Mengenal Petok D: Apa Itu, Kekuatan Hukum, Perbedaan dengan Sertifikat SHM & Cara Ubah Jadi SHM

Punya Petok D Berarti Punya Tanah? Belum Tentu.

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 

Di desa-desa Jawa, masih banyak warga pegang kertas Petok D / Letter C / Girik dan merasa sudah jadi pemilik sah. Padahal di mata BPN, Petok D BUKAN bukti kepemilikan. Itu hanya bukti pajak. Jika tidak segera disertifikatkan, tanah Petok D rawan digugat, tumpang tindih, bahkan hilang diambil negara. Ini penjelasan tuntasnya.

1. Apa Itu Petok D?

Petok D (atau Letter D, Letter C, Girik, Ketitir) adalah buku register pertanahan peninggalan kolonial Belanda yang disimpan di Kantor Kelurahan/Desa sebagai catatan pemungutan Pajak Bumi (PBB/Ipeda) sebelum ada UUPA 1960.

Fungsi asli: Catatan siapa yang bayar pajak tanah, BUKAN siapa pemilik tanah. Karena dulu belum ada BPN.

Ciri fisik: Kertas tua, tulis tangan, ada nomor persil, kelas tanah, luas, dan nama wajib pajak. Disimpan di Desa, bukan di BPN.

2. Kekuatan Hukum Petok D Menurut Hukum Agraria

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34/K/Sip/1960 dan UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA:

• Petok D BUKAN alat bukti kepemilikan yang kuat. Kekuatannya hanya sebagai petunjuk / bukti awal bahwa seseorang pernah menguasai tanah. 

• Petok D tidak bisa untuk jual beli di PPAT, tidak bisa untuk jaminan bank, tidak bisa untuk waris di pengadilan. 

• Jika ada sengketa antara pemegang Petok D vs pemegang Sertifikat SHM, maka yang menang adalah pemegang SHM, karena SHM adalah bukti hak yang sah menurut PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Kesimpulan: Petok D lemah di pengadilan. Harus diperkuat dengan bukti lain: penguasaan fisik 20 tahun, saksi, SPPT PBB, dan akta jual beli di bawah tangan.

4. Cara Mengubah Petok D Menjadi Sertifikat SHM di BPN 2026 (Prosedur PTSL)

Tahap 1: Urus Alas Hak di Kelurahan

• Minta Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan (menjelaskan tanah Petok D No... Persil... atas nama... tidak sengketa) 

• Minta Surat Keterangan Tidak Sengketa dari RT/RW + Kelurahan 

• Fotokopi Petok D yang dilegalisir Lurah 

• SPPT PBB 10 tahun terakhir yang lunas 

Tahap 2: Daftar ke BPN (Konversi / Pendaftaran Pertama Kali)

• Ajukan permohonan Pendaftaran Pertama Kali atau Konversi Hak Adat ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

• Syarat: KTP, KK, Alas Hak dari Kelurahan, bukti penguasaan fisik, surat pernyataan penguasaan fisik 20 tahun tanpa sengketa bermaterai 

• Petugas BPN akan ukur tanah (pungut biaya PNBP ukur) 

Tahap 3: Pengumuman & Penerbitan SHM

• Tanah akan diumumkan 60 hari di Kelurahan. Jika tidak ada yang keberatan, BPN terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemohon. 

• Jika ikut program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), biaya bisa gratis hingga Rp300rb saja. 

5. Bahaya Jika Tetap Pertahankan Petok D Tanpa Sertifikat

• Rawan mafia tanah: Petok D mudah dipalsukan 

• Tidak bisa dijual resmi, harga jatuh 50% 

• Jika ada proyek tol / pengadaan tanah, ganti rugi Petok D sangat kecil dan prosesnya lama 

• Jika pemilik Petok D meninggal, warisnya rumit karena tidak tercatat di BPN 

FAQ

Q: Apakah Petok D masih berlaku 2026?

A: Masih berlaku sebagai bukti awal untuk permohonan sertifikat, tapi tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan sah. Segera konversi ke SHM.

Q: Berapa biaya ubah Petok D jadi SHM?

A: PNBP BPN: Ukur Rp150-500rb + Pendaftaran Rp50rb + BPHTB tergantung NJOP. Jika lewat PTSL desa, bisa gratis.

Q: Petok D hilang bagaimana?

A: Minta salinan / kutipan Letter C / Letter D di Kelurahan. Jika buku desa juga hilang / terbakar, buat surat keterangan hilang dari polisi dan pakai bukti penguasaan fisik + saksi.

KESIMPULAN MENGENAL PETOK D

Petok D BUKAN Sertifikat, hanya bukti bayar pajak zaman dulu yang disimpan di Kelurahan.

3 Poin Kunci Wajib Ingat:

1. Kekuatan Hukum Lemah: Di pengadilan, Petok D kalah telak lawan SHM. Petok D hanya sebagai petunjuk awal, bukan bukti milik sah. Tidak bisa untuk jual beli di PPAT, tidak bisa jaminan bank.  

2. Wajib Segera Dikonversi ke SHM: Jika kamu masih pegang Petok D / Letter C / Girik, segera urus jadi SHM di BPN lewat program PTSL. Syarat utama: Surat Riwayat Tanah dari Kelurahan + SPPT PBB + bukti kuasai fisik 20 tahun + pengukuran BPN.  

3. Jangan Tunda, Bahaya Mafia Tanah: Tanah Petok D yang tidak disertifikatkan rawan dipalsukan, diserobot, dan harga jualnya jatuh 50%. Saat ada ganti rugi tol, yang diakui negara hanya SHM. 

Rumus Aman: Petok D + Surat Kelurahan + Ukur BPN = SHM = Tanah Aman & Harga Mahal.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM

Artikel ini merupakan informasi hukum agraria umum berdasarkan UU No.5/1960 tentang UUPA, PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan praktik di BPN per 2026, bukan nasihat hukum. Kekuatan hukum Petok D sangat tergantung kelengkapan bukti pendukung dan kebijakan Kantor Pertanahan setempat. Setiap tanah dengan Petok D memiliki riwayat berbeda (waris, jual beli di bawah tangan, tumpang tindih). Untuk kepastian, konsultasikan dengan PPAT, BPN, dan Advokat Pertanahan. Penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat transaksi tanah Petok D tanpa pengecekan resmi di BPN.