Membakar Sampah Bisa Dipidana? Ini Pasal, Denda Rp 3 Miliar, dan Hukumannya Menurut UU Lingkungan Hidup

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office

Kebiasaan membakar sampah di halaman rumah atau di pinggir jalan masih dianggap sepele. Padahal mulai 2025-2026, hampir semua Pemerintah Daerah sudah menindak tegas karena dampak asapnya memicu ISPA, pencemaran udara, dan kebakaran.

Jawabannya: Ya, membakar sampah bisa dipidana.

1. Dasar Hukum Larangan Membakar Sampah

Larangan ini bukan aturan RT/RW, tapi undang-undang nasional:

a. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 29 ayat (1) huruf g: Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembakaran yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 40 ayat (1): Pelanggar Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pasal 69 ayat (1) huruf h: Setiap orang dilarang melakukan pembakaran lahan.

Pasal 108: Pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dipidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Ini yang dipakai di ilustrasi di atas.

c. Peraturan Daerah (Perda)
Hampir semua kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Bandung punya Perda Kebersihan dengan denda Rp 500 ribu - Rp 50 juta untuk pembakaran sampah sembarangan.

2. Kapan Membakar Sampah Menjadi Pidana?

Tidak semua bakar sampah langsung penjara, ada 3 kategori:

1. Pelanggaran Ringan (Tipiring):
Membakar sampah daun kering di halaman sendiri tanpa mengganggu tetangga. Biasanya sanksi teguran RT, Satpol PP, dan denda Perda Rp 500 ribu.

2. Pelanggaran Sedang (Pidana Denda):
Membakar sampah plastik, karet, atau sampah B3 yang asapnya mengganggu kesehatan tetangga, masuk Pasal 40 UU 18/2008 dengan ancaman 4-10 tahun dan denda Rp 100 juta - Rp 5 miliar.

3. Pidana Berat (Lingkungan Hidup):
Membakar sampah dalam jumlah besar, membakar di lahan, atau sampai menyebabkan kebakaran rumah orang lain atau korban sesak napas. Bisa dijerat Pasal 187, Pasal 188 KUHP Lama tentang kealpaan menyebabkan kebakaran, ancaman 5 tahun penjara.

3. 3 Dampak Hukum Jika Tetap Membakar Sampah

a. Sanksi Pidana Penjara
Seperti di infografis, maksimal 10 tahun penjara jika terbukti mencemari lingkungan.

b. Denda Hingga Miliar Rupiah
Denda Rp 3 miliar sesuai UU 32/2009 dan Rp 5 miliar sesuai UU 18/2008.

c. Gugatan Perdata Ganti Rugi
Tetangga yang anaknya sakit ISPA karena asap Anda bisa menggugat Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata minta ganti rugi biaya berobat.

4. Solusi Legal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Agar Tidak Dipidana)

Pilah sampah organik dan anorganik

Setor ke Bank Sampah atau TPS 3R

Buat komposter untuk sampah daun dan sisa makanan

Hubungi DLH (Dinas Lingkungan Hidup) setempat untuk pengangkutan sampah terjadwal

Jika melihat tetangga membakar sampah, laporkan ke Ketua RT/RW atau Call Center DLH, jangan main hakim sendiri

Kesimpulan

Membakar sampah bukan lagi masalah etika bertetangga, tapi sudah masuk ranah pidana lingkungan hidup. UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009 dengan tegas melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis dan mengancam pelakunya dengan penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 3 miliar - Rp 5 miliar.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Membakar Sampah Bisa Dipidana? Ini Pasal, Denda Rp 3 Miliar, dan Hukumannya Menurut UU Lingkungan Hidup" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum lingkungan umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, KUHP, dan Peraturan Daerah yang berlaku per Oktober 2026. Besaran denda dan penerapan pasal dapat berbeda di setiap daerah sesuai Perda setempat dan kebijakan DLH serta aparat penegak hukum.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik sengketa pencemaran akibat pembakaran sampah, segera konsultasikan dengan Advokat, DLH, atau Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri terdekat dengan membawa bukti foto, video, dan keterangan saksi.

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...

Cari Blog Ini