Hak Tanggungan Cessie: Pengertian, Dasar Hukum
Pasal 613 KUHPerdata, Prosedur, dan Akibat Hukumnya
Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar
Keadilan Law Office
Hak Tanggungan Cessie adalah istilah yang paling sering muncul
saat kredit bermasalah dijual bank ke bank lain atau ke perusahaan pembiayaan.
Banyak debitur kaget tiba-tiba ditagih oleh Bank B padahal dulu akad kredit
dengan Bank A. Inilah yang disebut cessie hak tanggungan.
1. Pengertian Hak Tanggungan dan Cessie
Hak Tanggungan: Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT),
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor lain.
Cessie:
Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie adalah pengalihan piutang atas nama
dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan akta otentik atau di
bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
Jadi, Hak Tanggungan Cessie adalah pengalihan piutang yang
dijamin dengan Hak Tanggungan dari kreditor lama (cedent) kepada kreditor baru
(cessionaris) beserta hak jaminannya.
Seperti di ilustrasi: Bank A mengalihkan Sertifikat Hak
Tanggungan ke Bank B melalui Akta Cessie.
2. Dasar Hukum Hak Tanggungan Cessie
Pasal 613, 614, 615 KUHPerdata tentang Cessie
UU No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan - Pasal 16 ayat (1): Hak Tanggungan dapat beralih karena
cessie
POJK No.
40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Cessie Hak Tanggungan
3. Syarat Sah Cessie Hak Tanggungan
Agar cessie sah dan mengikat pihak ketiga, wajib memenuhi:
a. Ada Perjanjian Kredit Pokok yang Sah
Piutang yang dialihkan harus piutang yang nyata dan dapat ditagih.
b. Dibuat dengan Akta Otentik
Akta Cessie harus dibuat di hadapan Notaris. Seperti cap NOTARIS JAKARTA di
ilustrasi di atas. Jika hanya di bawah tangan, rawan ditolak BPN.
c. Pemberitahuan kepada Debitur (Debitur Cessus)
Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie harus diberitahukan kepada debitur
atau debitur menyetujuinya secara tertulis agar mengikat debitur.
d. Wajib Didaftarkan ke Kantor Pertanahan
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHT, cessie Hak Tanggungan wajib didaftarkan di
Kantor Pertanahan tempat Hak Tanggungan didaftar. Tanpa pendaftaran, kreditor
baru tidak punya kedudukan preferen.
4. Prosedur Cessie Hak Tanggungan di BPN
Langkah 1:
Bank A dan Bank B menandatangani Perjanjian Cessie dan Akta Cessie di Notaris.
Langkah 2:
Notaris membuat Salinan Akta Cessie dan Surat Pemberitahuan Cessie kepada
Debitur.
Langkah 3:
Pendaftaran cessie di Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertifikat Hak
Tanggungan asli, Akta Cessie, dan bukti pemberitahuan ke debitur.
Langkah 4:
BPN mencatat peralihan di buku tanah Hak Tanggungan dan pada Sertifikat Hak
Tanggungan. Sejak dicatat, Bank B menjadi kreditor baru yang berhak melakukan
lelang eksekusi.
5. Akibat Hukum Cessie Bagi Debitur
Ganti Kreditor: Debitur wajib membayar kepada Bank B (kreditor baru), bukan
lagi ke Bank A.
Syarat Kredit Tetap: Besar utang, bunga, dan denda tidak boleh berubah merugikan
debitur, kecuali ada kesepakatan baru.
Hak Tanggungan Tetap Melekat: Tanah yang dijaminkan tetap menjadi jaminan sampai utang lunas.
Sertifikat Hak Tanggungan yang tadinya atas nama Bank A kini menjadi atas nama
Bank B seperti di ilustrasi kanan.
Hak Debitur Melawan: Debitur berhak menolak membayar jika cessie tidak pernah
diberitahukan atau tidak didaftarkan di BPN.
6. Perbedaan Cessie,
Subrogasi, dan Novasi
|
Aspek |
Cessie |
Subrogasi |
Novasi |
|
Dasar |
Pasal 613 KUHPerdata |
Pasal 1400
KUHPerdata |
Pasal 1413
KUHPerdata |
|
Persetujuan Debitur |
Tidak wajib, cukup
diberitahu |
Tidak wajib |
Wajib persetujuan
debitur |
|
Akibat |
Kreditor ganti,
perjanjian lama tetap |
Pihak ketiga yang
bayar utang ganti posisi kreditor |
Perjanjian lama
hapus, buat perjanjian baru |
Kesimpulan
Hak Tanggungan Cessie adalah mekanisme pengalihan piutang yang
dijamin Hak Tanggungan dari Bank A ke Bank B melalui Akta Cessie Notaris
berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 16 UUHT No. 4 Tahun 1996. Cessie
wajib diberitahukan kepada debitur dan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan
agar kreditor baru mendapat kepastian hukum dan perlindungan sebagai pemegang
Hak Tanggungan.
Disclaimer Hukum Wajib Baca
Artikel berjudul "Hak Tanggungan Cessie: Pengertian, Dasar
Hukum Pasal 613 KUHPerdata, Prosedur, dan Akibat Hukumnya" ini disusun
untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum jaminan umum, bukan
merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).
Informasi disusun berdasarkan KUHPerdata Pasal 613-615, UU No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, POJK No. 40/2019, dan Permen ATR/BPN No. 5
Tahun 2020 yang berlaku per Oktober 2026. Prosedur pendaftaran cessie dapat
berbeda di setiap Kantor Pertanahan.
Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik pengalihan kredit dan cessie Hak Tanggungan, segera konsultasikan dengan Notaris/PPAT, Advokat, atau Kantor Pertanahan setempat dengan membawa Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Cessie, dan perjanjian kredit.

Komentar
Posting Komentar
UNTUK KONSULTASI HUKUM SILAHKAN HUBUNGI KAMI