Debt Collector: Aturan Hukum, Etika Penagihan, Hak Debitur, dan Cara Melapor ke OJK Jika Diintimidasi

Debt Collector: Aturan Hukum, Etika Penagihan, Hak Debitur, dan Cara Melapor ke OJK Jika Diintimidasi

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office

Debt collector atau penagih utang seringkali ditakuti karena image-nya yang kasar dan mengintimidasi. Padahal di Indonesia, debt collector legal dan diatur ketat oleh OJK. Jika melanggar aturan, debt collector justru bisa dipidana.

1. Definisi dan Dasar Hukum Debt Collector

Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga jasa keuangan untuk melakukan penagihan utang debitur yang wanprestasi.

Dasar hukumnya:

POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan - Pasal 50 mengatur tata cara penagihan

POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen

Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

KUHP Pasal 335, 368, 406 untuk penagihan dengan kekerasan dan pemerasan

2. 5 Aturan Wajib Debt Collector Menurut OJK (Seperti di Ilustrasi)

Sesuai gambar di atas, ini aturan yang wajib dipatuhi:

a. Jam Penagihan: 08.00 - 20.00 WIB
Dilarang menagih di luar jam tersebut, kecuali atas persetujuan debitur. Penagihan di atas jam 20.00 adalah pelanggaran.

b. Wajib Identitas dan Surat Tugas Resmi
Debt collector wajib menunjukkan KTP, sertifikat profesi penagihan dari AFPI/APPI, dan surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan. Jika tidak bisa menunjukkan, tolak.

c. Tanpa Intimidasi dan Kekerasan
Dilarang mengancam, memaksa, mempermalukan, menggunakan kata kasar, merusak barang, atau melakukan kekerasan fisik. Ini bisa dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

d. Jaga Kerahasiaan Data
Dilarang menyebar data utang debitur ke tetangga, kantor, media sosial, atau grup WhatsApp. Ini melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman 4 tahun penjara.

e. Tidak Datang Tanpa Persetujuan ke Tempat Kerja
Penagihan ke rumah atau kantor hanya boleh jika debitur tidak bisa dihubungi atau sudah ada perjanjian sebelumnya. Tidak boleh datang langsung ke kantor dan mempermalukan di depan atasan.

3. Hak Debitur yang Wajib Anda Tahu

Berhak mendapat perlakuan sopan dan manusiawi
Berhak meminta rincian utang, bunga, dan denda secara tertulis
Berhak menolak penagihan jika tidak sesuai prosedur
Berhak mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang
Berhak melapor ke OJK jika diintimidasi

4. Debt Collector Ilegal vs Legal

Debt Collector Legal:
Terdaftar di OJK, punya sertifikat, pakai surat tugas, menagih sesuai POJK, tidak menyebar data.

Debt Collector Ilegal:
Biasanya dari pinjol ilegal, tidak punya sertifikat, menagih 24 jam, sebar data, pakai ancaman. Segera blokir dan laporkan.

5. Cara Melapor Debt Collector Nakal ke OJK

Jika Anda diintimidasi:

Simpan bukti: rekam telepon, screenshot chat WhatsApp, foto orangnya
Catat nama perusahaan pembiayaan, nama debt collector, dan waktu penagihan

Lapor ke:

Kontak OJK 157
WhatsApp OJK: 081 157 157 157
Email: konsumen@ojk.go.id
Website: www.ojk.go.id atau lapor.go.id

Jika ada kekerasan fisik, lapor ke SPKT Polres terdekat dengan Pasal 351 dan 335 KUHP

Kesimpulan

Debt collector adalah profesi legal yang diatur OJK, bukan preman. Penagihan wajib dilakukan pada jam 08.00-20.00 WIB, wajib membawa identitas dan surat tugas, dilarang melakukan intimidasi, dan wajib menjaga rahasia data debitur. Jika debt collector melanggar, debitur berhak melapor ke OJK 157 dan melapor pidana.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Debt Collector: Aturan Hukum, Etika Penagihan, Hak Debitur, dan Cara Melapor ke OJK Jika Diintimidasi" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum keuangan umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018, POJK No. 6/POJK.07/2022, SEOJK No. 19/2023, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang berlaku per Oktober 2026. Kebijakan OJK dapat berubah sewaktu-waktu.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik intimidasi debt collector, segera konsultasikan dengan Advokat, LBH, atau OJK dengan membawa bukti rekaman, screenshot, dan surat perjanjian kredit.

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...

Cari Blog Ini