

Hal ini umumnya terjadi karena beberapa alasan:

Penguasaan Fisik yang Lama: Penggarap telah menggarap tanah tersebut secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama (puluhan tahun) dan turun-temurun.

Kebijakan Desa untuk Tertib Administrasi: Desa memandang perlu memberikan kepastian hukum kepada penggarap lama untuk menghindari konflik dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) oleh penggarap yang bersangkutan.

Penyesuaian dengan Agraria Nasional: Proses ini sering kali menjadi langkah awal sebelum tanah tersebut didaftarkan secara resmi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dasar Hukum dan Peraturan Terkait

Penyelesaian status tanah Gogol Hilir menjadi Gogol Tetap tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UUPA mengakui hak-hak atas tanah yang bersifat komunal atau hak ulayat dan hak-hak lama (seperti hak gogolan) sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Undang-Undang. Pasal 5 UUPA menegaskan berlakunya hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

2. Peraturan Terkait Pemerintahan Desa

Karena tanah gogol berkaitan erat dengan aset dan kekayaan desa, pengaturannya tunduk pada peraturan di bidang desa:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur bahwa kekayaan desa salah satunya adalah tanah kas desa. Pengelolaan kekayaan desa harus didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Daerah (Perda) Setempat: Peraturan ini secara teknis mengatur bagaimana tanah desa dikelola dan dialihfungsikan. Biasanya, peralihan status tanah komunal desa (yang belum tetap) menjadi hak milik individual harus melalui prosedur musyawarah desa dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (misalnya Bupati/Wali Kota).

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Dalam konteks pendaftaran tanah, peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi acuan. Tanah gogol (khususnya Gogol Tetap) dapat didaftarkan untuk menjadi Hak Milik setelah melalui verifikasi riwayat penguasaan tanah di tingkat desa dan Kantor Pertanahan.

Mekanisme Prosedural Peralihan

Secara umum, proses peralihan ini memerlukan tahapan administratif sebagai berikut:

Musyawarah Desa (Musdes): Proses ini harus dimulai dengan musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat. Kesepakatan Musdes menjadi dasar legitimasi perubahan status.

Penerbitan Keputusan Kepala Desa: Hasil Musdes dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Peraturan Desa (Perdes) yang menetapkan bahwa bidang tanah tertentu yang semula berstatus Gogol Hilir (sebagai bagian dari tanah komunal) kini berstatus Gogol Tetap atas nama penggarap yang bersangkutan.

Pembaruan Data Letter C Desa: Petugas administrasi desa melakukan perubahan pencatatan dalam Buku Letter C desa, di mana nama penggarap yang sebelumnya tidak tetap kini dicatat secara definitif sebagai Gogol Tetap.

Permohonan Hak Milik (Sertifikasi): Setelah status menjadi Gogol Tetap, warga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan bukti riwayat tanah, kutipan Letter C desa, dan Keputusan Kepala Desa/Perdes penetapan status tersebut.

Kesimpulan

Peralihan status dari Gogol Hilir menjadi Gogol Tetap adalah mekanisme hukum dan administratif yang penting di tingkat desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah bagi penggarapnya. Hal ini merupakan transformasi dari hak komunal/sementara menjadi hak yang bersifat tetap dan turun-temurun. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tingkat desa (Musdes dan Keputusan Kades) hingga tingkat nasional (pendaftaran di BPN), untuk menjamin keabsahan hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM - PERALIHAN TANAH GOGOL:

Artikel mengenai Prosedur Peralihan Gogol Hilir Menjadi Gogol Tetap yang dimuat di Suara Keadilan News ini bersifat informasi hukum umum dan edukasi berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960, UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Istilah "Gogol Hilir" dan "Gogol Tetap / Gogol Baku" merupakan istilah hukum adat dan agraria lokal yang klasifikasinya, sebutannya, dan prosedurnya dapat berbeda di setiap daerah, desa, dan peraturan daerah (Perda) setempat.

Prosedur peralihan melalui Musyawarah Desa (Musdes), Keputusan Kepala Desa/Peraturan Desa, dan pembaruan Letter C desa yang diuraikan dalam artikel ini merupakan gambaran umum. Pelaksanaan teknis di lapangan wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Perda Kabupaten/Kota, dan kebijakan Kantor Pertanahan (BPN) setempat.

Isi artikel bukan merupakan nasihat hukum spesifik untuk bidang tanah tertentu, tidak menggantikan konsultasi dengan ahli hukum agraria, Notaris/PPAT, atau Kantor Pertanahan setempat, serta tidak menciptakan hubungan advokat dan klien.

Penulis dan pengelola blog tidak bertanggung jawab atas penafsiran, keberhasilan, atau penolakan permohonan sertifikasi SHM yang didasarkan pada artikel ini tanpa verifikasi riwayat tanah di Kantor Desa dan Kantor Pertanahan setempat.