Hak Mewaris Anak Luar Kawin Atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Jauh Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan dari hasil Pernikahan Siri mempunyai status Hukum yang sama dengan anak luar kawin yaitu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Vide Pasal 43 ayat [1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga secara konsekuensi, Anak yang lahir dari kawin siri, secara Hukum Negara tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Ayahnya. Hal tersebut dapat terlihat dari Akta Kelahiran Anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari Perkawinan Siri tercantum bahwa "telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu" (hanya menyebut nama ibu saja tanpa menyebut nama Ayah si anak). Vide Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ilustrasi

Korelasi dari tidak adanya hubungan antara ayah biologis dan anak secara hukum, berakibat Anak Luar Kawin tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Namun, setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 tentang pengujian terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

atau bisa dengan adanya pengakuan dari Ayah biologisnya maupun bisa melalui test DNA, dimana akan di jabarkan dalam Hukum Waris KUHPerdata di bawah ini.

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;

1.pengakuan oleh sang ayah biologis; atau

2. pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi:

"Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya".

Hukum Waris dalam KUHPerdata. 

Yang berhak mewaris adalah:

Golongan I,

Antara lain suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya terus kebawah tanpa batas (vide Pasal 852 KUHPerdata);

2.  Golongan II, yaitu ayah/ibu atau ayah dan ibu beserta saudara-saudaranya dan keturunannya terus ke bawah tanpa batas (vide Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdata);

3.  Golongan III, yaitu kakek/nenek atau kakek dan nenek dari garis ayah maupun garis ibu (vide Pasal 858 KUHPerdata);

4.  Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh dari saudara, dibatasi sampai derajat keenam (vide Pasal 861 KUHPerdata).

Adapun asas – asas dari Ahli Waris yang disebutkan di atas, bahwa dengan adanya golongan Ahli Waris I secara hukum akan menutup Ahli Waris golongan II demikian seterusnya.

Namun Waris terhadap Anak Luar Kawin tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinannya sebelumnya. vide Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Syarat Waris

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah anak tersebut harus diakui secara sah oleh orang tua atau bapaknya. Dalam KUHPerdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris yang berhak mewarisi. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut.

Besaran Bagian Anak Luar Kawin.

Anak Luar Kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.

Golongan Pertama (Diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata) :

Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapatkan, seandainya mereka adalah anak sah.

Golongan II & III (vide Pasal 863 KUHPerdata) :

Jika Pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima ½ dari warisan.

Sehingga  Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris Golongan II atau Golongan III maka mereka mendapat ½ warisan.

Golongan IV

Dalam Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa, jika hanya ada sanak saudara dalam derajat lebih jauh ¾. Maksud dari sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris Golongan IV. Jadi anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, besarnya bagian anak luar kawin tiga per empat (3/4)

Vide Pasal 863 ayat (2) KUHPerdata dihitung dengan melihat kelurga yang terdekat hubungan perderajatannya dengan Pewaris.

Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Tunggal

Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak luar kawin tersebut maka dalam Pasal 865 KUHPerdata secara garis besar menentukan bahwa anak luar kawin mewaris seluruh harta warisan.

Kesimpulannya : sesuai pengaturan KUHPerdata, waris mewaris hanya berlaku jika anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI).

Pewarisan bagi Anak Angkat

Hukum Adat:

Bila menggunakan Lembaga Adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental (Jawa), pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Peraturan Perundang-undangan:

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya, "akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sedangkan wasiat ini sendiri dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan Pasal 209 ayat (2) yakni: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Waris Anak Angkat dalam perspektif Hukum Perdata Menurut ketentuan Pasal 957 KUHPerdata, disebutkan bahwa: Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Namun, dalam memberikan Hibah perlu memperhatikan Hak Ahli Waris yang Sah. Vide Pasal 972 KUHPerdata bahwa: Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya.

Perlu diketahui pula, dalam memberikan Hibah harus dibuktikan dengan Akta Hibah di hadapan Pejabat yang berwenang dimana sebelumnya dimintakan terlebih dahulu persetujuan dari Ahli Waris yang sah. Surat persetujuan tersebut harus dilegalisir oleh Notaris.

Kadaluarsa Gugatan Hak Waris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 835 jo. Pasal 834 KUHPer, "gugatan untuk memperjuangkan hak waris gugur karena daluarsa jika telah lewat dari 30 tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu". Yang mana warisan tersebut terbuka pada saat Pewaris Meninggal dunia

Menurut Pandangan dan kesimpulan Penulis, atas waris Terhadap Anak Luar Kawin tidak bisa diterapkankan begitu saja dalam hukum islam karena sudah pasti berbenturan dengan konsep dasar Hukum Islam, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan menyerahkan bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah.. Meskipun bukti tersebut berupa hasil tes DNA. Dan apakah hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk pembuatan akta kelahiran si anak dengan memasukan nama Ayah biologisnya., dan selanjutnya menjadi dasar untuk mencantumkan anak tersebut sebagai salah seorang ahli waris? sehingga yang patut di kategorikan adalah Hibah atau hadiah untuk Pemberian Anak Luar Kawin.

Semoga Bermanfaat.