Langsung ke konten utama

Hak Tanggungan Cessie: Pengertian, Dasar Hukum Pasal 613 KUHPerdata, Prosedur, dan Akibat Hukumnya

Hak Tanggungan Cessie: Pengertian, Dasar Hukum Pasal 613 KUHPerdata, Prosedur, dan Akibat Hukumnya

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office

Hak Tanggungan Cessie adalah istilah yang paling sering muncul saat kredit bermasalah dijual bank ke bank lain atau ke perusahaan pembiayaan. Banyak debitur kaget tiba-tiba ditagih oleh Bank B padahal dulu akad kredit dengan Bank A. Inilah yang disebut cessie hak tanggungan.


1. Pengertian Hak Tanggungan dan Cessie

Hak Tanggungan: Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

Cessie: Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie adalah pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Jadi, Hak Tanggungan Cessie adalah pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dari kreditor lama (cedent) kepada kreditor baru (cessionaris) beserta hak jaminannya.

Seperti di ilustrasi: Bank A mengalihkan Sertifikat Hak Tanggungan ke Bank B melalui Akta Cessie.

2. Dasar Hukum Hak Tanggungan Cessie

Pasal 613, 614, 615 KUHPerdata tentang Cessie

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan - Pasal 16 ayat (1): Hak Tanggungan dapat beralih karena cessie

POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Cessie Hak Tanggungan

3. Syarat Sah Cessie Hak Tanggungan

Agar cessie sah dan mengikat pihak ketiga, wajib memenuhi:

a. Ada Perjanjian Kredit Pokok yang Sah
Piutang yang dialihkan harus piutang yang nyata dan dapat ditagih.

b. Dibuat dengan Akta Otentik
Akta Cessie harus dibuat di hadapan Notaris. Seperti cap NOTARIS JAKARTA di ilustrasi di atas. Jika hanya di bawah tangan, rawan ditolak BPN.

c. Pemberitahuan kepada Debitur (Debitur Cessus)
Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie harus diberitahukan kepada debitur atau debitur menyetujuinya secara tertulis agar mengikat debitur.

d. Wajib Didaftarkan ke Kantor Pertanahan
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHT, cessie Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan tempat Hak Tanggungan didaftar. Tanpa pendaftaran, kreditor baru tidak punya kedudukan preferen.

4. Prosedur Cessie Hak Tanggungan di BPN

Langkah 1: Bank A dan Bank B menandatangani Perjanjian Cessie dan Akta Cessie di Notaris.

Langkah 2: Notaris membuat Salinan Akta Cessie dan Surat Pemberitahuan Cessie kepada Debitur.

Langkah 3: Pendaftaran cessie di Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertifikat Hak Tanggungan asli, Akta Cessie, dan bukti pemberitahuan ke debitur.

Langkah 4: BPN mencatat peralihan di buku tanah Hak Tanggungan dan pada Sertifikat Hak Tanggungan. Sejak dicatat, Bank B menjadi kreditor baru yang berhak melakukan lelang eksekusi.

5. Akibat Hukum Cessie Bagi Debitur

Ganti Kreditor: Debitur wajib membayar kepada Bank B (kreditor baru), bukan lagi ke Bank A.

Syarat Kredit Tetap: Besar utang, bunga, dan denda tidak boleh berubah merugikan debitur, kecuali ada kesepakatan baru.

Hak Tanggungan Tetap Melekat: Tanah yang dijaminkan tetap menjadi jaminan sampai utang lunas. Sertifikat Hak Tanggungan yang tadinya atas nama Bank A kini menjadi atas nama Bank B seperti di ilustrasi kanan.

Hak Debitur Melawan: Debitur berhak menolak membayar jika cessie tidak pernah diberitahukan atau tidak didaftarkan di BPN.

6. Perbedaan Cessie, Subrogasi, dan Novasi

Aspek

Cessie

Subrogasi

Novasi

Dasar

Pasal 613 KUHPerdata

Pasal 1400 KUHPerdata

Pasal 1413 KUHPerdata

Persetujuan Debitur

Tidak wajib, cukup diberitahu

Tidak wajib

Wajib persetujuan debitur

Akibat

Kreditor ganti, perjanjian lama tetap

Pihak ketiga yang bayar utang ganti posisi kreditor

Perjanjian lama hapus, buat perjanjian baru

Kesimpulan

Hak Tanggungan Cessie adalah mekanisme pengalihan piutang yang dijamin Hak Tanggungan dari Bank A ke Bank B melalui Akta Cessie Notaris berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 16 UUHT No. 4 Tahun 1996. Cessie wajib diberitahukan kepada debitur dan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan agar kreditor baru mendapat kepastian hukum dan perlindungan sebagai pemegang Hak Tanggungan.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Hak Tanggungan Cessie: Pengertian, Dasar Hukum Pasal 613 KUHPerdata, Prosedur, dan Akibat Hukumnya" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum jaminan umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan KUHPerdata Pasal 613-615, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, POJK No. 40/2019, dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 yang berlaku per Oktober 2026. Prosedur pendaftaran cessie dapat berbeda di setiap Kantor Pertanahan.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik pengalihan kredit dan cessie Hak Tanggungan, segera konsultasikan dengan Notaris/PPAT, Advokat, atau Kantor Pertanahan setempat dengan membawa Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Cessie, dan perjanjian kredit.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...