Langsung ke konten utama

Legitieme Portie Dalam Hukum Waris: Bagian Mutlak yang Tak Bisa Hilang

Legitieme Portie Dalam Hukum Waris  Perdata: Bagian Mutlak Ahli Waris yang Tidak Bisa Dihapus Wasiat


Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. - Pilar Keadilan Law Office

Papa membuat wasiat: "Semua harta Rp 10 Miliar untuk anak angkat, anak kandung tidak dapat apa-apa." Apakah wasiat ini sah? TIDAK SAH 100% jika melanggar Legitieme Portie.

Inilah senjata rahasia ahli waris yang sering dilupakan notaris abal-abal. Legitieme Portie adalah perisai hukum yang melindungi anak kandung agar tidak disingkirkan dari warisan oleh wasiat yang tidak adil.

A. Apa Itu Legitieme Portie?

Legitieme Portie berasal dari bahasa Belanda, dalam Bahasa Indonesia disebut Bagian Mutlak.

Pengertian: Legitieme Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang HARUS diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (anak/cucu/orang tua) menurut undang-undang, yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris dengan wasiat atau hibah.

Dasar hukumnya sangat jelas:

Pasal 913 KUHPerdata (BW):
"Legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian di antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."
Jadi, meskipun ada wasiat, wasiat tersebut tidak boleh melanggar bagian mutlak ini.

B. Siapa yang Berhak Mendapat Legitieme Portie? (Tidak Semua Ahli Waris!)

Hanya ahli waris golongan I dan II dalam garis lurus:

1. Anak Sah dan Keturunannya (Garis Lurus ke Bawah): Anak kandung, cucu jika anak sudah meninggal.

2. Orang Tua Pewaris (Garis Lurus ke Atas): Jika pewaris tidak punya anak, maka orang tuanya berhak Legitieme Portie.

3. Suami/Istri yang Hidup Terlama (dalam beberapa yurisprudensi dianggap, tapi menurut BW klasik bukan penerima LP, namun dapat hak).

Yang TIDAK berhak Legitieme Portie: Saudara kandung, keponakan, sepupu, anak angkat (kecuali diadopsi sah), istri kedua tidak sah. Mereka bisa disingkirkan total oleh wasiat.

C. Berapa Besar Legitieme Portie? Hitungan Pasti Pasal 914 KUHPerdata

Ini yang paling penting untuk hitung warisan:

Pasal 914 KUHPerdata menentukan besarnya:
1. Jika yang ditinggalkan hanya 1 anak: Legitieme Portie = 1/2 dari bagian yang seharusnya diterima jika tanpa wasiat.

2. Jika yang ditinggalkan 2 anak: Legitieme Portie = 2/3 dari bagian yang seharusnya diterima masing-masing anak. 

3. Jika yang ditinggalkan 3 anak atau lebih: Legitieme Portie = 3/4 dari bagian yang seharusnya diterima masing-masing anak. 

Contoh Kasus Perhitungan (Biar Jelas):

Pak Budi punya harta Rp 12 Miliar, punya 2 anak: Andi dan Budi Jr. 

• Jika tanpa wasiat, masing-masing anak dapat Rp 6 Miliar. 

• Pak Budi buat wasiat: Semua harta untuk yayasan. 

Apakah wasiat sah? TIDAK.

Karena ada 2 anak, LP masing-masing adalah 2/3 x Rp 6 Miliar = Rp 4 Miliar.

Jadi:

• Andi wajib dapat Rp 4 Miliar (LP) 

• Budi Jr wajib dapat Rp 4 Miliar (LP) 

• Sisa yang boleh diwasiatkan bebas (Beschikbaar Deel) hanya Rp 12 M - Rp 8 M = Rp 4 Miliar. 

Wasiat yang memberikan Rp 12 Miliar ke yayasan harus dipotong, karena melanggar Legitieme Portie Rp 8 Miliar.

D. Bagaimana Jika Wasiat Melanggar Legitieme Portie? Solusinya

Ahli waris yang dirugikan bisa mengajukan Gugatan Untuk Meminta Suplemen / Inkorting ke Pengadilan Negeri.

Dasar hukum: Pasal 916 KUHPerdata

Ahli waris bisa menuntut agar wasiat atau hibah yang merugikan Legitieme Portie-nya DIKURANGI / DIBATALKAN SEBAGIAN sampai Legitieme Portie-nya terpenuhi.

Jangka waktu: Tidak ada kadaluarsa selama warisan belum dibagi habis, tapi sebaiknya gugat dalam 3 tahun setelah pewaris meninggal dan mengetahui adanya wasiat yang merugikan.

Kesimpulan:

 Legitieme Portie adalah hak sakral anak kandung. Orang tua boleh berwasiat sesuka hati, TAPI tidak boleh menghilangkan bagian mutlak anak-anaknya. Jika Anda adalah anak kandung yang disingkirkan dari warisan karena wasiat kepada orang lain, Anda punya hak untuk menggugat dan mengambil kembali bagian mutlak Anda.

Jangan biarkan wasiat tidak adil merampas hak darah daging.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.


DISCLAIMER HUKUM - LEGITIEME PORTIE: 

Artikel "Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Perdata" ini merupakan edukasi hukum umum berdasarkan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 913-929 tentang Legitieme Portie, Bagian Mutlak, dan Wasiat, bukan nasihat hukum spesifik. Penerapan Legitieme Portie hanya berlaku bagi WNI yang tunduk pada Hukum Waris Perdata Barat (BW), bukan Hukum Waris Islam atau Adat, kecuali para pihak memilih tunduk. Perhitungan Legitieme Portie harus memperhatikan hibah yang pernah diberikan semasa hidup (inbreng) dan wasiat yang ada. Untuk kasus waris spesifik, wajib konsultasi dengan Notaris dan Advokat Spesialis Waris dengan membawa Akta Kematian, Surat Keterangan Waris, dan Wasiat asli. Penulis tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum tanpa pendampingan profesional. Suara Keadilan News - Pilar Keadilan Law Office.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...