Tanah Terlantar

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Negara Mengambil Alih Menjadi Tanah Negara

Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. 
Pilar Keadilan Law Office

Punya tanah SHM, HGB, atau HGU tapi dibiarkan kosong, semak belukar, dan tidak diurus bertahun-tahun? Hati-hati, Bos. Di tahun 2026, Kementerian ATR/BPN sedang gencar-gencarnya menertibkan Tanah Terlantar. Tanah Anda yang bersertifikat pun bisa ditetapkan menjadi Tanah Terlantar dan diambil alih negara untuk Reforma Agraria.

Jangan sampai warisan orang tua hilang hanya karena tidak dirawat. Simak kupas tuntas ini.

A. Apa Itu Tanah Terlantar? Dasar Hukum Terbaru 2026

Banyak orang salah paham, mengira tanah terlantar hanya tanah tanpa pemilik. SALAH BESAR.

Definisi resmi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar adalah:

"Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya."

Jadi, justru tanah yang SUDAH BERSERTIFIKAT lah yang bisa jadi terlantar. Bahkan tanah yang Letter C, Girik, atau SKT Desa juga bisa.

Tujuan negara: Tanah harus punya fungsi sosial (Pasal 6 UUPA No. 5/1960). Tanah tidak boleh hanya jadi alat spekulasi ditimbun untuk dijual mahal 10 tahun lagi.

B. 4 Ciri-Ciri Tanah Anda Masuk Kategori Terlantar (Wajib Tahu)

BPN tidak sembarangan menetapkan. Ada kriterianya di Pasal 7 PP 20/2021:

1. Tanah Hak Milik (SHM) Menjadi Terlantar Jika:

Dikuasai pihak lain selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada hubungan hukum dengan pemilik dan tidak ada upaya pemilik untuk mengurusnya. Atau tidak dimanfaatkan sesuai tujuan sosialnya. Contoh: SHM kampung dibiarkan kosong 15 tahun, tidak dipagari, tidak dibayar PBB, dikuasai tetangga.

2. Tanah HGB / Hak Pakai Menjadi Terlantar Jika:

• Tidak dibangun sesuai site plan yang dijanjikan. 

• Tidak dimanfaatkan 2 tahun sejak diterbitkan haknya. Ini sering kena developer nakal! Sudah dapat HGB induk perumahan tapi 2 tahun tidak dibangun, bisa diambil negara. 

3. Tanah HGU Menjadi Terlantar Jika:

• Tidak diusahakan 2 tahun sejak diterbitkan. 

• Tidak memelihara kesuburan tanah, atau menelantarkan 50% lahannya. Ini sering kena perusahaan sawit. 

4. Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Menjadi Terlantar Jika:

Tidak diusahakan 2 tahun sejak diterbitkan.

Intinya: Jika tanah Anda kosong, tidak ada aktivitas fisik, tidak ada patok, tidak dipagari, tidak ditanami, dan PBB tidak dibayar 2 tahun berturut-turut, Anda masuk radar BPN.

C. Prosedur Resmi Negara Mengambil Alih Tanah Terlantar (Tidak Bisa Ujug-Ujug)

Negara tidak bisa langsung ambil. Prosedurnya panjang dan berlapis agar tidak sewenang-wenang, sesuai PP 20/2021:

Tahap 1: Inventarisasi dan Identifikasi.

BPN melakukan pendataan tanah yang terindikasi terlantar melalui citra satelit dan laporan masyarakat.

Tahap 2: Peringatan Tertulis 3 Kali.

Ini hak Anda! BPN WAJIB kirim peringatan.

• Peringatan 1: Jangka waktu 90 hari untuk memanfaatkan tanah. 

• Peringatan 2: Jika tidak diindahkan, 45 hari. 

• Peringatan 3: Jika masih bandel, 30 hari.

Total Anda punya waktu 165 hari atau 5,5 bulan untuk bertindak. 

Tahap 3: Penetapan Tanah Terlantar.

Jika 3 peringatan tidak diindahkan, Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan tanah tersebut sebagai Tanah Terlantar.

Tahap 4: Pengambilalihan Menjadi Tanah Negara / Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Setelah ditetapkan terlantar, hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya PUTUS. Hak atas tanahnya HAPUS. Tanah tersebut menjadi milik negara dan akan di-redistribusi untuk Reforma Agraria kepada masyarakat miskin, petani penggarap, atau untuk kepentingan umum.

D. Cara Menyelamatkan Tanah Agar Tidak Ditetapkan Terlantar (3 Jurus Ampuh)

Jangan tunggu dapat surat peringatan. Lakukan ini sekarang:

1. Manfaatkan Secara Fisik (Prinsip Corpus):

Pasang patok batas yang jelas, pagari (minimal patok beton), tanami tanaman produktif (singkong, pisang), atau dirikan bangunan semi permanen (gubuk jaga). Foto dan videokan setiap 6 bulan sebagai bukti penguasaan.

2. Tertib Administrasi (Prinsip Animus):

Bayar PBB setiap tahun, jangan sampai nunggak. Simpan bukti PBB. Buat surat pernyataan penguasaan fisik diketahui RT/RW/Kades. Jika tanah warisan, segera urus balik nama waris.

3. Jika Dapat Surat Peringatan, Segera Buat Komitmen:

Datang ke Kantor Pertanahan, buat surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan tanah dalam waktu tertentu. Minta pendampingan.

Ingat, sertifikat SHM bukan jimat abadi. SHM bisa hapus jika diterlantarkan. Jaga tanah Anda seperti menjaga keluarga.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM - TANAH TERLANTAR: Artikel "TANAH TERLANTAR: 

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Negara Mengambil Alih" ini merupakan edukasi hukum umum berdasarkan UUPA No. 5/1960, PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, dan Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021. Bukan merupakan nasihat hukum pribadi. Penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN dengan prosedur yang diatur undang-undang dan dapat berbeda pada tiap kasus berdasarkan jenis hak, lokasi, dan riwayat tanah. Untuk kasus spesifik terkait tanah Anda yang terindikasi terlantar atau sudah mendapat surat peringatan, wajib konsultasi resmi dengan Advokat Pertanahan dan Kantor Pertanahan setempat dengan membawa sertifikat asli, bukti PBB, dan foto penguasaan fisik. Penulis tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum tanpa pendampingan profesional. Suara Keadilan News - Pilar Keadilan Law Office.