Mengenal Pasal 170 KUHP Bunyi Lengkap, Unsur, dan Ancaman Hukuman Pengeroyokan di Muka Umum

Mengenal Pasal 170 KUHP: Bunyi Lengkap, Unsur, dan Ancaman Hukuman Pengeroyokan di Muka Umum

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan 

Pasal 170 KUHP adalah pasal utama yang digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Hampir semua kasus tawuran, bentrok antar kelompok, dan pengeroyokan di jalan dijerat dengan pasal ini.

1. Bunyi Lengkap Pasal 170 KUHP

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS - Wetboek van Strafrecht):

Pasal 170 ayat (1):

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 170 ayat (2):

Yang bersalah diancam:

1.    Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2.    Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3.    Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2. 4 Unsur Kumulatif Pasal 170 KUHP

Jaksa penuntut umum wajib membuktikan keempat unsur ini secara bersamaan:

a. Dengan Terang-Terangan

Perbuatan dilakukan di tempat terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, dan dapat dilihat oleh umum. Contoh di jalan raya, pasar, atau halaman.

b. Dengan Tenaga Bersama

Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama. Tidak perlu ada perencanaan jauh hari, cukup saat kejadian saling membantu melakukan kekerasan.

c. Menggunakan Kekerasan

Kekerasan fisik terhadap orang seperti memukul, menendang, atau terhadap barang seperti merusak sepeda motor dan memecahkan kaca.

d. Terhadap Orang atau Barang

Objeknya bisa manusia atau benda. Jika terhadap barang saja, tetap masuk Pasal 170 ayat 1.

3. Ancaman Hukuman Pasal 170 KUHP

Hukuman Pasal 170 bersifat bertingkat sesuai akibat yang ditimbulkan:

1.    Ayat 1 - Kekerasan Biasa: Penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Jika hanya mendorong, memukul ringan tanpa luka berat.

2.    Ayat 2 ke-1 - Mengakibatkan Luka atau Barang Hancur: Penjara maksimal 7 tahun. Contoh korban luka lecet, memar, atau motor hancur.

3.    Ayat 2 ke-2 - Mengakibatkan Luka Berat: Penjara maksimal 9 tahun. Luka berat sesuai Pasal 90 KUHP seperti buta, cacat, patah tulang yang tidak sembuh sempurna.

4.    Ayat 2 ke-3 - Mengakibatkan Kematian: Penjara maksimal 12 tahun. Jika korban meninggal dunia akibat pengeroyokan tersebut.

4. Perbedaan Pasal 170 dengan Pasal 351 dan Pasal 358 KUHP

Pasal 170 vs Pasal 351 (Penganiayaan):

Pasal 351 bisa dilakukan oleh satu orang pelaku dan tidak harus di muka umum. Sedangkan Pasal 170 wajib bersama-sama dan di muka umum secara terang-terangan.

Pasal 170 vs Pasal 358 (Turut Serta Perkelahian):

Pasal 358 mengatur perkelahian di mana kedua belah pihak sama-sama ingin berkelahi. Pasal 170 mengatur kekerasan sepihak di mana korban tidak melawan atau tidak seimbang jumlahnya (dikeroyok).

5. Contoh Penerapan di Persidangan

Contoh kasus: Lima orang memukul satu orang di depan warung kopi hingga korban luka memar di wajah dan motornya dirusak. Kelima pelaku dijerat Pasal 170 ayat 1 jo Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Walaupun hanya satu yang memukul keras, semua yang ikut membantu dianggap turut melakukan kekerasan dengan tenaga bersama.

Kesimpulan

Pasal 170 KUHP menitikberatkan pada unsur terang-terangan dan tenaga bersama di muka umum. Bukan hanya pelaku utama yang memukul, tetapi semua orang yang ikut serta melakukan kekerasan bersama-sama dapat dipidana dengan ancaman yang sama, maksimal 5 tahun 6 bulan hingga 12 tahun penjara tergantung akibatnya.

 Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Mengenal Pasal 170 KUHP: Bunyi Lengkap, Unsur, dan Ancaman Hukuman Pengeroyokan di Muka Umum" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (WvS) yang berlaku sebelum UU No. 1 Tahun 2023. Penerapan pasal di setiap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dapat berbeda sesuai fakta, alat bukti, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak mengajarkan, tidak membenarkan, dan tidak mempromosikan tindak kekerasan. Untuk kasus konkret, segera konsultasikan dengan Advokat, Lembaga Bantuan Hukum, atau Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri terdekat dengan membawa visum, saksi, dan bukti pendukung.