Keadilan Restoratif: Pengertian, Dasar Hukum Perja 15/2020, Polri 8/2021, Syarat dan Cara Mendapatkan RJ

Keadilan Restoratif: Pengertian, Dasar Hukum Perja 15/2020, Polri 8/2021, Syarat dan Cara Mendapatkan RJ

Oleh: R. Deddy Darmawan, S.H. - Pimpinan Pilar Keadilan Law Office

Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ) adalah terobosan hukum pidana di Indonesia yang mengutamakan pemulihan keadaan korban, bukan sekedar memenjarakan pelaku. Seperti di ilustrasi di atas, RJ dilakukan melalui dialog, mediasi, pemaafan, dan pemulihan yang difasilitasi oleh Polisi dan Jaksa.

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berbeda dengan keadilan retributif yang fokus menghukum, keadilan restoratif fokus pada 3R: Repair, Restore, Reintegrate.

2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia

Ini dasar hukum yang paling sering dicari dan menjadi high RPM:

a. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Ini payung hukum utama di Kejaksaan. Kejaksaan bisa menghentikan penuntutan demi RJ.

b. Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Polri bisa menghentikan penyidikan dengan RJ di tingkat penyidikan.

c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Hakim bisa menerapkan RJ di persidangan dengan putusan pemaafan atau pidana bersyarat.

d. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Pasal 51-54
Mengenal tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

3. Syarat Keadilan Restoratif Bisa Diberikan

Tidak semua perkara bisa RJ. Berdasarkan Perja 15/2020 Pasal 5, syarat kumulatifnya:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
Belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau hanya pidana denda
Contoh: pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan, kecelakaan lalu lintas.

3. Nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000
Atau nilai barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000 (bisa disesuaikan). Untuk perkara tertentu seperti kecelakaan lalu lintas, nilai kerugian bisa lebih.

4. Ada perdamaian antara pelaku dan korban
Seperti di gambar: Berita Acara Perdamaian, Permohonan Maaf, dan Kompensasi / ganti rugi.

5. Masyarakat merespon positif
Tidak menimbulkan keresahan, tidak ada penolakan masyarakat, dan tidak masuk dalam daftar pengecualian.

Perkara yang DIKECUALIKAN RJ:
Tindak pidana terhadap keamanan negara, narkotika, lingkungan hidup, korupsi, terorisme, dan tindak pidana terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia (untuk Polri).

4. Mekanisme Pelaksanaan RJ (Alur di Kejaksaan)

Seperti ilustrasi di atas, alurnya:

Langkah 1: Tahap 2 di Kejaksaan
Setelah berkas P21, Jaksa menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.

Langkah 2: Mediasi / Dialog
Jaksa sebagai fasilitator mempertemukan korban dan tersangka di Rumah Restorative Justice atau Kantor Kejaksaan. Seperti gambar: korban dan pelaku duduk bersama dengan Jaksa dan Polisi.

Langkah 3: Kesepakatan Damai
Ditandatangani Berita Acara Perdamaian yang berisi: pelaku minta maaf, korban memaafkan, dan ada ganti rugi atau kompensasi.

Langkah 4: Ekspose dan Persetujuan
Jaksa mengajukan ekspose ke Kepala Kejaksaan Negeri, Kajati, dan JAM-Pidum untuk persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan RJ.

Langkah 5: Penerbitan SKP2 RJ
Jika disetujui, Jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara selesai, tersangka tidak dipenjara.

5. Contoh Kasus yang Bisa Dapat RJ

Pencurian HP karena lapar, kerugian Rp 1 juta, pelaku minta maaf dan ganti rugi

Penganiayaan tetangga karena emosi, korban luka ringan dan sudah damai

Penipuan jual beli online Rp 2 juta, pelaku sudah kembalikan uang

Kecelakaan lalu lintas kelalaian yang menyebabkan luka ringan

KDRT ringan yang sudah damai dan ada surat pernyataan tidak mengulangi

Kesimpulan

Keadilan Restoratif adalah paradigma baru hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Perja No. 15 Tahun 2020, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perma No. 1 Tahun 2024. Keadilan Restoratif mengutamakan perdamaian, pemaafan, dan pemulihan, dengan syarat pelaku baru pertama kali, ancaman pidana maksimal 5 tahun, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, dan ada kesepakatan damai. Jika syarat terpenuhi, perkara bisa dihentikan di tingkat Polisi dan Jaksa tanpa harus ke Pengadilan.

Disclaimer Hukum Wajib Baca

Artikel berjudul "Keadilan Restoratif: Pengertian, Dasar Hukum Perja 15/2020, Polri 8/2021, Syarat dan Cara Mendapatkan RJ" ini disusun untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum pidana umum, bukan merupakan nasihat hukum pribadi (legal advice).

Informasi disusun berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, Perma No. 1 Tahun 2024, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku per Oktober 2026. Syarat dan nilai kerugian RJ dapat berubah sesuai kebijakan Kejaksaan Agung dan Polri.

Penulis R. Deddy Darmawan, S.H. dan Suara Keadilan News tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil pembaca berdasarkan artikel ini. Untuk kasus spesifik permohonan RJ, segera konsultasikan dengan Advokat, Penyidik Polri, atau Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri setempat dengan membawa bukti perdamaian, ganti rugi, dan surat pernyataan korban.