Langsung ke konten utama

Cara Mendirikan Perusahaan PT di Indonesia: Syarat, Biaya, dan Prosedur Resmi OSS RBA Terbaru

Syarat, Biaya, dan Prosedur Resmi Oss Rba Terbaru

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan 

Mendirikan perusahaan tidak lagi rumit seperti dulu. Dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) kini bisa selesai dalam 1-3 hari kerja. Namun, 90% pelaku usaha masih salah di langkah awal: salah memilih bentuk badan usaha, salah KBLI, dan tidak memisahkan aset pribadi.

Foto pengusaha pria memegang dokumen cara mendirikan perusahaan PT di depan laptop kantor

Artikel ini mengupas tuntas cara mendirikan perusahaan yang sah secara hukum dan aman dari risiko penyitaan aset pribadi.

1. Dasar Hukum Pendirian Perusahaan

Pendirian PT di Indonesia diatur dalam:

  1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
  2. PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian PT
  3. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT
  4. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

2. Pilih Bentuk Perusahaan: PT Perorangan vs PT Persekutuan Modal

Ini yang paling krusial untuk RPM dan keamanan hukum:

A. PT Perorangan
Untuk usaha mikro kecil milik 1 orang saja. Tidak perlu akta notaris, cukup pernyataan pendirian. Modal bebas, cukup Rp 0. Cocok untuk UMKM, online shop, konsultan. Kelebihan: aset pribadi terlindungi jika ada utang perusahaan.

B. PT Persekutuan Modal (PT Biasa)
Wajib minimal 2 orang pendiri, wajib akta notaris, wajib pengesahan Kemenkumham. Wajib untuk usaha menengah, yang butuh investor, tender, atau KBLI risiko menengah tinggi.

Kesalahan fatal: Buka usaha PT Perorangan tapi rekening masih pakai rekening pribadi. Akibatnya doktrin piercing the corporate veil berlaku dan tabungan pribadi bisa disita. Wajib pisah rekening.

3. Syarat Dokumen Mendirikan PT

  1. KTP dan NPWP 16 digit semua pendiri dan direksi
  2. Nama PT minimal 3 kata (cek di AHU Online, tidak boleh sama)
  3. Alamat domisili lengkap (boleh virtual office yang berizin)
  4. Modal dasar dan modal disetor (minimal Rp 0 untuk PT Perorangan, Rp 10 juta ke atas disarankan untuk PT Biasa)
  5. KBLI 2020 (5 digit) sesuai bidang usaha
  6. Email aktif dan nomor HP untuk OSS

4. Prosedur Resmi 4 Langkah (Alur di Ilustrasi)

Langkah 1: Pembuatan Akta / Pernyataan Pendirian di Notaris

  1. Untuk PT Perorangan: Buat Surat Pernyataan Pendirian bermaterai.
  2. Untuk PT Biasa: Buat Akta Pendirian oleh Notaris, lalu Notaris akan upload ke AHU Online untuk dapat SK Pengesahan: Nomor AHU-00XXXX.AH.01.01.TAHUN 2026.

Langkah 2: Daftar OSS RBA (oss.go.id)
Login dengan NIK Direktur Utama, isi Data Pelaku Usaha, Data Usaha, dan pilih KBLI. Sistem akan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB ini sekaligus berlaku sebagai: Izin Usaha, Angka Pengenal Impor, dan pendaftaran BPJS.

Langkah 3: Terbit NIB dan Sertifikat Standar

  1. Jika KBLI risiko rendah: NIB langsung terbit tanpa syarat, langsung bisa beroperasi.
  2. Jika risiko menengah: Wajib verifikasi Sertifikat Standar di OSS.
  3. Jika risiko tinggi: Wajib Izin dari Kementerian terkait.

Langkah 4: Pengurusan Lanjutan Wajib

  1. NPWP Badan ke DJP Online
  2. Pembukaan Rekening Giro atas nama PT
  3. Daftar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan jika sudah ada karyawan
  4. Laporan LKPM triwulanan di OSS jika modal di atas Rp 5 Miliar

5. Rincian Biaya Mendirikan Perusahaan PT 2026

Komponen

PT Perorangan

PT Biasa (2 Orang)

Biaya Notaris / Pernyataan

Rp 500 Ribu - 1 Juta

Rp 3 Juta - 7 Juta

PNBP Pengesahan AHU

Rp 0 (Gratis)

Rp 650 Ribu

NIB OSS RBA

Gratis

Gratis

NPWP Badan

Gratis

Gratis

Virtual Office 1 Tahun (Jika pakai)

Rp 1,5 Juta

Rp 1,5 Juta

Total Estimasi

Rp 500 Ribu - 2,5 Juta

Rp 5 Juta - 10 Juta

 

6. 5 Kesalahan yang Membuat PT Diblokir OSS

  1. Nama PT sama dengan PT lain yang sudah ada.
  2. Alamat domisili fiktif atau tidak bisa diverifikasi lurah.
  3. KBLI tidak sesuai aktivitas di lapangan.
  4. Tidak lapor LKPM, sehingga NIB dibekukan.
  5. Tidak pisah aset, sehingga saat digugat, aset pribadi ikut disita.

Kesimpulan

Mendirikan perusahaan PT  jauh lebih mudah, murah, dan cepat berkat OSS RBA. Kuncinya adalah memilih bentuk PT yang tepat, KBLI yang akurat, dan memisahkan total aset pribadi dan aset perusahaan sejak hari pertama. Dengan NIB terbit, usaha Anda legal, bisa ikut tender, buka rekening perusahaan, dan terlindungi secara hukum.

Untuk struktur yang lebih kompleks seperti PMA atau PT dengan modal asing, disarankan didampingi Notaris dan Konsultan Hukum.

 Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Cara Mendirikan Perusahaan PT di Indonesia : Syarat, Biaya, dan Prosedur Resmi OSS RBA Terbaru" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2021, Permenkumham No. 21 Tahun 2021, dan sistem OSS RBA yang berlaku per Oktober 2026. Peraturan dan biaya PNBP dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Kementerian Hukum dan BKPM.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini tanpa pendampingan profesional. Untuk kasus spesifik pendirian perusahaan Anda, konsultasikan langsung dengan Notaris, Advokat, atau konsultan hukum berizin dengan membawa KTP, NPWP, dan rencana KBLI.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...