Langsung ke konten utama

Jangan Takut Debt Collector! Ini 7 Aturan OJK yang Melindungi Debitur

JANGAN TAKUT TERHADAP DEBT COLLECTOR! Kenali Hak Anda yang Dilindungi OJK


Oleh R. Deddy Darmawan, S.H. - Pilar Keadilan Law Office

Diteror debt collector pinjol jam 2 pagi? Diancam akan disebar data ke kontak? Didatangi segerombolan DC ke rumah sambil teriak-teriak? STOP! Anda tidak sendirian dan Anda DILINDUNGI HUKUM.

90% debitur takut karena tidak tahu aturan mainnya. Padahal OJK sudah buat aturan super ketat untuk melindungi debitur. Debt collector yang melanggar bisa dipidana dan perusahaannya bisa ditutup.

A. Dasar Hukum yang Melindungi Anda (Simpan Ini!)

1. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 

2. POJK No. 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat. 

3. Peraturan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) tentang Pedoman Perilaku Penagihan. 

4. KUHP Baru Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman. 

Semua aturan ini intinya: Penagihan harus beretika, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan menjaga kerahasiaan data.

B. 7 Aturan Debt Collector yang WAJIB Dipatuhi (Jika Melanggar, Rekam & Laporkan!)

1. Jam Penagihan Dibatasi: HANYA jam 08.00 - 20.00 WIB.

Debt collector DILARANG menagih di luar jam kerja tersebut, termasuk hari Minggu / hari libur. Jika ada DC WA Anda jam 11 malam atau jam 5 subuh, itu PELANGGARAN. Screenshot!

2. Dilarang Meneror Kontak Darurat & Sebar Data

DC hanya boleh menghubungi Anda, pasangan, dan kontak darurat yang ANDA CANTUMKAN saat pengajuan, itupun hanya untuk menanyakan keberadaan Anda, bukan menagih atau mempermalukan. DILARANG KERAS menghubungi atasan, teman kantor, semua kontak HP, dan menyebar data foto KTP Anda ke grup WA. Itu melanggar UU PDP No. 27/2022, ancaman pidana 5 tahun penjara.

3. Dilarang Datang Tanpa Identitas dan Surat Tugas.

Jika ada DC datang ke rumah, wajib tanyakan 3 hal:

• Kartu identitas DC resmi dari perusahaan 

• Sertifikat profesi penagihan dari AFPI 

• Surat tugas penagihan
Jika tidak bisa menunjukkan ketiganya, Anda berhak MENOLAK dan mengusir. Jangan biarkan masuk rumah. 

4. Dilarang Melakukan Kekerasan, Intimidasi, dan Mempermalukan.

Dilarang berteriak-teriak di depan rumah, dilarang merusak barang, dilarang mengancam akan membunuh, dilarang membawa preman. Penagihan harus di tempat yang disepakati dan dengan sopan. Jika DC melakukan ini, itu sudah masuk pidana Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

5. Dilarang Menagih Kepada yang Bukan Debitur.

Jika Anda hanya sebagai kontak darurat, Anda berhak menolak membayar. Kewajiban membayar hanya pada debitur.

6. Dilarang Menagih Biaya yang Tidak Sesuai Perjanjian.

Bunga pinjol legal OJK maksimal 0.1% - 0.3% per hari. Total denda + bunga tidak boleh melebihi 100% dari pokok pinjaman. Jika pinjam 2 juta, total yang harus dibayar maksimal 4 juta. Jika ditagih 10 juta, lawan!

7. Debitur Berhak Minta Restrukturisasi.

Sesuai POJK, jika Anda gagal bayar karena sakit, PHK, atau bencana, Anda berhak mengajukan keringanan, penjadwalan ulang, atau potongan bunga. Perusahaan pinjol WAJIB menanggapi.

C. Cara Melawan dan Melaporkan Debt Collector Nakal (Jangan Diam!)

Jika Anda diteror:

Langkah 1: Kumpulkan Bukti.
Screenshot semua WA teror, rekam telepon (bilang: "Saya rekam ya percakapan ini"), foto DC yang datang.

Langkah 2: Lapor ke 4 Tempat Ini (Dijamin Ditindak):

1. OJK 157: Telepon 157 atau WA 081-157-157-157 atau email konsumen@ojk.go.id. Lampirkan bukti. OJK akan panggil perusahaan pinjolnya. 

