Hak Asasi Manusia (HAM): Pengertian, Ciri, Macam-Macam & Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia

HAM Itu Bukan Hadiah Negara, Tapi Anugerah Tuhan

Oleh R Deddy Darmawan, S.H. 

Hak Asasi Manusia bukan pemberian pemerintah. Sejak lahir, setiap orang sudah punya hak untuk hidup, merdeka, dan diperlakukan sama. Negara hanya bertugas mengakui, melindungi, dan memenuhi. Jika negara gagal, itu disebut pelanggaran HAM.

1. Pengertian HAM Menurut Hukum Indonesia

Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 1:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Diperkuat di:

• UUD 1945 Pasal 28A - 28J (Amandemen Kedua) 

• UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

2. 4 Ciri Utama HAM yang Wajib Kamu Tahu (Agar Tidak Salah Paham)

1. Hakiki: Sudah ada sejak lahir, bukan karena jabatan atau kewarganegaraan. 

2. Universal: Berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia tanpa diskriminasi. 

3. Tidak Dapat Dicabut (Inalienable): Tidak bisa diserahkan atau dihilangkan, apapun keadaannya. 

4. Tidak Dapat Dibagi (Indivisible): Semua hak sama pentingnya, tidak bisa dipilih salah satu. 

3. 7 Macam-Macam HAM Menurut UU No.39/1999 (Ini Yang Sering Keluar di Ujian & CPNS)

4. Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia - Dibedakan Agar Tidak Salah

A. Pelanggaran HAM Ringan / Biasa:

Bullying di sekolah, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perampasan hak karyawan. Penyelesaiannya lewat Pengadilan Umum. 

B. Pelanggaran HAM Berat (Extraordinary Crime):

Menurut UU No.26 Tahun 2000 Pasal 7-9, ada 2 jenis:

1. Kejahatan Genosida: Memusnahkan kelompok nasional, ras, etnis, agama (contoh: pembunuhan massal) 

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, perkosaan sistematis sebagai bagian dari serangan meluas. Contoh kasus yang ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia: Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-85, Tragedi Trisakti & Semanggi 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998.

5. Lembaga Pelindung HAM & Cara Lapor Jika Hakmu Dilanggar

• Komnas HAM: Untuk aduan pelanggaran HAM (komnasham.go.id) 

• Komnas Perempuan & KPAI: Khusus perempuan dan anak • LPSK: Perlindungan saksi dan korban 

• Ombudsman RI: Jika dilanggar oleh pelayanan publik / birokrasi 

Cara Lapor: Datang langsung ke Komnas HAM Jl. Latuharhary Jakarta, atau email pengaduan@komnasham.go.id dengan bukti kronologis dan identitas.

FAQ 

Q: Apa itu pelanggaran HAM?

A: Setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi hak asasi orang lain.

Q: Apa saja 3 kewajiban negara terhadap HAM?

A: Kewajiban negara adalah Respect (menghormati), Protect (melindungi), dan Fulfill (memenuhi) HAM warga negaranya.

KESIMPULAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAM adalah hak mutlak yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, bukan hadiah dari negara. Tugas negara hanya 

3: Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi.

3 Poin Kunci yang Harus Diingat:

1. HAM Tidak Bisa Dicabut: Siapapun, dimanapun, status apapun, tetap punya HAM. Tidak ada alasan untuk menyiksa, menghilangkan nyawa, atau mendiskriminasi. 

2. Ada HAM Biasa dan HAM Berat: Sengketa sehari-hari seperti KDRT dan bullying adalah pelanggaran HAM biasa (diadili di Pengadilan Umum). Sedangkan pembunuhan massal sistematis dan genosida adalah Pelanggaran HAM Berat (diadili di Pengadilan HAM khusus). 

3. Negara Bisa Jadi Pelaku: Jika yang melanggar adalah aparat negara dan dibiarkan, korban bisa lapor ke Komnas HAM, bukan hanya ke polisi. 

Rumus Ingat: HAM = Hakiki + Universal + Tidak Dapat Dicabut + Tidak Dapat Dibagi. Jika satu hak dilanggar, martabat kemanusiaan secara keseluruhan ikut terluka.

Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui halaman Kontak yang tersedia di blog ini.

DISCLAIMER HUKUM

Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan edukasi berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UUD 1945 Pasal 28A-28J, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM per 2026. Bukan merupakan nasihat hukum atau opini politik. Contoh kasus pelanggaran HAM berat yang disebutkan merujuk pada dokumen resmi Komnas HAM dan belum tentu merupakan putusan Pengadilan HAM yang berkekuatan hukum tetap. Untuk advokasi kasus spesifik, hubungi Komnas HAM atau LBH terdekat. Penulis menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan netralitas.