2. AFPI: Lapor ke pengaduan@afpi.or.id atau website afpi.or.id. Jika DC pinjol legal, AFPI bisa cabut sertifikat DC-nya. 

3. Polisi: Jika ada ancaman kekerasan atau sebar data, lapor ke Polres bagian Siber dengan UU ITE Pasal 29 dan UU PDP. 

4. Yayasan Perlindungan Konsumen (YLKI). 
Kesimpulan: Berutang wajib bayar, tapi cara menagihnya harus beradab. Anda bukan penjahat, Anda adalah konsumen yang dilindungi negara. Jangan takut terhadap debt collector, tapi lawan dengan hukum.

Jika Anda diteror, ingat jam 08.00-20.00, jangan kasih akses kontak, dan lapor ke OJK 157.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.


DISCLAIMER HUKUM - DEBT COLLECTOR:

Artikel "Jangan Takut Terhadap Debt Collector" ini merupakan edukasi hukum umum berdasarkan POJK No. 6/POJK.07/2022, POJK No. 22/2023, Peraturan AFPI tentang Penagihan, UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP, bukan nasihat hukum spesifik. Aturan penagihan dapat berubah sesuai kebijakan OJK terbaru 2026. Setiap kasus gagal bayar memiliki perjanjian kredit yang berbeda-beda. Artikel ini tidak menganjurkan untuk tidak membayar utang, tapi mendorong penagihan yang sesuai aturan hukum dan etika. Untuk kasus teror debt collector yang mengandung ancaman pidana, segera lapor ke pihak berwajib dengan bukti yang cukup. Untuk negosiasi utang, wajib konsultasi dengan Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Suara Keadilan News - Pilar Keadilan Law Office.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SHM Dijamin Asli? Ini Daftar Izin Developer & Peran Notaris

Kontributor: Suwaji (Gus Waji) - Kabag Operasional Suara Keadilan News  BAB 1: Kenapa PP 28/2025 Menjadi Game Changer Bagi Pembeli Rumah? Selama 4 tahun kita hidup dengan PP No. 5 Tahun 2021. Aturan ini yang memperkenalkan janji besar: perizinan usaha lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Namun empat tahun berjalan, lahirlah PP 28 Tahun 2025 yang disebut sebagai penyempurnaan. Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa dampaknya untuk Anda sebagai pembeli perumahan? Dampak 1: Persyaratan Dasar Dipermudah, Tapi Pengawasan Diperketat. Pemerintah menyebut proses revisi PP 5/2021 meliputi substansi batang tubuh dan lampiran yang telah mencapai 95% finalisasi untuk mempermudah persyaratan dasar perizinan. Artinya, developer nakal tidak bisa lagi beralasan "izinnya susah". Dampak 2: Semua Izin Terintegrasi di OSS RBA. Dalam sistem perizinan saat ini, izin diterbitk...

Kekuatan Hukum Tanah Letter C di Pengadilan

Beli Tanah Girik / Letter C Ternyata Sengketa, Siapa yang Menang di Pengadilan? Kontributor: Wawan S Dermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pilar Keadilan  Fenomena jual beli tanah dengan alas hak Girik atau Letter C masih sangat marak di pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Surabaya. Alasannya klasik: harga jauh lebih murah 30-50% dibandingkan tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM), proses terlihat cepat, dan ada iming-iming bisa langsung naik SHM. Namun, di balik harga murah tersebut, tersimpan bom waktu. Banyak pembeli yang setelah membayar lunas, membangun pondasi, atau bahkan sudah ditempati bertahun-tahun, tiba-tiba digugat. Penggugat datang membawa SHM atas nama orang lain untuk objek tanah yang sama. Pertanyaan panik yang muncul: Saya beli tanah Girik Letter C ternyata sengketa, siapa yang menang di pengadilan? Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan hukum Girik, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, dan strategi pembuktian s...

Apakah Pembelian Perumahan Wajib Membayar Biaya Kepada Pengembang Perumahan

Membeli rumah dari pengembang (developer) seringkali diiringi dengan berbagai istilah biaya tambahan di luar harga unit rumah, salah satunya adalah biaya peralihan hak atau biaya balik nama sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB). Oleh: R Deddy Darmawan, S.H. Banyak konsumen sering merasa dirugikan atau bingung ketika dimintai biaya tambahan ini oleh pengembang setelah proses pelunasan. Apakah biaya tersebut mutlak menjadi kewajiban pembeli? Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengatur hal ini? Artikel ini akan mengupas tuntas masalah tersebut sampai ke akarnya. 1. Konsep Dasar Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Properti Dalam hukum pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak ata...